Suara.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan membayar uang tebusan untuk membebaskan tujuh WNI anak buah kapal (ABK) yang menjadi sandera kelompok bersenjata di Filipina.
"Saya sangat amat menentang dengan cara pembayaran (tebusan) karena menunjukkan bangsa kita pengecut dan sapi perah. Jangan mau kita bayar," ujar Gatot usai mengikuti rapat tentang "Crisis Centre" untuk pembebasan sandera WNI ABK di Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (1/7/2016) malam.
Menurut dia, pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah Filipina yang baru dilantik di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Dutarte tentang pembebasan sandera.
TNI sendiri menyatakan selalu siap jika diperintahkan untuk bergerak membaskan sandera, termasuk mempersiapkan segala kemungkinan dan pilihan operasi pembebasan.
Namun, konstitusi Filipina melarang militer asing beroperasi di teritorinya.
"Kita punya pesawat, kita terbangkan saja selesai. Mau terjun atau lewat bawah laut bisa. Akan tetapi, kita ini 'kan bangsa yang bertetangga, punya hukum masing-masing," kata Gatot.
Ia menegaskan bahwa TNI terus memantau kondisi tujuh WNI ABK kapal Tugboat Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152 yang disandera di Kepulauan Sulu, Filipina Selatan, sejak 21 Juni 2016.
Menurut informasi yang Gatot terima, lokasi penyanderaan ketujuh WNI tersebut terus berpindah-pindah, bahkan mereka terpisah.
"Empat orang sama tiga orang lokasinya berbeda. Yang empat sudah terlacak, yang tiga juga. Akan tetapi, kemudian bergeser lagi," katanya.
Ketujuh WNI yang dimaksud, yakni kapten kapal Ferry Arifin, kepala kamar mesin M. Mahbrur Dahri, serta masinis pertama Edi Suryono.
Selanjutnya, Mualim I Ismail, masinis ketiga M. Nasir, oil man atau pembantu kamar mesin M. Sofyan, serta jurumudi Robin Piter.
Diduga peristiwa penyanderaan ketujuh awak kapal Tugboat Charles 007 itu terjadi karena mereka melanggar larangan pelayaran perdagangan batu bara ke Filipina.
Untuk menghemat waktu dan bahan bakar pelayaran sepanjang 18 mil, Tugboat Charles memotong jalur melingkar yang menghindari perairan rawan Pulau Jolo.
Saat berlayar menarik kembali kapal tongkang Robby ke Indonesia, tujuh awak Tugboat Charles disandera dan diculik kelompok bersenjata setelah kapal dikejar dan dihentikan di tengah laut, sementara enam awak lainnya berhasil mengemudikan kapal kembali ke Tanah Air. (Antara)
Berita Terkait
-
Panglima TNI Rombak Jajaran: Kadispenad Jadi 'Benteng' Prabowo, Pangdam Hasanuddin Berganti
-
Sejalan dengan Prabowo, TNI Sebut Sudah Terapkan Meritokrasi dalam Promosi Jabatan, Ini Contohnya
-
Instruksi Prabowo ke Panglima TNI: Seleksi Pemimpin Tidak Perlu Terlalu Perhitungkan Senioritas
-
44 Kadet Palestina Terima Pembekalan dari Menhan RI dan Panglima TNI di Universitas Pertahanan
-
Panglima Minta Maaf, HUT TNI ke-80 di Monas Bakal Bikin Macet? Ini Skenario Pengalihan Arusnya
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!