Ketua MUI Ma'aruf Amin usai melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2016). [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Majelis Ulama Indonesia akan mengawal polisi dalam menangani kasus dugaan penistaan agama yang telah menjadikan Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersangka.
"MUI akan mendukung langkah Polri dalam memproses masalah ini secara hukum dan MUI akan melakukan pengawalan sampai selesai," ujar Ketua MUI Ma'aruf Amin usai melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2016).
Ma'aruf menegaskan kasus tersebut tak ada kaitannya dengan isu SARA dan pilkada Jakarta yang sedang diikuti oleh Ahok.
"Catatan bahwa proses Pak Ahok ini, tidak ada kaitannya, karena beliau Cina atau karena non muslim atau karena ada pilkada. Agar masalah ini diselesaikan secara profesional dan jangan dihubungkan dengan pilkada," kata dia.
Tito memastikan proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama dilakukan secara serius.
"Kami tegaskan proses hukum pak Basuki akan dilaksanakan secara serius, saya Kapolri berikan jaminan itu, kita akan proses tugas kami sampai kejaksaan, nanti kejaksaan yang akan meneruskan ke sistem pengadilan," kata Tito.
Tito mengatakan penyidik Bareskrim akan memeriksa Ahok pada Selasa (22/11/2016) untuk melengkapi berita acara projusticia dan hasilnya nanti akan diserahkan ke kejaksaan.
"Semua proses berkas, interview akan diulang menjadi perita acara projusticia kembali, termasuk langkah pemeriksaan resmi dan pemberitahuan akan dilakukan dan diserahkan ke kejaksaan akan dilakukan dan ditegaskan," tuturnya.
Tito meminta jangan ada yang mengait-ngaitkan kasus tersebut ke dalam isu SARA.
"Kasus ini kami kembalikan ke ranah hukum, hanya saja yang bersangkutan memiliki latar belakang agama dan etnis spesifik. Tapi jangan dibawa isu masalah SARA apalagi kemajemukan pluralisme. Kita bawa ke masalah hukum. Persoalan penodaan agama bisa dilakukan dengan orang yang seagama. kebetulan saja ini berbeda," kata Tito.
Tito juga mengimbau masyarakat jangan emosional dalam menanggapi kasus ini.
"Masyarakat jangan terbawa arus terprovokasi di bagian timur di bagian indonesia barat, bahan emosi permasalahan perbedaan suku agama,dan Lain-lain," kata dia.
"MUI akan mendukung langkah Polri dalam memproses masalah ini secara hukum dan MUI akan melakukan pengawalan sampai selesai," ujar Ketua MUI Ma'aruf Amin usai melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2016).
Ma'aruf menegaskan kasus tersebut tak ada kaitannya dengan isu SARA dan pilkada Jakarta yang sedang diikuti oleh Ahok.
"Catatan bahwa proses Pak Ahok ini, tidak ada kaitannya, karena beliau Cina atau karena non muslim atau karena ada pilkada. Agar masalah ini diselesaikan secara profesional dan jangan dihubungkan dengan pilkada," kata dia.
Tito memastikan proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama dilakukan secara serius.
"Kami tegaskan proses hukum pak Basuki akan dilaksanakan secara serius, saya Kapolri berikan jaminan itu, kita akan proses tugas kami sampai kejaksaan, nanti kejaksaan yang akan meneruskan ke sistem pengadilan," kata Tito.
Tito mengatakan penyidik Bareskrim akan memeriksa Ahok pada Selasa (22/11/2016) untuk melengkapi berita acara projusticia dan hasilnya nanti akan diserahkan ke kejaksaan.
"Semua proses berkas, interview akan diulang menjadi perita acara projusticia kembali, termasuk langkah pemeriksaan resmi dan pemberitahuan akan dilakukan dan diserahkan ke kejaksaan akan dilakukan dan ditegaskan," tuturnya.
Tito meminta jangan ada yang mengait-ngaitkan kasus tersebut ke dalam isu SARA.
"Kasus ini kami kembalikan ke ranah hukum, hanya saja yang bersangkutan memiliki latar belakang agama dan etnis spesifik. Tapi jangan dibawa isu masalah SARA apalagi kemajemukan pluralisme. Kita bawa ke masalah hukum. Persoalan penodaan agama bisa dilakukan dengan orang yang seagama. kebetulan saja ini berbeda," kata Tito.
Tito juga mengimbau masyarakat jangan emosional dalam menanggapi kasus ini.
"Masyarakat jangan terbawa arus terprovokasi di bagian timur di bagian indonesia barat, bahan emosi permasalahan perbedaan suku agama,dan Lain-lain," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
Terkini
-
'Bapak dan Anak Saya Juga Prajurit!' Isak Warga Diusir Paksa dari Asrama Eks Yon Zikon Lenteng Agung
-
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
-
Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini
-
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
-
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
-
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi
-
Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!
-
Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR
-
Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!
-
Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!