Suara.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia melakukan survei menjelang pilkada Jakarta, mulai tanggal 15 November 2016 sampai 22 November 2016. Hasil survei menyebutkan 33 persen responden yang disurvei menilai calon gubernur Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak tulus meminta maaf kepada umat muslim atas ucapan tentang surat Al Maidah ayat 51.
"Mereka (responden) menilai Ahok hanya politis saja. Untuk cari aman," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam jumpa pers tentang hasil rilis survei di kantor Indikator Politik Indonesia, Jalan Cikini V, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016).
Namun, hasil survei juga menyebutkan sebanyak 50 persen responden memaafkan Ahok.
"Mayoritas responden tahu bahwa Ahok telah minta maaf, lebih banyak yang menilai permintaan maaf itu tulus. Ada juga yang menganggap Ahok ini baik. Sehingga beberapa responden menilai dia masih layak jadi gubernur kembali. Namun Masih cukup banyak yang menilainya tidak tulus dan tidak memaafkan Ahok," katanya.
Survei lembaga Indikator Politik Indonesia dilakukan setelah Ahok ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama.
Survei dilakukan secara tata muka, mulai tanggal 15 November 2016 sampai tanggal 22 November 2016, dengan melibatkan 798 orang dari 800 responden yang direncanakan (99,75 persen).
Survei menggunakan metode multistage random of sampling dan margin error sebesar kurang lebih 3,6 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok