Suara.com - Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat menangkap Sumarna (42) karena memeras Warga Negara Asing (WNA) asal Timur Tengah yang sedang berlibur di Perumahan Elite Kota Bunga, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet. Sumarna mengaku sebagai polisi.
Modus yang digunakan Sumarna berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang mendapat laporan dari Penjaja Seks Komersil (PSK) yang sebelumnya ditawarkan pada tamu karena mendapat perbuatan yang tidak menyenangkan dari tamu asing tersebut.
Selanjutnya tersangka meminta sejumlah uang pada tamu asing yang rata-rata berasal dari Timur Tengah itu, agar kasus yang dituduhkan padanya tidak dilanjutkan ke kantor polisi. Sejumlah tamu yang tidak mau terlibat dengan hukum sempat memberikan uang dengan jumlah bervariasi mulai dari Rp2 juta sampai Rp15 Juta.
Terbongkarnya kasus tersebut, setelah tamu asing yang menjadi korban polisi gadungan yang merupakan germo tersebut pada biro perjalanan yang merekomendasikan mereka tinggal di Kota Bunga. Penyedia jasa melaporkan hal tersebut ke Mapolres Cianjur dan langsung ditindaklanjuti petugas.
"Tersangka kami tangkap di Perumahan Kota Bunga, saat berada di dalam mobil jenis minibus bersama empat orang PSK. Dari keterangan tersangka setiap melakukan aksinya memperoleh uang Rp2 juta sampai Rp15 juta dari korban yang dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap PSK," kata Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Beny Cahyadi di Cianjur, Minggu (29/1/2017).
Tersangka melakukan perbuatan yang sama sebanyak empat kali terhadap tamu asing yang berlibur di Perumahan Kota Bunga. Sebelumnya tersangka mengantur PSK yang akan dipakai jasanya oleh tamu asing tersebut.
Bahkan hal tersebut dibenarkan sejumlah saksi yang berprofesi sebagai PSK, mereka menyebutkan disuruh tersangka untuk melaporkan tamu yang sebelumnya dipilih memiliki uang yang banyak telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap mereka.
"Sebagian besar dari PSK yang merupakan anak buah tersangka diperintahkan untuk melayani dan melaporkan tamu asing telah melakukan sodomi, sehingga dapat dijerat dengan hukum. Korban yang tidak mau dibawa ke kantor polisi, membayar tersangka dengan nominal yang diminta tersangka," katanya.
Saat ini, tambah dia, pihaknya masih melakukan pengembangan dan meminta keterangan saksi-saksi dan telah menyita barang bukti berupa uang tunai, tujuh telepon selular dan satu unit kendaraan jenis minibus merk avansa bernopol B 1751 VKN. (Antara)
Baca Juga: Ngaku Jadi Polisi, Empat Pelaku Pemerasan Atlet Panahan Dibekuk
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Duduk Perkara Gibran Tipu Malaysia, Anwar Ibrahim Buka Suara Parlemen Bakal Usut
- Siapa Chika Yenalovy? Istri Kasespri Prabowo yang Jejak Digitalnya Misterius
- Harga Sepeda Lipat Entry Level Terbaik Berapa? Ini 5 Rekomendasinya di Tahun 2026
- 3 HP Infinix Murah dengan Fast Charging 33W, Mulai Rp2 Jutaan
- Viral Pemblokiran Rekening Warga di Bank Mandiri, Bagaimana Regulasinya?
Pilihan
-
Rumor Jadi Kutu Loncat ke PSI, Ini Respon Menohok Dedi Mulyadi
-
Tokyo Diguncang Gempa 5,9 M: 37 Orang Terluka, Transportasi Terganggu
-
Jet Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir Nyaris Hantam Jalan Raya di Maros
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
Terkini
-
9 Rekomendasi Pompa Pendorong Terbaik untuk Shower dan Water Heater
-
Jadi Tersangka Penipuan Rp3,5 Miliar, Ini Alasan Polisi Belum Tahan Ruben Onsu
-
Juventus Incar Emil Audero, Como Pasang Badan: Kiper Timnas Indonesia Tak Dijual!
-
Nggak Kapok, Artis Revaldo Fifaldi Kembali Ditangkap Terkait Narkoba, Polisi Sita Sabu dan Bong
-
Massa dari Pati Bakal Nginap di Depan DPR Mulai Besok Malam, Desak Koruptor Dihukum Mati
-
Kabut Asap Belum Reda, Siswa Pekanbaru Masih Belajar dari Rumah
-
Anomali Desil Ancam Penerima KIP, Selly Gantina Desak Pembentukan Timsus Evaluasi Data BPS
-
Bukan Pendakian Biasa, lni Cara Penyembuhan Luka di The Trouble with Heroes
-
Korban Gempa NTT Tembus 103 Orang, 1.666 Warga Terluka
-
Rekening Botok Diblokir Jelang Demo, Waketum MUI: Itu Langgar Hak Konstitusi