Suara.com - Selama ini, Presiden Jokowi selalu dituding punya hubungan dengan Partai Komunis Indonesia, meskipun tidak ada buktinya. Tudingan itu ada sejak Jokowi maju ke bursa pemilu presiden pada 2014 lalu.
Lewat akun Facebook, Presiden Joko Widodo kembali membuat pernyataan untuk menjelaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.
"Saya baru berumur empat tahun ketika PKI dibubarkan. Orang tua saya juga jelas, tinggal di desa mana, kampung mana. Begitu juga kakek dan nenek saya. Semua bisa dicek," tulis Presiden.
Jokowi menambahkan sesungguhnya dia sudah tidak tertarik untuk merespon isu ini. Hanya saja, dia tetap tergelitik buat menanggapi agar jelas.
"Sebetulnya saya malas menanggapi soal PKI ini, tapi sekarang mumpung ada kesempatan, saya bicara," tulis Jokowi.
Dalam acara Kajian Ramadan di Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu lalu, Jokowi menantang siapa pun yang mengetahui adanya PKI atau penganut paham komunis di negeri ini.
"Pertanyaannya, di mana? Di mana? Kalau ada tunjukkan kepada kita. Kepada saya. Saya gebuk detik itu juga!" tulis Jokowi.
Jokowi menegaskan undang-undang sudah mengatur larangan PKI kembali bercokol di negeri ini.
"Soal PKI itu, hukumnya jelas sudah dilarang. Apalagi sampai disorong-sorongkan ke saya, seolah-olah saya melindungi," tulis Jokowi.
"Sekali lagi, saya menegaskan bahwa tak ada ruang bagi komunisme di Indonesia. Sebab, PKI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Tanah Air. Di konstitusi kita jelas, ada Tap MPRS-nya bahwa komunis dilarang di negara kita, Indonesia,"Jokowi menambahkan.
Sahabat Jokowi, Chairum Rahmi, menegaskan semua isu itu merupakan fitnah untuk menjatuhkan nama baik Jokowi.
"Saya tahu banget dia. Juga keluarganya, ibunya, adiknya, saudara-saudaranya. Sama sekali tidak seperti yang diisukan. Janganlah bikin isu yang nggak-nggak," kata Chairum yang merupakan ketua umum Masyarakat Madani kepada Suara.com, Selasa (30/5/2017).
Chairum kemudian menceritakan pernah bekerja bersama Jokowi di PT. Kertas Kraft Aceh (Persero) di Takengon pada tahun 1985. Perusahaan ini merupakan BUMN di bawah Departemen Perindustrian.
Chairum mengatakan untuk bisa diterima menjadi karyawan perusahaan tersebut syaratnya sangat berat, apalagi ketika itu masih era Presiden Soeharto.
"Jadi masuk ke situ itu di-screening sampai berkali-kali, mulai dari soal P4 (Pendidikan, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan lain-lainnya, untuk memastikan tidak tersangkut G 30 S/PKI. Untuk naik pangkat juga di-sreening," kata Chairum.
Jokowi lolos semua seleksi. Menurut Chairum kalau yang diisukan itu benar, sudah tentu ketika itu Jokowi tidak lolos, apalagi zaman Presiden Soeharto sangat ketat kalau menyangkut isu komunis.
"Kalau seandainya beliau tersangkut, kan bisa saja diambil. Saya pastikan, beliau bukan keturunan PKI, bukan PKI," kata Chairum.
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan
-
Perubahan Dagu Iriana Jokowi Dulu dan Sekarang Disorot: Tajam ke Bawah Kayak Hukum Indonesia
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara