Djarot Saiful Hidayat kunjungi Monas, Jumat (30/6/2017) (Suara.com/Bowo)
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan satu minggu sebelum Lebaran lalu, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi menemuinya. Pertemuan tersebut membahas seputar kebijakan transaksi nontunai yang saat ini diterapkan pemerintah Jakarta yang berhasil mencegah korupsi.
"Mereka mengatakan dengan sistem yang ada selama ini bahwa pemerintahan DKI relatif bisa bersih," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Kendati demikian, Djarot mengakui sampai sekarang masih ada pejabat yang melakukan pungutan liar. Djarot menegaskan tak akan memberikan toleransi kepada orang seperti itu.
"Kalau ketangkap tangan langsung saja diusulkan dipecat. Bukan dipecat jabatannya, tapi dipecat sebagai PNS," kata Djarot.
Djarot mengatakan pegawai yang nakal bisa menulari pegawai lain yang bersih.
"Sebab, benalu-benalu kecil ini kalau nggak segera dibersihkan, dipotong akan menular ke yang lain. Ingat Kebiasaan buruk lebih mudah menular kepada kita daripada kebiasaan baik," katanya.
"Bukan hanya diberhentikan dari jabatannya, tapi dipecat sebagai PNS. Tidak pantas untuk bekerja di Jakarta dengan gaji yang sangat tinggi," Djarot menambahkan.
Deputi Pencegahan KPK, kata Djarot, meminta sistem transaksi nontunai dipertahankan.
"Makanya saya bilang kita ingin MOU dengan KPK untuk bikin rencana aksi. Jakarta adalah satu pemerintahan yang bukan hanya dilihat masyarakat Jakarta, tapi acuan bagi daerah lain," kata dia. "Kalau Jakarta buruk, jelek, maka daerah lain akan meniru."
"Mereka mengatakan dengan sistem yang ada selama ini bahwa pemerintahan DKI relatif bisa bersih," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Kendati demikian, Djarot mengakui sampai sekarang masih ada pejabat yang melakukan pungutan liar. Djarot menegaskan tak akan memberikan toleransi kepada orang seperti itu.
"Kalau ketangkap tangan langsung saja diusulkan dipecat. Bukan dipecat jabatannya, tapi dipecat sebagai PNS," kata Djarot.
Djarot mengatakan pegawai yang nakal bisa menulari pegawai lain yang bersih.
"Sebab, benalu-benalu kecil ini kalau nggak segera dibersihkan, dipotong akan menular ke yang lain. Ingat Kebiasaan buruk lebih mudah menular kepada kita daripada kebiasaan baik," katanya.
"Bukan hanya diberhentikan dari jabatannya, tapi dipecat sebagai PNS. Tidak pantas untuk bekerja di Jakarta dengan gaji yang sangat tinggi," Djarot menambahkan.
Deputi Pencegahan KPK, kata Djarot, meminta sistem transaksi nontunai dipertahankan.
"Makanya saya bilang kita ingin MOU dengan KPK untuk bikin rencana aksi. Jakarta adalah satu pemerintahan yang bukan hanya dilihat masyarakat Jakarta, tapi acuan bagi daerah lain," kata dia. "Kalau Jakarta buruk, jelek, maka daerah lain akan meniru."
Komentar
Berita Terkait
-
Djarot 'Ngamuk': Korupsi Segede Gajah Lewat, Kenapa Hasto dan Tom Lembong yang Cuma 'Kutu' Dihajar?
-
Jokowi Disebut Punya Kans Pimpin PSI, Djarot PDIP: Kita Nggak Ngurus, Kan Sudah Dipecat
-
Djarot di Pembekalan Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP: Anda Tidak akan Jadi Tanpa Partai Politik
-
Jelang Kongres, Djarot: Sebagian Besar Kader Menghendaki Ketua Umum PDIP Tetap Ibu Mega
-
Persoalan Geopolitik Jadi Alasan Kongres PDIP Molor? Djarot Saiful Ungkap Alasannya
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
Terkini
-
Pengurus PWI Pusat 2025-2030 Resmi Dikukuhkan, Meutya Hafid Titip Pesan Ini
-
Mardiono Terbuka Merangkul Kubu Agus Suparmanto: Belum Ada Komunikasi, Belum Lihat Utuh SK Kemenkum
-
KAI Antisipasi Ledakan 942 Ribu Penumpang di HUT TNI Besok: Ambulans dan Medis Kami Siapkan
-
Kembalikan 36 Buku Tersangka Kasus Demo Agustus, Rocky Gerung Berharap Polisi Baca Isinya, Mengapa?
-
Kasus Siswa Keracunan MBG di Jakarta Capai 60 Anak, Bakteri jadi Biang Kerok!
-
Polisi Masih Dalami Sosok 'Bjorka' yang Ditangkap di Minahasa, Hacker Asli atau Peniru?
-
Rano Karno Sebut Penting Sedot Tinja 3 Tahun Sekali: Kalau Tidak bisa Meledak!
-
Korban Tewas Ponpes Al Khoziny Ambruk Jadi 14 Orang, Tim DVI Terus Identifikasi Santri Belasan Tahun
-
Diragukan Bjorka Asli, Dalih Polisi Ciduk WFH Pemuda Tak Lulus SMK yang Diklaim Bobol Data Bank
-
Viral Korban Kecelakaan Diduga Ditolak Puskesmas, Dibiarkan Tergeletak di Teras