Djarot Saiful Hidayat kunjungi Monas, Jumat (30/6/2017) (Suara.com/Bowo)
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan satu minggu sebelum Lebaran lalu, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi menemuinya. Pertemuan tersebut membahas seputar kebijakan transaksi nontunai yang saat ini diterapkan pemerintah Jakarta yang berhasil mencegah korupsi.
"Mereka mengatakan dengan sistem yang ada selama ini bahwa pemerintahan DKI relatif bisa bersih," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Kendati demikian, Djarot mengakui sampai sekarang masih ada pejabat yang melakukan pungutan liar. Djarot menegaskan tak akan memberikan toleransi kepada orang seperti itu.
"Kalau ketangkap tangan langsung saja diusulkan dipecat. Bukan dipecat jabatannya, tapi dipecat sebagai PNS," kata Djarot.
Djarot mengatakan pegawai yang nakal bisa menulari pegawai lain yang bersih.
"Sebab, benalu-benalu kecil ini kalau nggak segera dibersihkan, dipotong akan menular ke yang lain. Ingat Kebiasaan buruk lebih mudah menular kepada kita daripada kebiasaan baik," katanya.
"Bukan hanya diberhentikan dari jabatannya, tapi dipecat sebagai PNS. Tidak pantas untuk bekerja di Jakarta dengan gaji yang sangat tinggi," Djarot menambahkan.
Deputi Pencegahan KPK, kata Djarot, meminta sistem transaksi nontunai dipertahankan.
"Makanya saya bilang kita ingin MOU dengan KPK untuk bikin rencana aksi. Jakarta adalah satu pemerintahan yang bukan hanya dilihat masyarakat Jakarta, tapi acuan bagi daerah lain," kata dia. "Kalau Jakarta buruk, jelek, maka daerah lain akan meniru."
"Mereka mengatakan dengan sistem yang ada selama ini bahwa pemerintahan DKI relatif bisa bersih," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Kendati demikian, Djarot mengakui sampai sekarang masih ada pejabat yang melakukan pungutan liar. Djarot menegaskan tak akan memberikan toleransi kepada orang seperti itu.
"Kalau ketangkap tangan langsung saja diusulkan dipecat. Bukan dipecat jabatannya, tapi dipecat sebagai PNS," kata Djarot.
Djarot mengatakan pegawai yang nakal bisa menulari pegawai lain yang bersih.
"Sebab, benalu-benalu kecil ini kalau nggak segera dibersihkan, dipotong akan menular ke yang lain. Ingat Kebiasaan buruk lebih mudah menular kepada kita daripada kebiasaan baik," katanya.
"Bukan hanya diberhentikan dari jabatannya, tapi dipecat sebagai PNS. Tidak pantas untuk bekerja di Jakarta dengan gaji yang sangat tinggi," Djarot menambahkan.
Deputi Pencegahan KPK, kata Djarot, meminta sistem transaksi nontunai dipertahankan.
"Makanya saya bilang kita ingin MOU dengan KPK untuk bikin rencana aksi. Jakarta adalah satu pemerintahan yang bukan hanya dilihat masyarakat Jakarta, tapi acuan bagi daerah lain," kata dia. "Kalau Jakarta buruk, jelek, maka daerah lain akan meniru."
Komentar
Berita Terkait
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik
-
Djarot 'Ngamuk': Korupsi Segede Gajah Lewat, Kenapa Hasto dan Tom Lembong yang Cuma 'Kutu' Dihajar?
-
Jokowi Disebut Punya Kans Pimpin PSI, Djarot PDIP: Kita Nggak Ngurus, Kan Sudah Dipecat
-
Djarot di Pembekalan Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP: Anda Tidak akan Jadi Tanpa Partai Politik
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
-
Fatwa Ayatollah Ali Khamenei soal Senjata Nuklir: Haram!
-
KPK Ungkap ART Fadia Arafiq Jadi Direktur PT RNB, Diduga Alat Korupsi Rp13,7 Miliar
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
Terkini
-
KPK Bakal Periksa Suami dan Anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
-
Bahlil Punya Tugas Baru, Pimpin Satgas Transisi Energi: Kejar Target 120 Juta Motor Listrik
-
Konvoi Mobil Zig-zag di Tol Becakayu Bikin Resah, Polisi: Identitas Pelaku Dikantongi
-
Kota Yogyakarta Catat 6 Kasus Positif Campak, Dinkes Sebut Masih Ada Warga Anti Vaksin
-
MAKI: KPK Perlu Terapkan Pasal TPPU untuk Jerat Suami dan Anak Fadia Arafiq
-
Kolega di Golkar 'Semprot' Bupati Fadia: Kalau Tak Tahu Birokrasi, Tanya Kemendagri!
-
Aliansi Mahasiswa Demo di DPR Tolak BoP dan Serukan Lawan Imperialisme, Ribuan Polisi Disiagakan
-
Tragedi Jumat Pagi di Jalur Transjakarta: Pemotor Tewas Usai Menghantam Pembatas Jalan
-
Alarm Bahaya BPBD Menyala, Cuaca Ekstrem Kepung Jakarta hingga 12 Maret
-
Tinggal Lapor ke Prabowo, Komisi Reformasi Polri: Ada 8 Perpol dan 24 Perkap Harus Direvisi