Jika Tunjangan 19.697 Anggota DPRD Naik, Per Bulan Rp689,3 Miliar

Suara.com - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran tidak yakin kebijakan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 untuk menaikkan tunjangan anggota DPRD otomatis dapat mengurangi praktik korupsi di parlemen.

"FITRA tidak yakin dengan adanya kenaikan tunjangan anggota DPRD seluruh Indonesia bisa mengurangi praktik korupsi atau membuat kinerja anggota dewan meningkat," ujar Sekretaris FITRA Yenny Sucipto di Sekretariat Nasional FITRA, Jalan Mampang Prapatan, Mampang, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Sebaliknya, kebijakan yang diterbitkan Jokowi menjelang pemilu tahun 2019 itu bisa membangkrutkan APBD.

"Jika pemerintah daerah tetap melaksanakan PP 18 Tahun 2017 dengan kondisi keuangan daerah yang tidak mendukung, tentu akan membuat porsi belanja di daerah tidak tidak produktif dan pembiayaan anggaran menjadi tidak efisien," kata dia.

Yenny mengatakan substansi PP 18 Tahun 2017 yaitu tambahan tunjangan bagi anggota DPRD. Rata-rata kenaikan tunjangan, setiap anggota dapat mengantongi pendapatan mencapai Rp30 juta sampai Rp35 juta per bulan.

Berdasarkan simulasi data komisi pemilihan umum, jumlah kursi DPRD tingkat provinsi dan kabupaten serta kota yakni sebanyak 19.697 kursi. Artinya, jika 19.697 kursi dikalikan Rp35 juta berarti negara tiap bulan harus mengeluarkan Rp689,3 miliar untuk tunjangan anggota dewan.

"Berdasarkan simulasi diatas, jumlah belanja pegawai yang harus dibayarkan negara atau daerah jika ditotal bisa mencapai Rp689,3 miliar, jumlah ini belum termasuk dengan tunjangan komisi, tunjangan kelengkapan, belum lagi biaya kesehatan, tunjangan keluarga, tunjangan reses, rumah dinas, dan kendaraan dinas," kata Yenny.

FITRA menilai tanpa adanya kenaikan tunjangan, pendapatan, dan fasilitas yang diperoleh anggota legislatif sudah lebih dari cukup.

"Seharusnya DPRD yang merupakan perwakilan rakyat bisa lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi saat ini. Keluarnya PP 18 Tahun 2017 ini, menjadi bukti bahwa pemerintahan baik eksekutif atau legislatif, tidak memiliki komitmen terhadap visi peningkatan kualitas dan efisiensi anggaran di tengah menurunnya kondisi ekonomi," kata dia.