Penertiban Trotoar Tak Berhasil, Djarot Panggil Kepala Satpol PP

Program bulan tertib trotoar yang dilaksanakan aparatur pemerintah dan polisi sejak awal Agustus Agustus lalu, tak membuat semua pelanggar jera. Pasalnya, menjelang Hari Raya Idul Adha di sejumlah titik trotoar yang kemarin ditertibkan, kini semakin banyak bermunculan pedagang hewan kurban, di Tanah Abang, Jakarta Pusat, misalnya.

Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat langsung memanggil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Yani Wahyu, semalam. Djarot kembali memerintahkan agar aparat tegas menertibkan trotoar karena jalur ini buat pejalan kaki.

"Saya sampaikan bahwa trotoar itu fungsinya adalah untuk para pejalan kaki. Kalau ada yang parkir di situ, ada yang jualan di situ, angkut," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Djarot juga menginstruksikan Satpol PP agar mencatat KTP pedagang yang bandel menduduki pedestrian. Setelah itu, Djarot meminta petugas mencocokkan dengan data penerima fasilitas Kartu Jakarta Pintar dan BPJS Kesehatan. Apabila mereka penerima bantuan tersebut, Djarot meminta dicabut kalau sampai tiga kali diingatkan tak didengar.

"Kalau dapat fasilitas itu kasih peringatan, sekali lagi dia melanggar kasih peringatan II, sekali lagi dia melanggar cabut fasilitas itu. Langsung kita kasih sanksi, nggak akan dapat KJP," kata Djarot.

Djarot meminta Satpol PP untuk konsisten membantu menciptakan ketertiban di masyarakat.

"Kita akan perlebar itu untuk mengantisipasi tahun depan, dua tahun lagi, sistem transportasi di Jakarta ini sudah mulai normal dengan banyaknya pilihan untuk transportasi publik. Banyak pilihan," kata Djarot.

80 kilometer

Pemerintah Jakarta saat ini tengah bekerja keras untuk membangun dan meningkatkan kualitas pedestrian.

Pemerintah menargetkan merampungkan pembangunan pedestrian baru sepanjang 80 kilometer hingga Desember 2017.

"80 kilometer target yang dikerjakan oleh Suku Dinas Bina Marga DKI," kata Kepala Perencanaan Dinas Bina Marga DKI Jakarta Riri Asnita, Selasa (15/8/2017).

Untuk menyelesaikan pedestrian itu, setidaknya pemerintah harus merogoh Rp412 miliar dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah.

"Jadi Rp412 miliar tersebut untuk anggaran Bina Marga," ujar Riri.

Dinas Bina Marga juga akan melakukan pelebaran trotoar dengan dilengkapi fasilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk rambu pengarah jalan bagi tuna netra.

"Warna kuning di sepanjang trotor ini pengarah bagi tuna netra. Dilengkapi dengan simbol timbul. Timbul lurus itu mengarahkan untuk jalan terus. Sedangkan yang bulat-bulat itu untuk berhenti merasakan situasi di sekitar mereka," tutur Riri.

Selain itu, kata Riri, Bina Marga juga akan melengkapi trotoar itu dengan kursi untuk peristirahatan pejalan kaki. Sedang di samping kursi akan ditanami pohon.

"Jadi skala prioritas pembangunan trotoar kami masih di arteri, namun tidak menutup kemungkinan untuk lokal (jalan perumahan)," ujar Riri.