Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (10/8).
Kementerian Perhubungan, Polda Metro Jaya, dan Pemerintah Jakarta sepakat untuk memperluas zona pemberlakukan pelarangan sepeda motor dari Jalan M. H. Thamrin ke Jalan Sudirman mulai september 2017.
Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan salah satu alasan pelarangan sepeda motor masuk Jalan Sudirman lantaran sedang berlangsung pembangunan Infrastruktur transportasi publik, seperti mass rapid transit.
"Ya, pertimbangan karena banyak konstruksi yang dikerjakan (MRT). Kita harus mengurai kepadatan," kata Budi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (23/8/2017).
Budi mengatakan sebelumnya, sudah diberlakukan sistem ganjil genap di jalur tersebut untuk membatasi peredaran mobil.
"Kan mobil sudah diberlakukan ganjil genap. Kan kita harus melakukan meminimalisir load kendaraan yang melewati sana," ujar Budi.
Budi menilai pembatasan peredaran sepeda motor di jalur protokol merupakan salah satu solusi yang dibutuhkan sekarang.
"Mungkin salah satu solusi yang baik akan terus koordinasi dengan Pemda DKI. Kita harus lakukan secara hati - hati dan bertahap," ujar Budi.
Budi mengatakan setelah semua proyek peningkatan moda transportasi publik selesai, kemungkinan larangan tersebut akan dihentikan.
"Bisa juga (motor kembali lewat setelah selesai Pekerjaan MRT)," kata Budi.
Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan salah satu alasan pelarangan sepeda motor masuk Jalan Sudirman lantaran sedang berlangsung pembangunan Infrastruktur transportasi publik, seperti mass rapid transit.
"Ya, pertimbangan karena banyak konstruksi yang dikerjakan (MRT). Kita harus mengurai kepadatan," kata Budi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (23/8/2017).
Budi mengatakan sebelumnya, sudah diberlakukan sistem ganjil genap di jalur tersebut untuk membatasi peredaran mobil.
"Kan mobil sudah diberlakukan ganjil genap. Kan kita harus melakukan meminimalisir load kendaraan yang melewati sana," ujar Budi.
Budi menilai pembatasan peredaran sepeda motor di jalur protokol merupakan salah satu solusi yang dibutuhkan sekarang.
"Mungkin salah satu solusi yang baik akan terus koordinasi dengan Pemda DKI. Kita harus lakukan secara hati - hati dan bertahap," ujar Budi.
Budi mengatakan setelah semua proyek peningkatan moda transportasi publik selesai, kemungkinan larangan tersebut akan dihentikan.
"Bisa juga (motor kembali lewat setelah selesai Pekerjaan MRT)," kata Budi.
Sabar dulu
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta masyarakat pengguna sepeda motor dapat memahami kebijakan pembatasan jalur motor yang sekarang akan diperluas dari Jalan M. H. Thamrin sampai ke Jalan Sudirman dan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk mobil.
"Saya minta masyarakat sedikit bersabar, ini sampai akhir 2017. Pada saat pembangunan flyover dan underpass itu sudah selesai, maka kebijakan itu tentu saja berubah," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Djarot mengatakan jika semua berjalan sesuai rencana, tahun 2020 sudah tidak ada lagi pembatasan jalur sepeda motor dan sistem ganjil genap bagi mobil.
Pemerintah Jakarta nanti juga akan menghilangkan separator pembatas jalur bus Transjakarta dan kendaraan lain jika seluruh sistem transportasi publik berjalan dengan baik.
"Ketika transportasi sudah selesai pembangunannya, flyover sudah kelar semua, underpass sudah, MRT sudah, LRT sudah jalan," kata Djarot.
Djarot juga mengatakan di masa mendatang pemerintah akan menerapkan electronic road pricing bagi kendaraan pribadi.
"Mestinya (kendaraan lewat) harus bayar. Itu bayangan kami sehingga bila transportasi publik sudah berjalan dengan bagus, jalur khusus busway yang ditutup seperti itu akan kita bongkar," katanya.
"Saya minta masyarakat sedikit bersabar, ini sampai akhir 2017. Pada saat pembangunan flyover dan underpass itu sudah selesai, maka kebijakan itu tentu saja berubah," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Djarot mengatakan jika semua berjalan sesuai rencana, tahun 2020 sudah tidak ada lagi pembatasan jalur sepeda motor dan sistem ganjil genap bagi mobil.
Pemerintah Jakarta nanti juga akan menghilangkan separator pembatas jalur bus Transjakarta dan kendaraan lain jika seluruh sistem transportasi publik berjalan dengan baik.
"Ketika transportasi sudah selesai pembangunannya, flyover sudah kelar semua, underpass sudah, MRT sudah, LRT sudah jalan," kata Djarot.
Djarot juga mengatakan di masa mendatang pemerintah akan menerapkan electronic road pricing bagi kendaraan pribadi.
"Mestinya (kendaraan lewat) harus bayar. Itu bayangan kami sehingga bila transportasi publik sudah berjalan dengan bagus, jalur khusus busway yang ditutup seperti itu akan kita bongkar," katanya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Awas, Kendaraan 'STNK Only' Bisa Jadi Awal Petaka! Ini Penjelasan OJK
-
6 Fakta Sepeda Motor Listrik untuk Pengadaan Program MBG, Jumlahnya 21 Ribu
-
Spesifikasi Emmo JVX GT dan Emmo JVH Max, Sepeda Motor Listrik Elit Rp50 Jutaan
-
5 Penyebab Rantai Motor Mengendur yang Sering Diabaikan Pengendara
-
Daftar Komponen Motor yang Wajib Diperiksa Setelah Libur Lebaran
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Bareskrim Bongkar Gudang Ponsel Ilegal di Sidoarjo, Satu Truk Barang Bukti Disita
-
Sasar Pelanggan Kategori 2A, PAM Jaya Distribusikan Puluhan Toren untuk Ibu-ibu di Koja
-
Terisak Merasa Dikambinghitamkan, Ibam: Niat Bantu Nadiem Malah Dikriminalisasi 22 Tahun
-
Analis Masih Yakin Amerika Kalah Perang dengan Iran Meski dengan Bom
-
Terima Telepon PM Albanese, Prabowo Bahas Ekspor Pupuk Urea ke Australia
-
Warga Ciduk Pengguna Sabu Mondar-mandir saat Cari Ikan Sapu-sapu, Sempat Disuruh Tiduran di Got
-
LPG 12 Kg Melejit Rp228 Ribu, Pemprov DKI Perketat Pengawasan 'Eksodus' ke Gas Melon
-
Longsor Jadi Peringatan, DPRD DKI Percepat Pembenahan TPST Bantargebang
-
Pakar: Penegakan Hukum Jadi Kunci Tekan Rokok Ilegal
-
Rosan Roeslani Lapor ke Prabowo: Investasi Kuartal I 2026 Tembus Rp498,79 Triliun