'Mati daripada Kalah': Revolusi Agraria di Belantara Sumatera

Tak hanya itu, mereka juga mengakui sudah kebal mendapat ancaman pembunuhan. Mereka turut menduga perusahaan merupakan dalang dari sekelompok orang yang membakar gubuk, meracuni tanaman, dan memanggil polisi militer untuk mengalahkan gerakan komunitas.

"Aku selalu ada di medan pertempuan.  Aku selalu hadir dalam setiap aksi protes, dan juga aksi langsung di lahan-lahan," kata Rusmedia Lumban Gaol,  perempuan sepuh berusia 68 tahun yang malam itu mengenakan sarung dan kaus klub Barcelona.

"Kami, perempuan-perempuan tua ini, selalu berada di barisan depan aksi. Sebab, orang-orang sewaan perusahaan dan polisi selalu sungkan untuk mengasari kami. Mereka pasti malu berhadapan dengan kami," kenangnya.

Namun, PT TPL menyanggah semua tuduhan warga yang dialamatkan kepada pihaknya. Mereka menilai, aktivitas perusahaan sudah sesuai peraturan yang berlaku.

"Kami selalu bekerja dengan pemerintah. Kami percaya, suatu saat, akan ada pertemuan dengan mereka, mencari 'win-win-solution' yang menguntungkan kami, warga, dan juga pemerintah," tutur anggota direksi PT TPL, Mulia Nauli kepada The Guardian via telepon.

Jalan Terjal

Petani di Indonesia, seperti yang dikutip dari The Guardian, pernah menaruh harapan besar kepada Presiden Soekarno di era 1960-an. Persisnya, ketika sang presiden mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960.

Dalam UUPA, petani kecil bakal mendapat lahan garapan secara percuma dalam program reformasi pertanahan (landreform).

Baca Juga: Sindikat Saracen, Asma Dewi Adik dari Anggota Mabes Polri

Namun, harapan itu sirna setelah rezim Bung Karno runtuh pada akhir tahun 1965, ketika sejumlah grup militer yang didukung AS diduga melakukan kudeta.

Setelahnya, pemerintahan konservatif yang dinamakan Orde Baru dan dipimpin Jenderal Soeharto benar-benar memupus harapan mereka mendapatkan lahan.

Sama ketika Barack Obama terpilih sebagai Presiden AS, ketika Joko Widodo naik ke tampuk kekuasaan tahun 2014, juga banyak komunitas dan organisasi adat mendukungnya.

Namun—lagi-lagi sama seperti Obama—Jokowi juga menghadapi serangan terus-menerus dari kelompok politik sayap kanan sehingga tak mampu mewujudkan isu-isu progresif yang diharapkan pendukungnya.

Untuk bisa mengeluarkan kebijakan redistribusi lahan kepada petani kecil atau landreform, Jokowi diyakini harus meraih dukungan elite-elite politik lain, yang dipastikan sulit.