PAN Bakal Gelar Nonton Film Pengkhianatan G30S/PKI

Suara.com - PAN mau  menggelar acara menonton bareng (nobar) film propaganda Orde Baru berjudul ”Pengkhianatan G30S/PKI”, dalam acara Temu Legislatif tingkat Nasional, Kamis (21/9/2017).

Acara itu bakal dihadiri oleh ‎seluruh anggota legislatif mulai DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi hingga DPR RI akan berkumpul.‎

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, acara nobar itu akan dilaksanakan saat pembukaan Temu Legislatif yang akan digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.‎

"Dalam pembukaan nanti kami juga akan melakukan nonton bareng film G 30S/PKI, pembukaannya akan kami laksanakan Kamis jam 19.00 WIB," kata Yandri di DPR, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Pemutaran film ini digelar karena momennya berdekatan dengan tanggal 1 Oktober yang sejak Soeharto berkuasa pada era Orba ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.‎

Dia menerangkan, alasan PAN menggelar acara nonton bareng film ini adalah untuk menyamakan persepsi dan membangkitkan semangat untuk melawan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sejarawan Asvi Marwan Adam menilai film Pengkhianatan G 30 S/PKI adalah propaganda rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Tidak sedikit manipulasi sejarah dimuat dalam film berdurasi 271 menit itu.

"Film itu tujuannya menggambarkan satu sisi Presiden Soeharto sebagai penyelamat bangsa, dan di sisi lain Soekarno sebagai pengkhianat," kata Asvi kepada Suara.com.

Menurut Asvi, pemutaran film yang bercerita tentang pengkhianatan PKI terhadap negara sudah tidak cocok pada masa kekinian. Karena sudah banyak temuan-temuan baru yang menceritakan fakta sejarah tahun 1965.

Baca Juga: Bank-Bank Pemerintah Sepakat Tak Kenakan Biaya Isi Ulang E-Money

Film G30S/PKI yang memuat cerita pembunuhan tujuh jenderal adalah upaya rezim orde baru mencitrakan diri sebagai rezim yang peduli pada negara. Sedangkan kelompok PKI adalah para pengkhianat yang mesti ditumpas.

"Tapi kan sekarang itu tidak lagi cocok. Soekarno ini kan proklamator dan pahlawan nasional kita, kenapa digambarkan sebagai pengkhianat, orang yang diatur oleh PKI dan lain-lain," ujar Asvi.