Ilustrasi PNS di Balai Kota Jakarta [suara.com/Dian Kusumo Hapsari]
Pemerintah Provinsi Jakarta kekurangan pegawai negeri sipil karena pemerintah pusat tengah melakukan moratorium penerimaan pegawai baru.
"Sebetulnya PNS DKI ini kurang, karena setahun ledakan pensiun ada terus. Ledakan maksudnya menyentuh angka empat ribu yang pensiun," ujar Sekretaris daerah Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/9/2017).
Saefullah mengatakan setiap tahun jumlah PNS yang memasuki masa pensiun antara dua ribu orang sampai empat ribu orang.
"Sedangkan sekarang angka yang pensiunnya dekat-dekat angka itu," kata Saefullah.
Pegawai yang paling banyak memasuki masa pensiun, kata Saefullah, dari sektor guru dan tenaga kesehatan. Saefullah mengatakan peran guru sangat penting dan tidak bisa diwakilkan. Itu sebabnya, begitu ada yang pensiun, mendesak untuk diganti.
"Guru itu ada di kelas. Berapa jumlah kelas yang ada, sejumlah itu pula gurunya," katanya.
Menurut Saefullah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki penilaian sendiri mengenai moratorium penerimaan pegawai baru. Setiap kali pemerintah Jakarta mengajukan PNS baru, harus disesuaikan dengan kuota kementerian.
"Kita setiap tahun selalu mengajukan tapi kembali ke kuotanya. Kan begini, kalu nasional ada kabupaten, kota. Berarti itu jumlah pegawainya banyak sekali, sehingga untuk membayar gaji pegawainya itu dari dana alokasi umummya yang diterima dari pemerintah pusat habis untuk bayar gaji gitu," kata Saefullah.
"Sebetulnya PNS DKI ini kurang, karena setahun ledakan pensiun ada terus. Ledakan maksudnya menyentuh angka empat ribu yang pensiun," ujar Sekretaris daerah Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/9/2017).
Saefullah mengatakan setiap tahun jumlah PNS yang memasuki masa pensiun antara dua ribu orang sampai empat ribu orang.
"Sedangkan sekarang angka yang pensiunnya dekat-dekat angka itu," kata Saefullah.
Pegawai yang paling banyak memasuki masa pensiun, kata Saefullah, dari sektor guru dan tenaga kesehatan. Saefullah mengatakan peran guru sangat penting dan tidak bisa diwakilkan. Itu sebabnya, begitu ada yang pensiun, mendesak untuk diganti.
"Guru itu ada di kelas. Berapa jumlah kelas yang ada, sejumlah itu pula gurunya," katanya.
Menurut Saefullah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki penilaian sendiri mengenai moratorium penerimaan pegawai baru. Setiap kali pemerintah Jakarta mengajukan PNS baru, harus disesuaikan dengan kuota kementerian.
"Kita setiap tahun selalu mengajukan tapi kembali ke kuotanya. Kan begini, kalu nasional ada kabupaten, kota. Berarti itu jumlah pegawainya banyak sekali, sehingga untuk membayar gaji pegawainya itu dari dana alokasi umummya yang diterima dari pemerintah pusat habis untuk bayar gaji gitu," kata Saefullah.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Menkeu Purbaya Buka Peluang Gaji PNS Naik Tahun Depan
-
PNS Bisa Dipecat? Viral Menkeu Purbaya Ancam Pegawai Bea Cukai yang Nongkrong di Jam Kerja
-
Heboh Tergeletak di Jalanan, PNS di Kepri Tewas Diduga Habis Berobat di RS
-
Isu Kenaikan Gaji Pensiunan PNS, Benarkah Terealisasi Tahun 2025?
-
Pegawai Melimpah, Kinerja Seret: Potret Ironi Birokrasi Kita
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
Terkini
-
Mengenang Johnson Panjaitan: Kritik Keras untuk Polri dan Ingatkan 'Potong Kepalanya'
-
Jaksa Ungkap Detik-detik Kompol Yogi dan Ipda Aris Habisi Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan
-
Pramono Anung Pastikan Kasus Sumber Waras Tuntas, Siap Bangun RS Tipe A di Atas Lahan 3,6 Hektar
-
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit Keselamatan Independen
-
Menhut Raja Juli Minta Maaf ke Warga Papua Usai BKSDA Bakar Mahkota Cenderawasih: Ini Jadi Catatan
-
Prabowo Tak Happy, Mendagri Setrap Pejabat Bojonegoro Gegara Realisasi Belanja Rendah: Jangan Bohong
-
Mulai Dibahas Hari Ini, DPR Berharap Biaya Haji 2026 Turun Lagi Tanpa Mengurangi Kualitas
-
Jatinegara Berdarah: Pria Nekat Tebas Leher Kenalan Gara-Gara Sabu, Ini Motifnya!
-
Nasib Sahroni dan Nafa Urbach di Ujung Tanduk, Sidang Etik MKD Digelar Akhir Bulan Ini
-
Datamaya Consulting Optimalkan Strategi SEO dan SEM untuk Dongkrak Customer Bisnis di Google