Ilustrasi PNS di Balai Kota Jakarta [suara.com/Dian Kusumo Hapsari]
Pemerintah Provinsi Jakarta kekurangan pegawai negeri sipil karena pemerintah pusat tengah melakukan moratorium penerimaan pegawai baru.
"Sebetulnya PNS DKI ini kurang, karena setahun ledakan pensiun ada terus. Ledakan maksudnya menyentuh angka empat ribu yang pensiun," ujar Sekretaris daerah Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/9/2017).
Saefullah mengatakan setiap tahun jumlah PNS yang memasuki masa pensiun antara dua ribu orang sampai empat ribu orang.
"Sedangkan sekarang angka yang pensiunnya dekat-dekat angka itu," kata Saefullah.
Pegawai yang paling banyak memasuki masa pensiun, kata Saefullah, dari sektor guru dan tenaga kesehatan. Saefullah mengatakan peran guru sangat penting dan tidak bisa diwakilkan. Itu sebabnya, begitu ada yang pensiun, mendesak untuk diganti.
"Guru itu ada di kelas. Berapa jumlah kelas yang ada, sejumlah itu pula gurunya," katanya.
Menurut Saefullah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki penilaian sendiri mengenai moratorium penerimaan pegawai baru. Setiap kali pemerintah Jakarta mengajukan PNS baru, harus disesuaikan dengan kuota kementerian.
"Kita setiap tahun selalu mengajukan tapi kembali ke kuotanya. Kan begini, kalu nasional ada kabupaten, kota. Berarti itu jumlah pegawainya banyak sekali, sehingga untuk membayar gaji pegawainya itu dari dana alokasi umummya yang diterima dari pemerintah pusat habis untuk bayar gaji gitu," kata Saefullah.
"Sebetulnya PNS DKI ini kurang, karena setahun ledakan pensiun ada terus. Ledakan maksudnya menyentuh angka empat ribu yang pensiun," ujar Sekretaris daerah Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/9/2017).
Saefullah mengatakan setiap tahun jumlah PNS yang memasuki masa pensiun antara dua ribu orang sampai empat ribu orang.
"Sedangkan sekarang angka yang pensiunnya dekat-dekat angka itu," kata Saefullah.
Pegawai yang paling banyak memasuki masa pensiun, kata Saefullah, dari sektor guru dan tenaga kesehatan. Saefullah mengatakan peran guru sangat penting dan tidak bisa diwakilkan. Itu sebabnya, begitu ada yang pensiun, mendesak untuk diganti.
"Guru itu ada di kelas. Berapa jumlah kelas yang ada, sejumlah itu pula gurunya," katanya.
Menurut Saefullah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki penilaian sendiri mengenai moratorium penerimaan pegawai baru. Setiap kali pemerintah Jakarta mengajukan PNS baru, harus disesuaikan dengan kuota kementerian.
"Kita setiap tahun selalu mengajukan tapi kembali ke kuotanya. Kan begini, kalu nasional ada kabupaten, kota. Berarti itu jumlah pegawainya banyak sekali, sehingga untuk membayar gaji pegawainya itu dari dana alokasi umummya yang diterima dari pemerintah pusat habis untuk bayar gaji gitu," kata Saefullah.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Bobby Nasution Larang Keras ASN dan Pegawai BUMD di Sumut Pakai Vape
-
Mental Baja, Kisah Pensiunan PNS Sulap Rumah Kosong 20 Tahun di Tengah Sawah Jadi Kafe Megah
-
Fleksibilitas Kerja ASN Perkuat Budaya Kerja Profesional dan Berbasis Kinerja
-
Segini Besaran Gaji Ke-13 ASN 2026, Kapan Jadwal Cairnya?
-
Respons Janji Prabowo, DPR Minta Hapus Klasterisasi Guru dan Jadikan Semua PNS!
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Usai Bertemu Wapres Gibran, Pengurus BEM UBK Akui Terima Uang: Baru Cair 20 Persen!
-
Kronologi BEM FH UBK Diinterogasi, Diduga Terima Uang Usai Bertemu Wapres Gibran
-
Tragis di Negeri Rantau, PMI Asal Aceh dan Bayinya Tewas Diduga Dibunuh di Malaysia
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!