Ilustrasi PNS di Balai Kota Jakarta [suara.com/Dian Kusumo Hapsari]
Pemerintah Provinsi Jakarta kekurangan pegawai negeri sipil karena pemerintah pusat tengah melakukan moratorium penerimaan pegawai baru.
"Sebetulnya PNS DKI ini kurang, karena setahun ledakan pensiun ada terus. Ledakan maksudnya menyentuh angka empat ribu yang pensiun," ujar Sekretaris daerah Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/9/2017).
Saefullah mengatakan setiap tahun jumlah PNS yang memasuki masa pensiun antara dua ribu orang sampai empat ribu orang.
"Sedangkan sekarang angka yang pensiunnya dekat-dekat angka itu," kata Saefullah.
Pegawai yang paling banyak memasuki masa pensiun, kata Saefullah, dari sektor guru dan tenaga kesehatan. Saefullah mengatakan peran guru sangat penting dan tidak bisa diwakilkan. Itu sebabnya, begitu ada yang pensiun, mendesak untuk diganti.
"Guru itu ada di kelas. Berapa jumlah kelas yang ada, sejumlah itu pula gurunya," katanya.
Menurut Saefullah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki penilaian sendiri mengenai moratorium penerimaan pegawai baru. Setiap kali pemerintah Jakarta mengajukan PNS baru, harus disesuaikan dengan kuota kementerian.
"Kita setiap tahun selalu mengajukan tapi kembali ke kuotanya. Kan begini, kalu nasional ada kabupaten, kota. Berarti itu jumlah pegawainya banyak sekali, sehingga untuk membayar gaji pegawainya itu dari dana alokasi umummya yang diterima dari pemerintah pusat habis untuk bayar gaji gitu," kata Saefullah.
"Sebetulnya PNS DKI ini kurang, karena setahun ledakan pensiun ada terus. Ledakan maksudnya menyentuh angka empat ribu yang pensiun," ujar Sekretaris daerah Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/9/2017).
Saefullah mengatakan setiap tahun jumlah PNS yang memasuki masa pensiun antara dua ribu orang sampai empat ribu orang.
"Sedangkan sekarang angka yang pensiunnya dekat-dekat angka itu," kata Saefullah.
Pegawai yang paling banyak memasuki masa pensiun, kata Saefullah, dari sektor guru dan tenaga kesehatan. Saefullah mengatakan peran guru sangat penting dan tidak bisa diwakilkan. Itu sebabnya, begitu ada yang pensiun, mendesak untuk diganti.
"Guru itu ada di kelas. Berapa jumlah kelas yang ada, sejumlah itu pula gurunya," katanya.
Menurut Saefullah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki penilaian sendiri mengenai moratorium penerimaan pegawai baru. Setiap kali pemerintah Jakarta mengajukan PNS baru, harus disesuaikan dengan kuota kementerian.
"Kita setiap tahun selalu mengajukan tapi kembali ke kuotanya. Kan begini, kalu nasional ada kabupaten, kota. Berarti itu jumlah pegawainya banyak sekali, sehingga untuk membayar gaji pegawainya itu dari dana alokasi umummya yang diterima dari pemerintah pusat habis untuk bayar gaji gitu," kata Saefullah.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
5 Fakta PP Nomor 9 Tahun 2026 Terkait THR dan Pajak Bagi ASN, Polisi dan Pensiunan
-
Apakah THR PNS Sudah Cair? Segini Anggaran dari Pemerintah
-
Kapan Libur Lebaran PNS 2026? Ini Aturan Menurut SKB 3 Menteri dan Jadwal WFA
-
Update CPNS: 160 Ribu ASN Pensiun, Cek 10 Formasi Sepi Peminat
-
Cara Hitung THR PPPK dan PPPK Paruh Waktu, Ini regulasinya
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
Terkini
-
143 Juta Orang Diprediksi Mudik Lebaran 2026, Jateng Jadi Tujuan Utama
-
Polemik Permintaan THR Pengurus RW di Kalideres: Cuma Ikut Tradisi!
-
Tol Jogja-Solo Ruas Purwomartani-Prambanan Siap Fungsional untuk Mudik 2026, Dibuka 16 Maret
-
DPR Dorong Penguatan Baharkam Polri, Fungsi Pencegahan Kejahatan Harus Diperkuat
-
Proyek LRT Jakarta Velodrome-Manggarai Rampung Agustus 2026
-
Praperadilan Ditolak, Kubu Yaqut Sebut Hakim Hanya Menyoroti Alat Bukti
-
Zionis Kiamat! Warga Israel Kocar Kacir Dihujani Rudal
-
Perjanjian Dagang RIAS Digugat ke PTUN, DPR Dikritik Tak Kritis Jalankan Fungsi Pengawasan
-
Ikuti Jejak Eggi Sudjana, Tersangka Rismon Ajukan Restorative Justice di Kasus Ijazah Jokowi
-
Durasi Perang Iran Tidak Pasti, Donald Trump Plin-plan?