Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno setelah menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. (suara.com/Dwi Bowo Raharjo)
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno tidak melarang demonstrasi buruh yang rencananya diselenggarakan pada Jumat (10/11/2017). Buruh akan unjuk rasa mengangkat isu penolakan upah minimum Provinsi Jakarta tahun 2018 yang baru disahkan sebesar Rp3.648.035.
"Nggak ada (larangan demontrasi), buat kami silakan berkoordinasi dengan pihak aparat. Saya titip pesan pada teman-teman untuk tentunya selalu bisa menggerakkan ekonomi," ujar Sandiaga di Siloam Hospital, Lippo Karawaci, Tangerang, Kamis (9/11/2017)
Bagi Sandiaga yang terpenting penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib agar tak mengganggu masyarakat yang lain.
"Jadi nanti diatur rekan-rekannya untuk mensuplai makan siangnya, atraksi-atraksi budaya nanti bisa dihadirkan semoga bisa menghibur warga dan tidak mengakibatkan ketidaktertiban," kata dia
Sandiaga berharap aksi besok diwarnai aksi kreatif untuk menggugah hati pengusaha agar mau memenuhi semua hak buruh.
"Ya dipercantik dengan salawat-salawat dan siraman-siraman rohani karena banyak sekali idiom-idiom dari religiusitas seperti bagaimana mengajarkan para perusahaan itu membayar hak-hak pekerja sebelum keringatnya kering seperti itu jadi itu yang harus diingatkan," kata Sandiaga.
Sandiaga mengatakan dalam menentukan UMP, pemerintah mengacu pada pertimbangan yang disampaikan Dewan Pengupahan -- di dalamnya ada unsur pengusaha, pemerintah, dan pekerja.
"Kita lakukan sesuai dengan keinginan teman-teman dari koalisi yaitu survei KHL namun hasil survei KHL-nya memang rendah, karena ekonomi kita sangat dalam keadaan yang penuh tantangan. Jadi tetap kita naikin cukup signifikan kita kompensasi kita dengan turunnya biaya hidup mereka, belanja sehari-hari mereka kita turunkan dengan satu PD Pasar Jaya dan untuk transportasi dengan Transjakarta," katanya.
"Nggak ada (larangan demontrasi), buat kami silakan berkoordinasi dengan pihak aparat. Saya titip pesan pada teman-teman untuk tentunya selalu bisa menggerakkan ekonomi," ujar Sandiaga di Siloam Hospital, Lippo Karawaci, Tangerang, Kamis (9/11/2017)
Bagi Sandiaga yang terpenting penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib agar tak mengganggu masyarakat yang lain.
"Jadi nanti diatur rekan-rekannya untuk mensuplai makan siangnya, atraksi-atraksi budaya nanti bisa dihadirkan semoga bisa menghibur warga dan tidak mengakibatkan ketidaktertiban," kata dia
Sandiaga berharap aksi besok diwarnai aksi kreatif untuk menggugah hati pengusaha agar mau memenuhi semua hak buruh.
"Ya dipercantik dengan salawat-salawat dan siraman-siraman rohani karena banyak sekali idiom-idiom dari religiusitas seperti bagaimana mengajarkan para perusahaan itu membayar hak-hak pekerja sebelum keringatnya kering seperti itu jadi itu yang harus diingatkan," kata Sandiaga.
Sandiaga mengatakan dalam menentukan UMP, pemerintah mengacu pada pertimbangan yang disampaikan Dewan Pengupahan -- di dalamnya ada unsur pengusaha, pemerintah, dan pekerja.
"Kita lakukan sesuai dengan keinginan teman-teman dari koalisi yaitu survei KHL namun hasil survei KHL-nya memang rendah, karena ekonomi kita sangat dalam keadaan yang penuh tantangan. Jadi tetap kita naikin cukup signifikan kita kompensasi kita dengan turunnya biaya hidup mereka, belanja sehari-hari mereka kita turunkan dengan satu PD Pasar Jaya dan untuk transportasi dengan Transjakarta," katanya.
Komentar
Berita Terkait
-
Program Magang Fresh Graduate 2025 Dibuka Oktober: Gaji UMP hingga Tips Lolos Seleksi
-
Dapat Gaji UMP Selama 6 Bulan, Bagaimana Mekanisme Program Magang 20.000 Fresh Graduate?
-
Buruh Tuntut Upah Naik 10,5 Persen, Menaker: Prosesnya Masih Panjang
-
Kesenjangan Pendapatan: Gaji dan Tunjangan DPR Capai Puluhan Juta, UMP Tertinggi Hanya Rp5,3 Juta
-
Daftar UMP 2025 Seluruh Indonesia, Resmi Berlaku Naik 6,5 Persen Sejak 1 Januari!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu