Novanto Mangkir Lagi, Ruhut: Dia Ketakutan Pakai Rompi Oranye

Mantan anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul curiga dengan alasan Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto menolak diperiksa KPK, hari ini, karena KPK belum mendapatkan izin Presiden Joko Widodo. Menurut Luhut, Novanto ketakutan kalau-kalau nanti langsung ditahan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Itu sangat tidak wajar (meminta izin Presiden). Dia tahu kalau dia datang hari ini, dia akan masuk pakai rompi oranyenya. Jadi dia ketakutan," kata Ruhut kepada Suara.com, Senin (13/ 11/2017).

Menurut Ruhut janganlah Jokowi diajak untuk mengintervensi proses hukum. Ruhut mengatakan KPK tak perlu minta izin Presiden untuk memeriksa Novanto.

"Tegas kok apa yang disampaikan oleh bapak Presiden. Jadi Presiden jangan diajak intervensi hukum dan ingat korupsi terorisme dan narkoba itu lex specialis. Itu tindak pidana khusus. Tak perlu ada izin Presiden. Itu jelas kok putusan MKnya," tutur Ruhut.

Sejatinya, hari ini, KPK memanggil Novanto untuk diperiksa sebagai saksi perkara korupsi e-KTP dengan tersangka Direktur Utama PT. Quadra Solution Anang Sugihana Sudiharjo.

Ruhut berharap Novanto kooperatif dengan mematuhi proses hukum.

"Karena itu jangan korupsi. Rakyat ini miskin karena ulah para koruptor lho, Novanto harus berani bertanggungjawab dong dengan apa yang telah dilakukan. Jika pembuktian terbalik Novanto zaman dulu dengan kekayaan dia sekarang. Banyak saja ngomongnya," ujar Ruhut

Ruhut yakin KPK akan menjemput paksa Novanto jika terus-terusan mangkir.

"Nanti dia akan dijemput paksa. KPK berani kok. Nggak usah khawatilah. Percayakanlah KPK itu pahlawannya rakyat. Siapa yang mengganggu KPK sama saja itu mengganggu rakyat. Banyak rakyat miskin karena ulah para koruptor," kata Ruhut.

Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, tetap pada pendirian bahwa KPK harus minta izin dulu kepada Presiden untuk memeriksa kliennya.

"Kan sudah saya jelaskan dahulu advokatnya bukan saya, dan jika dahulu tidak tahu atau salah, apakah sekarang tetap salah?" ujar Fredrich.

Fredrich menyebut KPK melakukan makar lantaran memanggil Novanto ketika sedang menjalankan tugas sebagai ketua DPR.

"Itu kan namanya melakukan makar terhadap pemerintah. Sebab Undang -Undang KPK tidak di bawah UUD 45 kan," kata Fredrich.

Fredrich mengacu pada UUD 1945 Pasal 20 a Ayat 3 terkait hak imunitas terhadap anggota DPR. Menurut Fredrich, tidak ada alasan bagi KPK memanggil Novanto sebab Ketua DPR tengah menjalani tugas legislatif.

"Kan kita punya doktrin, barang siapa melawan Undang-Undang Dasar 45 berarti ia dituduh melakukan makar. Yasudah begitu saja. Pendapat saya dengan para saksi ahli begitu," tutur Fredrich.

Fredrich berkata, "Sekarang saya tanya, apakah saya mesti memerintahkan klien saya melakukan perampokan atau perbuatan melawan hukum? Ya, jelas dong. Apakah kita sekarang menjunjung Indonesia itu negara hukum atau negara kekuasaan? Nah silahkan menjabarkan sendiri."