Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Sejumlah kader Golkar berancang-ancang merebut kursi ketua umum Partai Golkar setelah Setya Novanto ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Nurdin Halid menekankan saat ini berada pada posisi yang bagus. Tetapi, dia mengaku tidak punya ambisi untuk menjadi ketua umum.
"Posisi saya ini paling bagus, paling enak karena saya tidak punya ambisi dan tidak punya kemauan lagi untuk menjadi ketua umum maupun pelaksana tugas ketua umum," kata Nurdin yang kini menjabat posisi ketua harian DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2017).
Nurdin mengatakan fokusnya sekarang maju ke bursa calon gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018.
"Kalau pelaksana tugas definitif tentu saya tidak berkeinginan karena saya sudah memutuskan untuk kembali dan membangun kampung di Sulawesi Selatan. Itu sudah menjadi prioritas saya dan keluarga saya," ujar Nurdin.
Hari ini, Golkar menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas penarikan Novanto dari ketua DPR. Kemudian, membahas nama kandidat penggantinya.
Nurdin Halid menekankan saat ini berada pada posisi yang bagus. Tetapi, dia mengaku tidak punya ambisi untuk menjadi ketua umum.
"Posisi saya ini paling bagus, paling enak karena saya tidak punya ambisi dan tidak punya kemauan lagi untuk menjadi ketua umum maupun pelaksana tugas ketua umum," kata Nurdin yang kini menjabat posisi ketua harian DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2017).
Nurdin mengatakan fokusnya sekarang maju ke bursa calon gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018.
"Kalau pelaksana tugas definitif tentu saya tidak berkeinginan karena saya sudah memutuskan untuk kembali dan membangun kampung di Sulawesi Selatan. Itu sudah menjadi prioritas saya dan keluarga saya," ujar Nurdin.
Hari ini, Golkar menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas penarikan Novanto dari ketua DPR. Kemudian, membahas nama kandidat penggantinya.
Selain itu, rapat pleno juga akan memutuskan opsi menunjuk pelaksana tugas ketua umum. Salah satu tugas yang diemban pelaksana tugas ketua umum menyiapkan musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum pengganti Novanto.
Kemarin, dewan pakar Partai Golkar sudah mengeluarkan keputusan berdasarkan rapat pleno partai harus segera menyelenggarakan munaslub dengan agenda tunggal memilih ketua umum.
Sejak lama, dorongan pergantian ketua umum muncul di internal, termasuk mantan ketua umum Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung.
"Di Golkar ini banyak kader yang potensial, baik di DPR maupun di luar DPR. itulah terkadang orang yang mau jadi pimpinan tidak mau masuk Golkar karena di Golkar ini antrian panjang. Begitu banyaknya kader. Jadi tidak usah khawatir, karena di Golkar ini banyak kader berkapasitas, punya potensi untuk menjadi Ketua Golkar," kata Nurdin.
Sejak lama, dorongan pergantian ketua umum muncul di internal, termasuk mantan ketua umum Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung.
"Di Golkar ini banyak kader yang potensial, baik di DPR maupun di luar DPR. itulah terkadang orang yang mau jadi pimpinan tidak mau masuk Golkar karena di Golkar ini antrian panjang. Begitu banyaknya kader. Jadi tidak usah khawatir, karena di Golkar ini banyak kader berkapasitas, punya potensi untuk menjadi Ketua Golkar," kata Nurdin.
Komentar
Berita Terkait
-
Anggota DPRD Fakfak Digerebek Bersama Bidan Berstatus Istri Orang di Kamar Kos, Videonya Viral!
-
Ketua DPD Golkar DKI Sebut Jakarta Darurat Sampah, Warga Diminta Mulai Bergerak dari Rumah
-
KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Golkar: Ideal, Tapi Jangan Tutup Pintu untuk Figur di Luar
-
Rudy Masud Didemo di Kaltim, Sekjen Golkar Ingatkan Kader: Peka ke Rakyat, Hindari Gaya Hidup Mewah
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Ratusan Ponsel Pelaku Begal Diperiksa, Polda Metro Jaya Dalami Jaringan
-
Viral Mobil Porsche Gunakan Pelat Dinas Mabes TNI, Kapuspen Duga Palsu
-
ShopeeVIP Gandeng Duolingo, Bikin Belanja Lebih Hemat & Upgrade Diri Lebih Menyenangkan
-
Plot Twist Muse Model Ngaku Dibegal di Jakbar, Hasil Visum: Itu Bisul Meletus
-
Airlangga: Kebijakan DHE dan Ekspor via Danantara Mulai Berlaku 1 Juni 2026
-
Jakarta Dikepung 24 Ribu CCTV, Polda Metro Jaya: Penjahat Tak Punya Ruang Gerak!
-
Bersih-bersih Jakarta! Polda Metro Jaya Tangkap 173 Bandit Jalanan, Sita 8 Senjata Api
-
Banten Daerah Industri, Marinus Gea Desak Program HAM Fokus Lindungi Hak Buruh
-
Eks Gubernur BI Beri Masukan ke Prabowo soal Penanganan Hadapi Krisis
-
Jakarta Barat Kini Berjuluk 'Gotham City', Hardiyanto Kenneth: Saya Jadi Batman!