Suara.com - Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menganggap tidak ada bukti baru yang diajukan kuasa hukum terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Hal itu diungkapkan JPU Dalam sidang permohonan Peninjauan Kembali kasus Ahok, Senin (26/2/2018).
"Kalau kami bicara substansi, pada dasarnya, kami berpendapat tidak ada novum di sini. Karena semua sudah kami jawab," ujar JPU Sapto Subroto seusai sidang di PN Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2/18).
Subroto menjelaskan, JPU sudah menyerahkan tangapan atas PK yang diajukan Ahok ke majelis hakim.
Tiga hari sebelum sidang, Subroto mengatakan JPU sudah menerima alasan Ahok mengajukan PK, sehingga jawaban atas PK sudah bisa diserahkan ke majelis hakim.
Alasan Ahok mengajukan PK ke Mahkamah Agung, karena menilai ada kekhilafan dari majelis hakim setelah memutus Ahok bersalah melakukan penodaan agama dua tahun penjara pada 9 Mei 2017.
Selain itu, dasar putusan hukum yang diterima Buni Yani juga dikaitkan oleh kuasa hukun Ahok. Subroto menyebut kedua kasus tersebut berbeda.
"Jadi antara perkara Buni Yani dengan perkara terpidana Ahok ini adalah dua delik yang berbeda sebetulnya ya. Kalau Buni Yani adalah masalah ITE, sedangkam Ahok adalah penodaan agama, jadi ini berbeda," jelas dia.
Buni Yani adalah orang yang mengunggah dan mengedit transkrip isi pidato Ahok ketika mengutip surat Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu.
Baca Juga: Yusril Merasa Ada Keanehan PBB Tak Lolos Partai Pemilu 2019
Yani telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim PN Bandung dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dia dinilai memenuhi unsur Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE, melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Ahok di Kepulauan Seribu.
"Dan tidak ada fakta baru yang dikemukakan di memori PK mereka, itu tidak ada. Deliknya berbeda antara Buni Yani sama Ahok ini," katanya.
Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Pengadilan Jakarta Utara tanggal 09-05-2017 Nomor: 1537/Pi.B/2016/PN.Jkt.Utr, diajukan Ahok melalui kuasa hukum Josefina Agatha Syukur pada 2 Februari lalu ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Di Balik Viral Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung: Tradisi Adat atau Simbol Politik?
-
Potongan Jadi 8 Persen Mulai Besok, Koalisi Ojol Nasional: Janji Prabowo-Dasco Terbukti
-
MUI Usul RUU Pidana LGBT, Gus Ipul: Patut Ditindaklanjuti, Tapi Dibahas Dulu
-
TKD Anjlok 59 Persen, Jakarta Tak Bisa Lagi Bergantung pada APBD demi Kejar Status Kota Global
-
Sempat Tertahan di Papua, Bobby Nasution Pastikan Kontingen Pesparawi Sumut Pulang Besok
-
PDIP Surati Nanik S Deyang Minta Data Nama-nama Kader yang Terlibat MBG
-
BNN Catat 50 Orang Meninggal Tiap Hari Akibat Narkoba, Rehabilitasi Harus Jadi Prioritas
-
Buru Bupati dan Sekda Kuansing, KPK Telusuri Dugaan Kebocoran Informasi
-
Dittipideksus Bareskrim Sita 18,1 Ton Sianida Ilegal, Dua Tersangka Ditetapkan
-
Kasus Eltras Jadi Evaluasi, Polda NTT Sisir Seluruh Tempat Hiburan Malam