Suara.com - Kesiapan Makahmah Konstitusi dalam menangani sengketa Pilkada serentak 2018 sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Ketua MK Arief Hidayat, Wakil Ketua MK Anwar Usman, dan Sekjen MK Guntur Hamzah, saat bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).
"Kami melaporkan seluruh persiapan penangana perselisihan seluruh hasil pilkada, untuk tahun 2018 ini pilkada serentak dengan jumlah 171 (daerah)," ujar Arief setelah pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
"Yang 171 daerah itu mencerminkan 80 persen suara pemilih di Indonesia. Seolah-olah kami berasumsi keberhasilan Pilkada 2018 itu mencerminkan hasil Pileg dan Pilpres 2019," lanjut Arief.
Untuk memastikan sengketa pilkada di MK berjalan dengan baik, MK sudah menjalankan peraturan perundang-undangan.
Selain itu MK juga sudah menyiapkan dasar hukum, yakni Peraturan MK Nomor 5 sampai Nomor 8 Tahun 2017. Aturan tersebut nantinya akan dipakai sebagai dasar hukum penyelesaian perkara di MK.
"Sampai hari ini kami sudah melaukan sosialisasi instrumen-instrumen itu kepada semua pihak. Yang pertama kepada aparat penyelenggara, kepada Bawaslu, DKPP, dan KPU," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Pemerintah Bangun 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Mulai Bulan Ini