Suara.com - Pemerintah akan membentuk panitia seleksi untuk mencari pengganti Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Masa tugas Maria sebagai hakim MK akan berakhir Agustus 2018.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo tidak akan menunjuk langsung pengganti Maria.
"Ya pasti mekanisme seperti biasa, itu dilakukan karena harus tertib dan harus bisa dipertanggung jawabkan, sehingga dengan demikian siapa pun yang akan ditunjuk pasti melalui pansel," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).
Saat ditanya rencana pembentukan pansel untuk mencari pengganti Maria, Pramono tidak menjawab.
"Ya dibentuk sesuai kebutuhan," kata dia.
Tadi siang, Ketua MK Arief Hidayat, Wakil Ketua Anwar Usman, dan Sekjen MK Guntur Hamzah menemui Jokowi di Istana Merdeka Jakarta.
Kedatangan mereka untuk melaporkan masa jabatan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, yang akan habis pada Agustus 2018.
"Bertemu dengan bapak presiden dalam rangka, pertama menyampaikan surat sesuai dengan undang-undang, 6 bulan sebelum habis masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi itu, MK secara kelembagaan harus menyampaikan surat kepada lembaga pengusul hakim MK," ujar Arief seusai pertemuan.
Arief menerangkan masa jabat Maria akan habis berbarengan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018. Dia tidak ingin ada kekosongan disaat MK menangani sengketa pilkada.
Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi Perppu Ormas
"Jadi perselisihan pilkada tentunya ya mesti ada yang masuk ke MK. Oleh karena itu kiami mohon perhatian bapak presiden, karena Prof Maria berasal dari usulan presiden, maka kami harapkan bisa terisi dengan batas waktu yang pas, tepat," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Mafindo Ungkap Potensi Tantangan Pemilu 2029, dari AI hingga Isu SARA
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat