Suara.com - Fitria, ibu berusia 22 tahun yang sedang hamil, terpaksa harus mendekam di blik tahanan polisi karena diperkarakan oleh istri jenderal bintang satu TNI bernama Dewi Malahayati.
Uli, Koordinator Pelayanan Hukum LBH Apik yang menjadi pengacara Fitri menuturkan, Fitria dilaporkan ke polisi atas tuduhan melakukan penipuan.
”Awalnya, Fitria ini memunyai usaha penjualan baju batik sejak tahun 2012. Dia sempat membuka gerai batik di Thamrin City. Karena sewa kiosnya mahal, dia lantas mempromosikan batik melalui media sosial,” kata Uli, Kamis (23/8/2018).
Memasuki tahun 2018, hasil produksi baju batiknya mendapat penghargaan dari Kementrian Perindustrian pada tahun 2018.
Namun, hasil susah payah Fitria itu berantakan ketika ia menerima pesanan dari Dewi Malahayati.
"Dewi memesan 10 baju batik senilai Rp 2,5 juta. Namun, sampai pada tenggat waktu pengiriman barang, Fitria tidak sanggup memenuhi pesanan dan bersedia mengembalikan dana," jelas Uli.
Dewi lantas mengultimatum Fitria untuk mengembalikan dana pemesanan itu dalam waktu 1 jam setelah pembatalan.
Walau keluarga Fitria bersedia mengembalikan uang tersebut, Dewi masih melaporkan Fitria dengan tuduhan melakukan penipuan dan penggelapan. Polisi bertindak cepat dengan menangkap dan menahan Fitria.
Fitria langsung dibawa ke Polsek Pinang Ranti, lalu dipindahkan ke Polsek Kebayoran Baru dan selanjutnya dibon ke Polsek Pondok Gede untuk pemberkasan.
Baca Juga: Raih Dua Emas Asian Games, Paralayang Indonesia Lampaui Target
Setelah berita acara pemeriksaannya selesai, polisi menahan Fitria sejak 4 Mei 2018. Ia lalu dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu.
Padahal, di hadapan penyidik, Fitria telah menandatanggani surat kesanggupannya untuk mengembalikan dana milik Dewi.
”Hasil investigasi kami, ada relasi kuasa yang timpang antara Fitri dan Dewi. Yang disebut belakangan, terindikasi menggunakan jabatan suaminya yang jenderal dalam memperkarakan Fitria,” tuturnya.
Dengan demikian, Uli menyebut peristiwa ini menggambarkan arogansi seseorang yang menggunakan kuasa guna memengaruhi proses penegakan hukum.
"Sikap otoritarian dalam kasus ini terjadi dalam beberapa peristiwa yang dapat diduga merupakan pelanggaran terhadap prinsip fair trial (peradilan yang adil dan tidak memihak)," kata dia.
Ia mengatakan, penjemputan Fitria dari rumah tinggalnya bukan dilakukan oleh pihak kepolisian,melainkan oleh orang yang mengakui diri sebagai ajudan pelapor.
Berita Terkait
-
Karena Duit Rp 2,5 Juta, Istri Jenderal Penjarakan Wanita Hamil
-
DPRD Bekasi Soroti Insiden Kecelakaan Maut di Perlintasan Kereta
-
Avanza Ringsek Tersambar Kereta di Bekasi, Pengemudi Tewas
-
Pedagang Baju Timnas di Stadion Patriot Untung Rp 800 Ribu Sehari
-
Kapolres: Pembatasan Tiket Asian Games untuk Hindari Calo
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Jamin Kesejahteraan Masa Tua, Pemerintah Siapkan Skema Dana Pensiun untuk Atlet
-
Pukat UGM Desak Kejagung Usut Semua SPPG, Termasuk yang Dikelola Aparat
-
HUT Bhayangkara ke-80, Disebut Jadi Momentum Merayakan Transformasi Polri
-
Skandal MBG Seret Jenderal Polisi, Bukti Bahaya Ketika TNI-Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil
-
Qodari Beberkan Bukti Prabowo Berpihak ke Pertanian: Harga Pupuk Turun, Kesejahteraan Petani Naik
-
Qodari: 1.151 Km Jalan Daerah Dibangun Demi Pastikan Pemerataan Ekonomi
-
Raja Juli Akui Bupati Kuansing Tinggalkan Amplop di Kantornya
-
Namanya Terseret, Menhut Raja Juli Nyatakan Siap Bantu KPK Bongkar Kasus OTT Bupati Kuansing
-
Kena OTT KPK, Ini Rincian Harta Bupati Langkat Syah Afandin
-
30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya