Suara.com - Para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat dan penggiat HAM dari Kontras, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mendemo
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara peringatan Hari HAM Internasional di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Selasa (11/12/2018). Alih-alih datang untuk mewakili Presiden Joko Widodo di acara tersebut, JK justru didemo keluarga korban dan sekelompok aktivis Hak Asasi Manusia yang berasal dari KontraS, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Buntut dari adanya aksi unjuk rasa itu, JK akhirnya keluar dari kantor Komnas HAM. Berdasarkan pantauan Suara.com, JK hanya melambaikan tangan sambil bergegas masuk ke dalam mobil.
Para pengunjuk rasa itu pun langsung merespons JK yang langsung keluar dari gedung Komnas HAM
"Pak JK kenapa pergi begitu aja. Pengecut," teriak peserta aksi.
Terkait unjuk rasa itu, para pedemo sempat beradu mulut dengan aparat kepolisian yang menghalang-halangi peserta aksi untuk menemui JK.
Dalam aksi ini, para pedemo menyebutkan banyak kasus pelanggaran HAM yang belum dituntaskan pemerintah di era Presiden Joko Widodo.
"Hari ini HAM diperingati, tapi kasus pelanggaran HAM masih zonk. Tapi berani berjanji mengobral janji manis nawacitata. Tidak pernah tuntas," ucap salah satu orator di lokasi.
Alasan massa menggelar berunjuk rasa di gedung Komnas HAM untuk menuntut pemerintah merealisasikan janji-janji terkait pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM.
Baca Juga: Catat Halte TransJakata Ini Terintegrasi ke Stasiun MRT
"Kami berdiri di sini hanya ingin ingatkan jangan sampai HAM, pencapaian tertinggi peradaban manusia hanya dijadikan komoditas politik tanpa ada realisasinya. Jangan sampai rezim bohong kembali berbohong, menginjak-injak hak rakyat," pekik orator yang membawa kertas bertuliskan "Korban kerusuhan Mei 1998."
Di kesempatan yang sama, Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia juga menyayangkan sikap Jokowi yang batal hadir di acara Komnas HAM.
"Sikap Jokowi dan JK, Jokowi yang batal hadir hari ini dan digantikan JK, JK yang pulang dan aparat yang represif adalah sebuah simbol politik, sikap politik," tutur Putri.
Tak hanya itu, Putri juga mengingatkan bahwa Jokowi tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
"Kepada seluruh masyarakat Indonesia, peristiwa hari ini harus diingat dalam pemilu 2019, bahwa Jokowi-JK ternyata tidak punya komitmen politik untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu," tandasnya.
Berita Terkait
- 
            
              8 Rekomendasi Komnas HAM untuk Jokowi: Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM
 - 
            
              DPR Papua Desak Komnas HAM Investigasi Insiden Penembakan di Nduga
 - 
            
              Komnas HAM: Polisi Harus Transparan Tangani Penembakan di Nduga Papua
 - 
            
              Jokowi Disebut Prioritaskan Infrastruktur Ketimbang Keamanan di Papua
 - 
            
              Komnas HAM Sebut Aksi Penembakan di Papua Brutal dan Tidak Manusiawi
 
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 
Terkini
- 
            
              Prabowo Setuju Rp5 Triliun untuk KAI Tambah Gerbong KRL Baru: untuk Rakyat Banyak Saya Tidak Ragu!
 - 
            
              Hadapi Musim Hujan, Pramono Pastikan Banjir Jakarta Bisa Surut Kurang dari 24 Jam
 - 
            
              Detik-detik Kecelakaan KA Bangunkarta di Prambanan Sleman: Tiga Orang Tewas
 - 
            
              Soal Polemik Whoosh, Puan: Jangan Terjadi Kerugian Negara Berlarut-larut
 - 
            
              Kena OTT, Gubernur Riau Abdul Wahid Masih Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK
 - 
            
              Penguasa Orba Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan, Puan Maharani Ungkit Rekam Jejak Soeharto, Mengapa?
 - 
            
              Projo Siap Hapus Logo Jokowi, Gibran Santai: Itu Keputusan Tepat
 - 
            
              Geger Gubernur Riau Kena OTT KPK, Puan Maharani Beri Peringatan Keras: Semua Mawas Diri
 - 
            
              Jakarta Waspada! Inflasi Oktober Meroket: Harga Emas, Cabai, dan Beras Jadi Biang Kerok?
 - 
            
              UAS Turun Gunung Luruskan Berita OTT Gubernur Riau: Itu yang Betul