Suara.com - Para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat dan penggiat HAM dari Kontras, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mendemo
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara peringatan Hari HAM Internasional di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Selasa (11/12/2018). Alih-alih datang untuk mewakili Presiden Joko Widodo di acara tersebut, JK justru didemo keluarga korban dan sekelompok aktivis Hak Asasi Manusia yang berasal dari KontraS, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Buntut dari adanya aksi unjuk rasa itu, JK akhirnya keluar dari kantor Komnas HAM. Berdasarkan pantauan Suara.com, JK hanya melambaikan tangan sambil bergegas masuk ke dalam mobil.
Para pengunjuk rasa itu pun langsung merespons JK yang langsung keluar dari gedung Komnas HAM
"Pak JK kenapa pergi begitu aja. Pengecut," teriak peserta aksi.
Terkait unjuk rasa itu, para pedemo sempat beradu mulut dengan aparat kepolisian yang menghalang-halangi peserta aksi untuk menemui JK.
Dalam aksi ini, para pedemo menyebutkan banyak kasus pelanggaran HAM yang belum dituntaskan pemerintah di era Presiden Joko Widodo.
"Hari ini HAM diperingati, tapi kasus pelanggaran HAM masih zonk. Tapi berani berjanji mengobral janji manis nawacitata. Tidak pernah tuntas," ucap salah satu orator di lokasi.
Alasan massa menggelar berunjuk rasa di gedung Komnas HAM untuk menuntut pemerintah merealisasikan janji-janji terkait pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM.
Baca Juga: Catat Halte TransJakata Ini Terintegrasi ke Stasiun MRT
"Kami berdiri di sini hanya ingin ingatkan jangan sampai HAM, pencapaian tertinggi peradaban manusia hanya dijadikan komoditas politik tanpa ada realisasinya. Jangan sampai rezim bohong kembali berbohong, menginjak-injak hak rakyat," pekik orator yang membawa kertas bertuliskan "Korban kerusuhan Mei 1998."
Di kesempatan yang sama, Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia juga menyayangkan sikap Jokowi yang batal hadir di acara Komnas HAM.
"Sikap Jokowi dan JK, Jokowi yang batal hadir hari ini dan digantikan JK, JK yang pulang dan aparat yang represif adalah sebuah simbol politik, sikap politik," tutur Putri.
Tak hanya itu, Putri juga mengingatkan bahwa Jokowi tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
"Kepada seluruh masyarakat Indonesia, peristiwa hari ini harus diingat dalam pemilu 2019, bahwa Jokowi-JK ternyata tidak punya komitmen politik untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu," tandasnya.
Berita Terkait
-
8 Rekomendasi Komnas HAM untuk Jokowi: Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM
-
DPR Papua Desak Komnas HAM Investigasi Insiden Penembakan di Nduga
-
Komnas HAM: Polisi Harus Transparan Tangani Penembakan di Nduga Papua
-
Jokowi Disebut Prioritaskan Infrastruktur Ketimbang Keamanan di Papua
-
Komnas HAM Sebut Aksi Penembakan di Papua Brutal dan Tidak Manusiawi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?