Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami pemberian fasilitas yang diterima sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam memuluskan perizinan proyek Meikarta, Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya sejumlah anggota DPRD itu diduga pergi ke Thailand dengan uang perizinan proyek Meikarta.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pihaknya masih terus menggali keterangan saksi untuk mengetahui apakah ada pemberian lain yang diterima wakil rakyat di Kabupaten Bekasi.
"Tentu saja paket jalan-jalan bukan hanya tiket (ke Thailand) dan bukan hanya fasilitas anggota DPRD," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/1/2019).
Untuk itu Febri mengimbau pada angota DPRD Kabupaten Bekasi yang nantinya menjalani pemeriksaan di KPK untuk bersedia memberikan keterangan sesuai fakta dan jujur.
Febri menyebut penyidik KPK telah mengantongi sejumlah nama-nama anggota DPRD yang turut pergi ke Thailand.
Selain itu KPK juga berencana menghadirkan keluarga dari anggota DPRD yang diduga mengetahui fasilitas apa saja yang didapat. Mereka akan dipanggil untuk menjadi saksi.
Sejauh ini KPK telah memeriksa sebanyak 14 anggota DPRD di Kabupaten Bekasi. Selain itu lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo ini telah menerima sejumlah pengembalian uang dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi hingga total Rp 180 juta.
KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus suap proyek Meikarta. Mereka yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.
Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.
Baca Juga: Serang Satpam, Polisi Tetapkan Pemilik Anjing Pitbull Sebagai Tersangka
Empat orang diantaranya sudah menjadi terdakwa dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung. Para terdakwa itu adalah Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.
Berita Terkait
-
KPK Pilih Bekerja daripada Komentari Debat Capres dan Cawapres
-
Ikut Pergi ke Thailand, KPK Dalami Peran 4 Dewan Bekasi di Kasus Meikarta
-
KPK Periksa Ketua PN Semarang Terkait Kasus Suap Hakim Lasito
-
Lagi, KPK Periksa 5 Anggota DPRD Bekasi untuk Tersangka Neneng
-
Suap Meikarta, KPK Bisa Periksa Keluarga yang Ikut Anggota DPRD ke Thailand
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO