Suara.com - Wakil Sekjen Bidang Komunikasi dan Opini Publik Partai Bulan Bintang (PBB), Solihin Pure menilai jika tindakan Zainal Abidin Sahabuddin, calon anggota legislatif (Caleg) PBB sangat absurd. Hal itu disampaikan Solihin lantaran Zainal menyebutkan dukungan politik yang diberikan kepada Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto karena ingin memiliki presiden yang pribumi.
"Itu (alasan Zainal) tidak masuk di akal sehat. Mana ada orang asing? Ngawur saja," kata Solihin seperti dilansir Covesia.com--jaringan Suara.com, Senin (25/3/2019)
Secara institusi, PBB telah mendukung pasangan nomor urut 02 Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional PBB pada 27 Januari 2019 di Jakarta. Meski begitu, pilihan politik Zainal tidak menjadi soal, karena Rakornas menghargai sikap kadernya yang tak mengikuti arah dukungan PBB untuk capres-cawapres di Pemilu 2019, asalkan kader tersebut tidak menggunakna lambang atau nama partai.
"Itu karena tujuan utama PBB adalah masuk ke parlemen di DPR RI," kata Solihin.
Meski PBB tidak mempermasalahkan pilihan politik Zainal, namun alasan Zainal untuk mendukung Prabowo dinilainya sulit diterima logika. Soalnya, baik Prabowo maupun Jokowi sama-sama pribumi. Soal keturunan, menurut Solihin, itu tidak jadi soal.
"Saya sendiri keturunan Arab. Menurut saya alasan itu di luar konteks permasalahan. Ya sudah pasti presiden itu orang Indonesia. Kalau bukan orang Indonesia ya sudah gugur pencalonannya," kata Solihin.
Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono menyatakan menghormati dukungan Zainal. Namun bila dia membawa atribut partai, maka itu tidak boleh dan PBB akan memberi sanksi tegas. Adapun soal alasan Zainal mendukung Prabowo gara-gara faktor pribumi, dia menilai itu alasan yang sembarangan.
"Itu jelas ngawur, karena Pak Jokowi ataupun Prabowo adalah keduanya Indonesia asli. Bila tujuannya untuk masa yang akan datang ya boleh-boleh saja. Namun bagaimana mau memperjuangakan jika Pak Zainal nanti tidak terpilih jadi dewan karena langkahnya tidak sejalan dengan kebijakan DPP? Jadi saya rasa lebih baik kembali ke jalan yang dipimpin Ketua Umum Prof Yusril Ihza Mahendra saja lah," tutur Sukmo.
Baca Juga: Fahri Hamzah Prediksi Tarif MRT Akan Mahal
Berita Terkait
-
Hadapi Kampanye Terbuka, Prabowo Kumpulkan Para Ulama di Kertanegara Besok
-
Polling Pidato Terbaik Versi Fahri: Prabowo Lebih Berkelas Ketimbang Jokowi
-
Di Depan Prabowo, Erwin Aksa Sindir Ketua HIPMI Pendukung Jokowi
-
Caleg Partai Bulan Bintang Cabuli 2 Anak Tetangga
-
Hary Tanoe ke Ribuan Caleg Perindo: Jangan Hanya Kampanye Diri Sendiri!
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM
-
Pimpinan DPR Naik Mobil Komando Temui Massa, Janji Bebaskan 16 Mahasiswa Trisakti dan Bereskan BBM
-
Di Hadapan Mahasiswa, DPR Ungkap Anggaran MBG Bakal Diefisiensikan Rp70 Triliun
-
Mahasiswa Trisakti Beri Peringatan Keras: Jangan Main-Main dengan Isu Perut Rakyat
-
Diangkut Mobil Tahanan ke RS Polri, Roy Suryo Bercelana Pendek, Dokter Tifa Berompi Oranye
-
Tandatangani SKB dengan Menteri PKP, Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah
-
Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global
-
Mahasiswa Trisakti Bubar Usai Audiensi, DPR Janji Tindak Lanjuti Tuntutan
-
Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum