Panas! Jokowi - Prabowo Silang Pendapat soal Pertahanan Nasional

Suara.com - Capres nomor urut 1 Jokowi dan Capres nomor undi 2 Prabowo Subianto, silang pendapat mengenai kondisi pertahanan nasional.

Dalam debat keempat Pilpres 2019 di Hotel Shangri La Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam, moderator melontarkan pertanyaan, “Bagaimana strategi dan upaya untuk memodernisasi alutsista dan almatsus tapi tetap transparan dan akuntabel di tengah keterbatasan anggaran negara?”

Untuk diketahui, alutsista adalah akronim alat utama sistem persenjataan untuk TNI. Sementara almatsus adalah akronim alat material khusus untuk Polri.

Menjawab pertanyaan itu, Prabowo mengatakan, ”Saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah. Kenapa? Karena tidak punya uang. Kemana keuangan kita? Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia, tapi ke luar negeri.”

Karenanya, menurut Prabowo, untuk memodernisasi alutsista TNI dan almatsus Polri, pemerintah harus bisa menjaga keuangan negara tak bocor atau lari ke luar negeri.

Namun, Jokowi sebagai capres petahana tak menyetujui pendapat Prabowo. Menurut dia, seluruh wilayah di Indonesia sudah diperkuat penjagaannya.

”Penting sekali yang namanya gelar pasukan yang terintegrasi. Artinya kita tak Jawa sentris. Saya sudah perintahkan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI bangun Divisi III di Gowa, Komando Angkatan Udara di Biak, Armada III Angkatan Laut di Sorong, ini sudah dalam proses pembangunan dan segera jadi,” kata Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi mengungkapkan sudah memperkuat penjagaan di 4 titik penting, yakni Natuna di Indonesia bagian barat, Morotai di timur, Samlaki di selatan, dan Biak.

”Artinya titik pinggir Indonesia terjaga. Saya sampaikan yang namanya radar maritim dan udara sudah menguasai 100 persen wilayah. Ada 19 titik radar udara yang terkoneksi. Sementara di laut, ada 11 radar maritim,” ungkapnya.

Baca Juga: Sindir Kartu Sakti Jokowi di Debat, Prabowo: Enggak Usah Banyak Kartu

Mengenai anggaran, Jokowi menjelaskan APBN 2019 untuk pertahanan dan keamanan yang dikelola Kemenhan mencapai Rp 107 triliun, nomor dua tersbesar setelah infrastruktur.

”Saya optimistis, radar udara dan maritim, siapa pun yang masuk teritori Indonesia, akan ketahuan.”