Suara.com - Ruas jalan setelah Jembatan Landak menuju Jembatan Kapuas I di Pontianak, Kalimantan Barat diblokir oleh kelompok massa tak dikenal hingga Rabu pagi (22/5/2019).
Riko salah seorang masyarakat Kota Pontianak menyatakan, kaget melihat ruas jalan dari arah perempatan Jalan Tanjungpura menuju Jembatan Kapuas I tiba-tiba macet total.
"Beruntung saya punya kenalan di wilayah Jalan Panglima Aim, yang mengatakan ruas jalan dari Jembatan Kapuas I dan Jembatan Landak ditutup oleh massa tidak dikenal," ungkapnya.
Sementara itu, dari pantauan di lapangan, akibat aksi pemblokiran jalan oleh sekelompok massa tersebut telah menyebabkan kemacetan di kawasan Pontianak Utara dan Timur.
Aparat keamanan tampak berjaga-jaga di kawasan perempatan Tanjungpura menuju Jembatan Kapuas I.
Dalam beberapa video yang beredar di media sosial serta WhatsApp, terlihat sejumlah orang memblokir jalan serta melempari mobil polisi menggunakan batu serta petasan di Pontianak. Meski demikian video-video tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya.
Kapolda Kalbar, Irjen (Pol) Didi Haryono kembali mengajak masyarakat atau warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di provinsi itu pasca Pemilu 2019.
"Kami mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga silaturahmi dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi kebhinekaan," katanya.
Ia menjelaskan, Pemilu telah selesai, KPU Pusat juga sudah mengumumkan hasilnya. "Saatnya kita semua kembali menjalankan aktivitas seperti biasa dan selalu menjaga silahturahmi yang sempat renggang karena beda pilihan dalam pemilu," ujarnya.
Baca Juga: Massa Berjubah Putih Kumpul di Petamburan, Bawa Batu dan Kayu Sambil Teriak
Ia menambahkan, semua pihak harus menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat serta menjunjung tinggi kebhinekaan sebagai kekuatan bangsa Indonesia.
"Oleh sebab itu berangkat dari rasa aman yang kita ciptakan, mari sama-sama menyatukan langkah, bergandengan tangan untuk terus memajukan provinsi Kalbar ini yang terdiri dari 174 kecamatan, 14 kabupaten/kota, dengan luasan provinsi nomor empat terluas di Indonesia," katanya.
Ia menambahkan, di Kalbar ada sekitar 17 etnis, setiap bulan selalu mengadakan pertemuan lintas etnis, dalam rangka menjalin silahturahmi dalam rangka membungkus situasi kondusif Kalbar secara bersama-sama. [Antara]
Berita Terkait
-
Wamenkumham Bongkar Aturan: Polisi Tak Bisa Asal Jerat Demonstran, Ini Satu-satunya Celah Hukum
-
Delpedro Dkk Orasi Hingga Bagi Mawar ke Jaksa Sebelum Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Penghasutan
-
Prediksi Cuaca Hari Ini 25 November 2025: BMKG Peringatkan Hujan & Angin Kencang
-
Buntut Demo Agustus Ricuh, 21 Aktivis Didakwa Hina Presiden dan Lawan Aparat
-
Kompak Berkemeja Putih, Begini Penampakan 23 Terdakwa Demo Agustus di Ruang Sidang
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Banjir Ancam Produksi Garam Aceh, Tambak di Delapan Kabupaten Rusak
-
Simalakama Gaji UMR: Jaring Pengaman Lajang yang Dipaksa Menghidupi Keluarga
-
Manajer Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Diteror Bangkai Ayam: Upaya Pembungkaman Kritik
-
Sepanjang 2025, Kemenag Teguhkan Pendidikan Agama sebagai Investasi Peradaban Bangsa
-
BNPT Sebut ada 112 Anak dan Remaja Terpapar Paham Radikal Lewat Sosial Media
-
Lawan Aksi Pencurian Besi, Pramono Anung Resmikan Dua JPO 'Anti Maling' di Jakarta
-
85 Persen Sekolah Terdampak Banjir di Sumatra Sudah Bisa Digunakan, Sisanya Masih Dibersihkan
-
BNPT Sebut Ada 27 Perencanaan Aksi Teror yang Dicegah Selama 3 Tahun Terakhir
-
Diteken Sebelum Lengser, Pimpinan KPK Era Nawawi Pomolango yang Beri SP3 Kasus Izin Nikel di Sultra
-
Refleksi 2025: Akademisi UII Nilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Sarat Masalah HAM dan Militerisasi