Suara.com - Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat pelayanan publik untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan optimal saat libur Lebaran 2019. Rumah tahanan KPK menjadi tempat pertama yang disidak Ombudsman pada Jumat (7/6/2019).
Di rutan kelas 1 Jakarta Timur cabang Rutan KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan, tim yang dipimpin anggota Ombudsman Adrianus Meliala sampai di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB. Namun mereka tidak diizinkan masuk rutan, karena pihak rutan belum mengizinkan tempatnya untuk disidak pihak Ombudsman.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Kalapas, tapi belum ada jawaban. Ya, bisa dibilang menolak secara halus," kata Adrianus di Rutan KPK, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2019).
Adrianus menambahkan pihaknya hanya ingin melihat situasi di dalam rutan yang merupakan fasilitas publik.
"Di sini kami akan mengecek beberapa fasilitas publik. Rutan kan fasilitas publik. Kami mau cek di dalam, kondisi bagaimana, seperti wc, ventilasi udara, dan sebagainya. Pelayanan untuk pembesuk bagaimana, terutama saat lebaran gini," jelasnya.
Selanjutnya, hasil sidak akan diserahkan ke lembaga terkait di atasnya sebagai bahan rekomendasi teguran agar memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia.
"Kami panggil semua lembaga terkait dan kami beri saran. Misalnya kalau di Puskesmas, ya, ke Dinkes. Misalnya dulu yang bikin Menteri Kesehatan malu itu karena kami temukan ada UGD yang tutup, semua dokternya libur lebaran. Itu kan enggak boleh," ungkap Adrianus.
Objek sidak Ombudsman hari ini akan menuju ke 7 titik yaitu meliputi bidang penegakan hukum seperti kantor polisi, rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, juga bidang transportasi seperti terminal, stasiun, pelabuhan dan bandara.
Baca Juga: Ditjen Hubud Jelaskan Tarif Penumpang dan Kargo pada Ombudsman RI
Selain itu untuk bidang kesehatan, Ombudsman RI juga akan melakukan sidak ke sejumlah rumah sakit dan puskesmas, selain juga ke markas pemadam kebakaran, kantor kelurahan, kecamatan, PLN, serta ke pintu-pintu air dan pasar.
Berita Terkait
-
Ironi Ketua Ombudsman Hery Susanto, Seminggu Menjabat Kini Tersangka Korupsi
-
Kasus Hery Susanto Jadi Alarm, Pakar Dorong Pembentukan Dewan Pengawas Ombudsman
-
Ketua Ombudsman Tersangka Korupsi, DPR Ngaku Tak Tahu Hery Susanto Berkasus Saat Uji Kelayakan
-
Pansel Ombudsman Klaim Tak Temukan Indikasi Korupsi Hery Susanto Saat Seleksi
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan