Suara.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo kecewa dengan tuduhan makar yang ditujukan pada sejumlah purnawirawan TNI.
Ia mengatakan, tak ada yang berarti bagi TNI selain berhasil mengemban tugas demi persatuan bangsa dan negara. Maka dari itu, tak masuk akal baginya jika purnawirawan TNI dituduh sebagai dalang kasus makar.
"Enggak ada dalam kamusnya TNI itu makar, enggak ada. Kalau mau makar, wong dia persenjataannya lengkap, semua terlatih, gampang, tapi tidak ada," ujar Gatot Nurmantyo di Kabar Petang tvOne, Selasa (11/6/2019).
"Maka, dalam konteks ini, jangan sampai opini publik itu menuduh bahwa purnawirawan TNI lah yang menjadi dalang, kemudian yang nembak-nembakin," imbuhnya.
Gatot Nurmantyo juga mengaku tahu persis tentang para seniornya, yang ia sebut berdedikasi tinggi dan menyumbangkan jiwa dan raganya untuk negara.
Namun, hanya karena tak ada komunikasi publik yang menyejukkan, Gatot Nurmantyo mengatakan, mereka tiba-tiba dituduh sebagai dalang kasus makar.
Menurut keterangannya, tuduhan tersebut sangatlah menyakitkan, apalagi jika sudah sampai mendiskreditkan suatu institusi.
Pasalnya, ia menambahkan, para perwira TNI itu dianggap mengkhianati negara, padahal seumur hidupnya digunakan mati-matian untuk membela negara.
"Kata-kata makar itu sangat menyakitkan, sangat menyakitkan, sama saja dikatakan 'kamu pengkhianat'. Itu sangat menyakitkan," terang Gatot Nurmantyo.
Baca Juga: Kasus Makar Eks Kapolda Metro Jaya Sofyan Jacob, Polisi Periksa 20 Saksi
"Lebih baik dibilang 'kamu maling', mungkin enggak akan ke Presiden, tapi begitu dikatakan makar, saya, contohnya, sebagai ksatria kok dibilang (makar -red), habis sudah semuanya, perjuangan selama ini," tambahnya.
Diketahui, tiga mantan pejabat tinggi TNI dan Polri dituduh melakukan makar, atau berupaya menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ketiga jenderal itu yakni Eks Kepala Staf Kostrad Kivlan Zen, Eks Danjen Kopassus Soenarko, dan Eks Kapolda Metro Jaya Sofyan Jacob.
Tudingan yang dialamatkan untuk mereka berkaitan dengan aksi demo 22 Mei di Jakarta, yang berlangsung ricuh pada 21 hingga 22 Mei 2019 lalu.
Berita Terkait
-
Fifi, Istri Pensiunan Tentara Jadi Broker Senjata Ilegal di Aksi 22 Mei
-
Luhut ke Purnawirawan FKB: Memang Hanya Mereka yang Purnawirawan
-
Purnawirawan Ini Ingatkan TNI Polri Jangan Jadi Tim Sukses
-
Tolak Hasil Pemilu Versi KPU, Purnawirawan Dalam FKB Ikut Turun Aksi 22 Mei
-
Sejumlah Purnawirawan TNI-Polri Sebut Terjadi Kecurangan Selama Pemilu 2019
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?