Soal Legalisasi Poligami di Aceh, Menag: Poligami Selama Ini Tak Dilegalkan

Suara.com - Menteri Agama Lukman Hakim mengaku belum mengetahui draf qanun atau peraturan daerah soal legalisasi Poligami yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Alasan tersebut, Lukman mengaku belum bisa mengomentari soal wacana legalisasi poligami yang akan diterapkan di Aceh.

"Sejujurnya saya belum tahu sama sekali hal itu. Jadi kami sendiri masih belum tahu apa isinya. Ya tentu kan harus dipelajari terlebih dahulu ya apa isinya dan seterusnya," ujar Lukman di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).

Namun demikian, Lukman mengaku akan melakukan klarifikasi seperti apa maksud legalisasi poligami. Menurutnya, sejauh ini ada aturan jika sistem poligami tak diizinkan di Indonesia. Namun, dia mengaku masih belum tahu detail soal isi dalam draf qanun yang kini masih dibahas DPR Aceh.

"Jadi, kalau judulnya legalisasi poligami itu kita harus klarifikasi terlebih dahulu, memangnya selama ini poligami enggak legal, di UU nomor 1 Tahun 1974 kan sebenarnya sudah ada beberapa ketentuan. Tapi kita akan dalami isinya seperti apa," ucap dia.

"Kami akan dalami dulu isinya, karena dokumennya, kami belum tahu isi rancangan qanun seperti apa kita masih belum tahu. Kami sedang akan dalami terlebih dahulu apa kontennya apa substansi pengaturan regulasi itu," tandasnya.

Untuk diketahui, saat ini Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam sudah menyerahkan draf qanun atau peraturan daerah mengenai keluarga yang salah satunya mengatur tentang diperbolehkannya poligami kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Dalam draf tersebut, Pemerintah Aceh merancang aturan mengenai ketentuan poligami secara terperinci. Wakil Ketua Komisi VII DPRA Musannif mengatakan dalam qanun tersebut diatur jumlah perempuan yang boleh dinikahi laki-laki.

Musanif mengemukakan dalam draf qanun itu seorang pria hanya boleh menikah dengan empat perempuan. Jika ingin menikah lagi, maka harus menceraikan salah satu istri yang telah dinikahinya.

Baca Juga: Dalami Aturan Legalisasi Poligami, Komisi II DPR RI akan Bertandang ke Aceh