Suara.com - "Mana pantai?" Teriakan tersebut meluncur dari politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul di awal video blognya saat menyambangi Pulau Reklamasi.
Dalam vlog berjudul 'Anies Baswedan Lupa Janji Tolak Reklamasi, Sibuk Ngeles dan Nyalahin Sana Sini' yang diunggah Selasa 9 Juli 2019, Ruhut Sitompul mengaku syok saat singgah di Pulau Reklamasi C dan D di utara Jakarta.
Sebab, menurut Ruhut Sitompul, pulau reklamasi diisi dengan bangunan mewah. Tidak ada sama sekali pantai yang disebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Pantai Maju.
"Ke Pantai Maju, tapi yang aku lihat ini, mana pantainya? Waduh terkaget-kaget aku, apalagi aku lihat ini papan reklame ngeri kali," kata Ruhut Sitompul seperti dikutip SUARA.com, Jumat (12/7/2019).
Ketika itu, Ruhut berdiri tepat di depan reklame raksasa yang berisi penawaran hunian mewah di Pantai Indah Kapuk dengan harga hingga miliaran rupiah.
Bukan cuma itu, Ruhut juga menyindir Anies yang dinilainya mengingkari janji kampanye untuk menolak reklamasi. Dia juga mengklaim banyak rakyat kecewa karena hal tersebut.
"Anies, Anies, rakyat yang kau janjikan, banyak sudah yang kecewa. Waktu kampanye pemilihan gubernur, kau katakan dengan tegas akan menolak reklamasi. Waktu menyegel bangunan, kau bawa wartawan ramai-ramai," tutur Ruhut dalam vlog tersebut.
Ruhut pun meluapkan kekecewaannya atas tindakan Anies Baswedan yang mengeluarkan IMB untuk 900 bangunan dengan menggunakan peraturan gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Menurut Ruhut Sitompul, Anies bisa saja membatalkan pergub tersebut karena memiliki kuasa sebagai gubernur.
Baca Juga: Soal Reklamasi, PSI Tuding Anies Baswedan Munafik Akbar
"Anies, kau mengatakan kepastian hukum, alas hukum untuk mengeluarkan IMB dengan pergub itu lemah. Ingat gubernur nggak bisa jalan sendiri, harus ada kerja sama dengan DPRD. Jadi harus ada perda, penting ada perda sebagai alasan hukum," ujar Ruhut.
Kata Ruhut, jika mau konsisten, Anies Baswedan sebagai gubernur bisa saja mencabut pergub Ahok dan membongkar bangunan di pulau reklamasi seperti janjinya ketika kampanye.
“Kalau kau mau konsisten tolak reklamasi kau kan Gubernur ya kau cabut saja Pergubnya Ahok,” imbuh Ruhut.
Ruhut menyarankan agar Anies tidak malu untuk meniru kebijakan dari Ahok untuk meneruskan reklamasi. Tapi, Ruhut mengimbau agar tidak lupa memfasilitasi rakyat.
"Tapi jangan lupa, bantu dong fasilitas untuk rakyat, dan ingat konstribusi yang 15 persen, ke kas Pemda dan hasil daripada konstribusi, itu bisa untuk membantu perbaikan jalan macet, banjir, sekolah-sekolah untuk anak-anak,” saran Ruhut.
Berikan manfaat untuk publik
Berita Terkait
-
WALHI: Mau Kurangi Pengguna Kendaraan Pribadi? Benahi Akses Pejalan Kaki
-
Demokrat Desak 2 Komisioner KPU yang Dicopot Mengundurkan Diri
-
Abu Janda Cibir Anies ke Kolombia: Pasti Tak Bahas PKL Kuasai Tanah Abang
-
Foto Prabowo Diedit hingga Fakta di Balik Foto Wanita Berjilbab Tahun 1700
-
Anies ke Kolombia, Bestari: Mungkin Gubernur Letih dengan Kondisi Jakarta
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta