Suara.com - Partai Demokrat masih belum memperlihatkan arah politiknya antara menjadi pendukung pemerintah atau berada di posisi oposisi. Demokrat beralasan masih menanti hingga Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin dilantik pada 20 Oktober mendatang.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengungkapkan apabila Jokowi - Maruf Amin telah dilantik, maka sejatinya Kabinet Indonesia Kerja Jilid II pun sudah terbentuk. Dengan begitu, menurut Jansen publik bisa mengetahui soal posisi Demokrat.
"Siapa yang in siapa yang out (di kabinet) siapa yang di dalam di luar sudah ketahuan itu. Itu dia," kata Jansen di Sanggar Prativi Building, Jalan Pasar Baru Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).
Berbicara hal itu, Jansen menerangkan kalau keputusan partai untuk oposisi atau mendukung pemerintah itu tergantung 'Jokowi'. Karena menurutnya, oposisi lahir kalau nantinya secara sah tidak bergabung ke kabinet.
"Memang itu kan oposisi. Kalau diambil masuk ke dalam pak Jokowi gitu ada partai diambil ke dalam masa dia jadi oposisi marahlah pak Jokowi begitu," katanya.
Berita Terkait
-
Bandingkan dengan SBY, Demokrat Minta Jokowi Tebal Kuping
-
Jansen Demokrat Dukung Walkot Risma Jadi Menteri Jokowi: Gas Terus Bu
-
Siap Gabung ke Jokowi, Demokrat: Kami Bukan Partai Suka Minta Jabatan
-
Jika Dibutuhkan, Demokrat Mau Merapat ke Jokowi
-
Koalisi atau Oposisi, Demokrat Tentukan Sikap Politik Oktober Mendatang
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029