Suara.com - Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku akan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait RUU KPK yang usulkan DPR RI. Surat itu akan diberikan kepada Jokowi, Jumat (6/9/2019) besok.
Agus meminta Presiden Jokowi agar tak terburu memerintahkan Kementerian terkait dalam pembahasan RUU KPK dengan DPR. Agus berharap Jokowi meminta masukan dari sejumlah tokoh maupun ahli pidana terkait draft RUU KPK yang telah diusulkan oleh DPR.
"Mungkin sikap kami akan mencoba berkirim surat ke presiden (surpres) terkait RUU KPK. Sedapat mungkin sebelum mengirim surpres presiden (kepada kementerian terkait dalam pembahasan RUU KPK dengan DPR untuk) dengarkan dulu para ahli, akademisi dari Perguruan tinggi maupun banyak pihak." kata Agus dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).
"Saya pikir kalau itu dilakukan akan lebih arif dan bijaksana sebelum presiden mengirim surat itu tadi," sambungnya.
Agus menyebut isi surat yang akan dikirim kepada Jokowi berkaitan dengan rekam jejak 10 Capim KPK yang dianggap bermasalah berdasarkan temuan yang dimiliki KPK.
"Kami juga akan memasukkan mengenai, presiden kelihatannya sudah mengirim 10 calon ke DPR, tapi kami akan tetap menginfokan, memberi catatan mengenai data yang ada di KPK, dokumen yang ada di KPK mengenai hal tersebut (Capim bermasalah)," ucap Agus.
Terkait surat tersebut, Agus mengharapkan Jokowi bisa mendengar masukan dari banyak tokoh terkait masalah yang kini sedang mendera lembaga antirasuah tersebut.
"Harapan kami presiden mohon lebih arif dan bijaksana untuk mendengarkan suara dari banyak tokoh maupun dari banyak bangsa ini menyuarakan itu. Mohon betul supaya suara itu didengar. Saya pikir lebih arif kalau itu dilakukan," kata Agus.
Baca Juga: Jokowi Lempar Bola Panas? Istana: Seleksi Capim KPK Sudah Berdarah-darah
Berita Terkait
-
Agus Rahardjo: DPR Jangan Gunakan Wewenang untuk Lumpuhkan KPK
-
Agus Rahardjo : Nasib KPK Kini Sudah di Ujung Tanduk
-
Peneliti Hukum Sebut RUU KPK Dikebut DPR, Diduga Ada Pemufakatan Jahat
-
Respons soal RUU KPK, ICW: DPR Nyatanya Bekerja dalam Senyap
-
Soal Revisi Undang-undang KPK, ICW dan DPR Desak Ketegasan Jokowi
Terpopuler
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
- Bawa Energi Positif, Ini 7 Warna Cat Tembok yang Mendatangkan Hoki Menurut Feng Shui
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Mengapa 9 WNI Ditangkap Militer Israel? Kronologi, Misi, dan Jerat Hukum Internasional
-
Menlu Sugiono Geram, Kutuk Tindakan Israel yang Rendahkan Martabat 9 WNI
-
Leony Vitria 'Kuliti' Borok Sampah Tangsel: Anggaran Miliaran, Hasilnya Nol Besar?
-
LKPP Akui Sistem Belum User Friendly, Padahal Anggaran Pengadaan Capai Rp1.200 Triliun
-
Sedang Tidur Pulas, Gunawan Dihujani 9 Bacokan Celurit di Kontrakan Tomang
-
Pelapor Mafia Tanah Malah jadi Tersangka, Kini Pasrah Kehilangan Harta
-
Menteri LH: Sampah Organik Jadi Kunci Utama Penurunan Emisi Metana Indonesia
-
9 WNI Bebas dari 'Neraka' Penjara Ktziot Israel, Alami Kekerasan dan Pelecehan
-
Terkuak, Instruksi 'Rem Dikit-dikit' di Balik Tragedi KA Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur
-
Geger Dugaan Tender Janggal Kemenkes Rp267 M di RSUD Rodo Fabo, Gugatan PTUN Bergulir