Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi angkat bicara soal sejumlah nama-nama calon menteri pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, yang sudah diundang ke istana sejak Senin sampai Selasa (21-22/10/2019).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sejumlah nama calon menteri itu diduga berada dalam pusaran korupsi. Selain itu, ada pula yang pernah dipanggil KPK sebagai saksi kasus korupsi.
"Beberapa orang memang pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam sejumlah perkara terpisah. Saya kira itu juga sudah terbuka ya informasinya," kata Febri, Selasa.
Ia memisalkan, politikus Partai Golkar Zainudin Amali yang pernah disebut dalam kasus suap sengketa pilkada oleh terpidana mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.
Dalam berkas perkara, Akil dan Zainudin disebutkan pernah berkomunikasi pada 1-2 Oktober 2013 melalui BlackBerry Messeger (BBM), untuk membicarakan sengketa Pilkada Jawa Timur.
Percakapan tersebut sudah diungkap seagai fakta persidangan tahun 2014.
Selain itu, Zainuddin juga pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK dalam kasus suap di Kementerian ESDM, yang menjerat Menteri ESDM Jero Wacik tahun 2014.
Kemudian, rumah Zainuddin juga pernah digeledah ketika yang bersangkutan menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR. Namun, Zainuddin menegaskan dirinya tak pernah terlibat kasus korupsi.
Selanjutnya, kata Febri, Abdul Halim Iskandar pernah diperiksa KPK pada 31 Juli 2018. Abdul pernah diperiksa sebagai saksi untuk didalami hubungannya dengan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman tersangka suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Baca Juga: Anak Menteri Soeharto Kandidat Kabinet Jokowi, Ini Profil Agus Gumiwang
Kemudian, Ida Fauziah pernah dipanggil KPK dalam kasus dugaan korupsi haji tahun 2012 -2013. Ida ketika itu menjabat Ketua Komisi VIII DPR, diperiksa sebagai saksi untuk eks Menteri Menteri Agama Suryadharma Ali.
Kemudian, ada pula nama Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tety Paruntu yang pernah diperiksa KPK dan menjadi saksi di persidangan kasus gratifikasi dan suap eks Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso.
"Jadi, ada beberapa kasus yang berjalan saat itu, seperti suap terhadap Ketua MK, gratifikasi sekjen ESDM sebagai pengembangan OTT terhadap Kepala SKK Migas, suap dan gratifikasi Bupati Nganjuk dan juga kasus korupsi Haji yang melibatkan Menteri Agama sebelumnya," ungkap Febri.
Namun, Febri menyatakan tak bisa berkomentar kenapa Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK untuk memeriksa rekam jejak kandidat menteri.
"Mungkin sebaiknya KPK tidak menanggapi terlebih dahulu. Namun memang ada beberapa nama yang ditahui terkait beberapa kasus korupsi yang pernah ditangani KPK. Bahkan ada yang pernah masuk di komunikasi tersangka yang diperdengarkan di persidangan," ujar Febri.
Meski begitu, Febri menegaskan semua kandidat menteri yang pernah diperiksa itu masih berstatus saksi.
Berita Terkait
-
Anak Menteri Soeharto Kandidat Kabinet Jokowi, Ini Profil Agus Gumiwang
-
LIPI: Jokowi Tagih Dulu Utang Tito soal Penyerang Novel Baswedan
-
Sama-Sama Calon Menteri, Dulu Fachrul Razi Rekomendasikan Pecat Prabowo
-
Calon Kuat Menteri, Kakak Cak Imin: Jokowi Paham Saya Orang Desa
-
Nama Tito Santer jadi Menteri, Polri: Besok Diumumkan Presiden
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
PPP 'Main Cantik': Tegas Dukung Pemerintahan Prabowo, tapi Ogah Didikte Jokowi soal Pilpres 2029
-
Aturan Main Tak Biasa di Muktamar X PPP: Institusi Haram Intervensi, tapi Petinggi Boleh Jadi Timses
-
Bukan Langsung Pilih, Ini 4 Tahap Rapat yang Harus Dilewati Calon Ketum PPP di Muktamar X
-
127 Hektar Lahan Jagung Dipanen, Begini Strategi Polda Riau
-
GKR Hemas Pastikan Program Ketahanan Pangan Berdampak Nyata untuk Rakyat
-
Korban Keracunan MBG Tembus 5.000, DPR Bongkar Dugaan Kelalaian Dapur: Sejak Awal Sudah Disampaikan
-
5 Fakta di Balik Rencana Shell Jual Ratusan SPBU di Indonesia
-
Hanyut 15 Km usai Loncat dari Jembatan Badami Karawang, Mayat Fadli Tersangkut Eceng Gondok
-
PBB Beberkan Data Mengerikan Serangan Israel, Tiap 8 Menit Jatuhkan Satu Bom di Gaza
-
Pidato Benjamin Netanyahu di PBB Disiarkan Pakai 'Toa' di Gaza, Warga Malah Tak Dengar Apa-apa