Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi angkat bicara soal sejumlah nama-nama calon menteri pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, yang sudah diundang ke istana sejak Senin sampai Selasa (21-22/10/2019).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sejumlah nama calon menteri itu diduga berada dalam pusaran korupsi. Selain itu, ada pula yang pernah dipanggil KPK sebagai saksi kasus korupsi.
"Beberapa orang memang pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam sejumlah perkara terpisah. Saya kira itu juga sudah terbuka ya informasinya," kata Febri, Selasa.
Ia memisalkan, politikus Partai Golkar Zainudin Amali yang pernah disebut dalam kasus suap sengketa pilkada oleh terpidana mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.
Dalam berkas perkara, Akil dan Zainudin disebutkan pernah berkomunikasi pada 1-2 Oktober 2013 melalui BlackBerry Messeger (BBM), untuk membicarakan sengketa Pilkada Jawa Timur.
Percakapan tersebut sudah diungkap seagai fakta persidangan tahun 2014.
Selain itu, Zainuddin juga pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK dalam kasus suap di Kementerian ESDM, yang menjerat Menteri ESDM Jero Wacik tahun 2014.
Kemudian, rumah Zainuddin juga pernah digeledah ketika yang bersangkutan menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR. Namun, Zainuddin menegaskan dirinya tak pernah terlibat kasus korupsi.
Selanjutnya, kata Febri, Abdul Halim Iskandar pernah diperiksa KPK pada 31 Juli 2018. Abdul pernah diperiksa sebagai saksi untuk didalami hubungannya dengan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman tersangka suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Baca Juga: Anak Menteri Soeharto Kandidat Kabinet Jokowi, Ini Profil Agus Gumiwang
Kemudian, Ida Fauziah pernah dipanggil KPK dalam kasus dugaan korupsi haji tahun 2012 -2013. Ida ketika itu menjabat Ketua Komisi VIII DPR, diperiksa sebagai saksi untuk eks Menteri Menteri Agama Suryadharma Ali.
Kemudian, ada pula nama Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tety Paruntu yang pernah diperiksa KPK dan menjadi saksi di persidangan kasus gratifikasi dan suap eks Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso.
"Jadi, ada beberapa kasus yang berjalan saat itu, seperti suap terhadap Ketua MK, gratifikasi sekjen ESDM sebagai pengembangan OTT terhadap Kepala SKK Migas, suap dan gratifikasi Bupati Nganjuk dan juga kasus korupsi Haji yang melibatkan Menteri Agama sebelumnya," ungkap Febri.
Namun, Febri menyatakan tak bisa berkomentar kenapa Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK untuk memeriksa rekam jejak kandidat menteri.
"Mungkin sebaiknya KPK tidak menanggapi terlebih dahulu. Namun memang ada beberapa nama yang ditahui terkait beberapa kasus korupsi yang pernah ditangani KPK. Bahkan ada yang pernah masuk di komunikasi tersangka yang diperdengarkan di persidangan," ujar Febri.
Meski begitu, Febri menegaskan semua kandidat menteri yang pernah diperiksa itu masih berstatus saksi.
"Ya, memang mereka baru diperiksa sebagai saksi," kata dia.
Berita Terkait
-
Anak Menteri Soeharto Kandidat Kabinet Jokowi, Ini Profil Agus Gumiwang
-
LIPI: Jokowi Tagih Dulu Utang Tito soal Penyerang Novel Baswedan
-
Sama-Sama Calon Menteri, Dulu Fachrul Razi Rekomendasikan Pecat Prabowo
-
Calon Kuat Menteri, Kakak Cak Imin: Jokowi Paham Saya Orang Desa
-
Nama Tito Santer jadi Menteri, Polri: Besok Diumumkan Presiden
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya