Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi angkat bicara soal sejumlah nama-nama calon menteri pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, yang sudah diundang ke istana sejak Senin sampai Selasa (21-22/10/2019).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sejumlah nama calon menteri itu diduga berada dalam pusaran korupsi. Selain itu, ada pula yang pernah dipanggil KPK sebagai saksi kasus korupsi.
"Beberapa orang memang pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam sejumlah perkara terpisah. Saya kira itu juga sudah terbuka ya informasinya," kata Febri, Selasa.
Ia memisalkan, politikus Partai Golkar Zainudin Amali yang pernah disebut dalam kasus suap sengketa pilkada oleh terpidana mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.
Dalam berkas perkara, Akil dan Zainudin disebutkan pernah berkomunikasi pada 1-2 Oktober 2013 melalui BlackBerry Messeger (BBM), untuk membicarakan sengketa Pilkada Jawa Timur.
Percakapan tersebut sudah diungkap seagai fakta persidangan tahun 2014.
Selain itu, Zainuddin juga pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK dalam kasus suap di Kementerian ESDM, yang menjerat Menteri ESDM Jero Wacik tahun 2014.
Kemudian, rumah Zainuddin juga pernah digeledah ketika yang bersangkutan menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR. Namun, Zainuddin menegaskan dirinya tak pernah terlibat kasus korupsi.
Selanjutnya, kata Febri, Abdul Halim Iskandar pernah diperiksa KPK pada 31 Juli 2018. Abdul pernah diperiksa sebagai saksi untuk didalami hubungannya dengan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman tersangka suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Baca Juga: Anak Menteri Soeharto Kandidat Kabinet Jokowi, Ini Profil Agus Gumiwang
Kemudian, Ida Fauziah pernah dipanggil KPK dalam kasus dugaan korupsi haji tahun 2012 -2013. Ida ketika itu menjabat Ketua Komisi VIII DPR, diperiksa sebagai saksi untuk eks Menteri Menteri Agama Suryadharma Ali.
Kemudian, ada pula nama Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tety Paruntu yang pernah diperiksa KPK dan menjadi saksi di persidangan kasus gratifikasi dan suap eks Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso.
"Jadi, ada beberapa kasus yang berjalan saat itu, seperti suap terhadap Ketua MK, gratifikasi sekjen ESDM sebagai pengembangan OTT terhadap Kepala SKK Migas, suap dan gratifikasi Bupati Nganjuk dan juga kasus korupsi Haji yang melibatkan Menteri Agama sebelumnya," ungkap Febri.
Namun, Febri menyatakan tak bisa berkomentar kenapa Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK untuk memeriksa rekam jejak kandidat menteri.
"Mungkin sebaiknya KPK tidak menanggapi terlebih dahulu. Namun memang ada beberapa nama yang ditahui terkait beberapa kasus korupsi yang pernah ditangani KPK. Bahkan ada yang pernah masuk di komunikasi tersangka yang diperdengarkan di persidangan," ujar Febri.
Meski begitu, Febri menegaskan semua kandidat menteri yang pernah diperiksa itu masih berstatus saksi.
Berita Terkait
-
Anak Menteri Soeharto Kandidat Kabinet Jokowi, Ini Profil Agus Gumiwang
-
LIPI: Jokowi Tagih Dulu Utang Tito soal Penyerang Novel Baswedan
-
Sama-Sama Calon Menteri, Dulu Fachrul Razi Rekomendasikan Pecat Prabowo
-
Calon Kuat Menteri, Kakak Cak Imin: Jokowi Paham Saya Orang Desa
-
Nama Tito Santer jadi Menteri, Polri: Besok Diumumkan Presiden
Terpopuler
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Dompet Penarik Rejeki Warna Apa? Ini Pilihan agar Kamu Beruntung sesuai Shio dan Feng Shui
Pilihan
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
Terkini
-
Film Pesta Babi Viral, Haedar Nashir Wanti-wanti soal Dominasi Politik di Papua
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
APJII: Penetrasi Internet Indonesia 2026 Capai 81,72 Persen, Jawa Masih Mendominasi
-
RS Sumber Waras Bantah Rawat Selebgram Ansy Jan De Vries usai Diduga jadi Korban Begal
-
Pemindahan Ibu Kota Negara Masih Tunggu Keppres, Pakar Desak Pemerintah Segera Tetapkan Arah Jelas
-
Kondisi Masih Rawan, Pemerintah Terus Siaga Soal WNI Ditahan Israel
-
Imigrasi Palopo Terapkan 90 Persen Layanan Digital, Pemohon Paspor Makin Dimudahkan
-
Usai dari DPR, Prabowo Dijadwalkan Hadir ke Pameran Pengusaha Minyak
-
Ahmad Bahar Tegaskan Damai dengan GRIB Jaya Tak Berlaku untuk Kasus Putrinya
-
Dosen UPN Veteran Yogyakarta Dinonaktifkan Usai Dilaporkan Terkait Kasus Kekerasan Seksual