Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk pengadaan tenaga ahli atau pendamping kajian pembangunan tiga unit fasilitas pengelolaan sampah atau Intermediate Treatment Fasility (ITF). Namun, jumlah anggaran tersebut tak disetujui DPRD DKI dan dipangkas menjadi Rp 6 miliar.
Pemangkasan rancangan anggaran dilakukan saat Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ketua Komisi D Ida Mahmudah menganggap jumlah Rp 10 miliar terlalu tinggi.
Menurutnya saat menganggarkan ITF Sunter, biaya untuk hal serupa hanya menghabiskan Rp 2 miliar. Sementara, kali ini untuk tiga ITF menghabiskan biaya Rp 10 miliar.
"Ini kan (Rp) 10 (miliar) ini lonjakannya terlalu tinggi. Untuk tiga wilayah ya kalau mengacu pada ITF Sunter itu kan anggarannya Rp 2 miliar berarti kalau tiga itu Rp 6 miliar," ujar Ida di Gedung DPRD DKI pada Senin (4/11/2019).
Ida kemudian mengajukan agar anggarannya disamakan dengan ITF Sunter. Ia meminta anggaran diubah menjadi Rp 2 miliar untuk satu ITF.
"Sudah kita pukul rata saja, itu kan bapak juga pembangunan enggak mungkin tiga-tiganya toh. Nanti, kalau kurang bisa kita ubah kita anggarkan," jelas Ida.
Selain itu, Ida beranggapan pemprov bisa melibatkan pihak swasta untuk membiayai anggaran kajian itu agar biaya bisa ditekan. Menurutnya, meski pembebasan lahan untuk tahun ini baru akan dilakukan untuk satu ITF, kajian tetap dilakukan agar ke depannya tidak ada lagi beban anggaran kajian.
"Jadi kajian tetap tiga ITF. Kalau tahun ini hanya satu yang akan dilakukan pembebasan lahannya, memungkinkan hanya satu dengan keuangan kita tapi tetap kajian tiga. Mudah-mudahan kajian nanti tidak lagi menjadi beban kita pembelian lahannya setuju ya. Prinsip kajian tiga titik dengan anggaran Rp 6 miliar. Setuju ?" tanya Ida kepada peserta rapat.
Akhirnya, anggota Komisi D DPRD DKI menyetujui masukan Ida tersebut. Untuk sementara diputuskan anggaran kajian pembangunan tiga ITF adalah Rp 6 miliar.
Baca Juga: Diprotes! Pemprov Jakarta Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Kajian 3 ITF
Diketahui, anggaran ini terungkap saat rapat komisi D DPRD DKI mengenai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Rencana itu diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.
Kepala Unit Tempat Pengelola Sampah Terpadu DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan untuk membangun tiga ITF, pihaknya membutuhkan tenaga ahli untuk melakukan kajian. Menurutnya, kegiatan ini serupa dengan pembangunan ITF Sunter yang bekerjasama dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Tahun depan itu kami juga akan membangun setidaknya target RPJMD itu ada tiga ITF yang harus kami bangun," ujar Asep di gedung DPRD DKI, Senin (4/11/2019).
Berita Terkait
-
RAPBD Jakarta: Konsultan Disewa Rp 556 Juta Cuma untuk Tata 1 RW Kumuh
-
Bantargebang Overload Sebelum ITF Rampung, Anies Akan Kurangi Sumbernya
-
Bukan di Bekasi, Pemprov DKI Pastikan ITF Hanya Dibangun di Jakarta
-
Minta ITF di TPST Bantargebang, Pemkot Bekasi Akan Kirim Surat ke Anies
-
Bangun ITF Sunter Pakai Utang, Jakpro Pastikan Tak Bayar Pakai APBD Jakarta
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Meledak! ! Ahmad Dhani Serang Maia Estianty Sampai Ungkit Dugaan Perselingkuhan dengan Petinggi TV
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
7 WNI Ditangkap Otoritas Arab Saudi, Diduga Kasus Haji Ilegal dan Pelanggaran Finansial
-
Palang Darurat Sudah Dipasang, KAI Ancam Tutup Perlintasan Bekasi Timur Jika Tak Dijaga
-
Kemnaker dan Transjakarta Kerja Sama untuk Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja di Sektor Transportasi
-
QRIS wondr by BNI Bisa Dipakai di China, Transaksi Lintas Negara Makin Mudah
-
Iran Tutup Selat Hormuz dan Siapkan Senjata Rahasia untuk Hadapi Blokade Amerika Serikat
-
Pasca Kecelakaan, Perlintasan Dekat Stasiun Bekasi Timur Dipasangi Palang Pintu
-
Perubahan Iklim Bukan Sekadar Isu Lingkungan, OJK: Berdampak Juga pada Aspek Sosial dan Ekonomi
-
Prabowo Tiba di May Day 2026, Disambut Lagu Tipe-X 'Kamu Nggak Sendirian'
-
Ketua Parlemen Iran Ejek Ancaman Donald Trump Soal Ledakan Sumur Minyak
-
Dirjen Imigrasi Tegaskan Indonesia Bukan Surga Pelaku Scam, 16 WNA Langsung Dideportasi