Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk pengadaan tenaga ahli atau pendamping kajian pembangunan tiga unit fasilitas pengelolaan sampah atau Intermediate Treatment Fasility (ITF). Namun, jumlah anggaran tersebut tak disetujui DPRD DKI dan dipangkas menjadi Rp 6 miliar.
Pemangkasan rancangan anggaran dilakukan saat Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ketua Komisi D Ida Mahmudah menganggap jumlah Rp 10 miliar terlalu tinggi.
Menurutnya saat menganggarkan ITF Sunter, biaya untuk hal serupa hanya menghabiskan Rp 2 miliar. Sementara, kali ini untuk tiga ITF menghabiskan biaya Rp 10 miliar.
"Ini kan (Rp) 10 (miliar) ini lonjakannya terlalu tinggi. Untuk tiga wilayah ya kalau mengacu pada ITF Sunter itu kan anggarannya Rp 2 miliar berarti kalau tiga itu Rp 6 miliar," ujar Ida di Gedung DPRD DKI pada Senin (4/11/2019).
Ida kemudian mengajukan agar anggarannya disamakan dengan ITF Sunter. Ia meminta anggaran diubah menjadi Rp 2 miliar untuk satu ITF.
"Sudah kita pukul rata saja, itu kan bapak juga pembangunan enggak mungkin tiga-tiganya toh. Nanti, kalau kurang bisa kita ubah kita anggarkan," jelas Ida.
Selain itu, Ida beranggapan pemprov bisa melibatkan pihak swasta untuk membiayai anggaran kajian itu agar biaya bisa ditekan. Menurutnya, meski pembebasan lahan untuk tahun ini baru akan dilakukan untuk satu ITF, kajian tetap dilakukan agar ke depannya tidak ada lagi beban anggaran kajian.
"Jadi kajian tetap tiga ITF. Kalau tahun ini hanya satu yang akan dilakukan pembebasan lahannya, memungkinkan hanya satu dengan keuangan kita tapi tetap kajian tiga. Mudah-mudahan kajian nanti tidak lagi menjadi beban kita pembelian lahannya setuju ya. Prinsip kajian tiga titik dengan anggaran Rp 6 miliar. Setuju ?" tanya Ida kepada peserta rapat.
Akhirnya, anggota Komisi D DPRD DKI menyetujui masukan Ida tersebut. Untuk sementara diputuskan anggaran kajian pembangunan tiga ITF adalah Rp 6 miliar.
Baca Juga: Diprotes! Pemprov Jakarta Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Kajian 3 ITF
Diketahui, anggaran ini terungkap saat rapat komisi D DPRD DKI mengenai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Rencana itu diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.
Kepala Unit Tempat Pengelola Sampah Terpadu DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan untuk membangun tiga ITF, pihaknya membutuhkan tenaga ahli untuk melakukan kajian. Menurutnya, kegiatan ini serupa dengan pembangunan ITF Sunter yang bekerjasama dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Tahun depan itu kami juga akan membangun setidaknya target RPJMD itu ada tiga ITF yang harus kami bangun," ujar Asep di gedung DPRD DKI, Senin (4/11/2019).
Berita Terkait
-
RAPBD Jakarta: Konsultan Disewa Rp 556 Juta Cuma untuk Tata 1 RW Kumuh
-
Bantargebang Overload Sebelum ITF Rampung, Anies Akan Kurangi Sumbernya
-
Bukan di Bekasi, Pemprov DKI Pastikan ITF Hanya Dibangun di Jakarta
-
Minta ITF di TPST Bantargebang, Pemkot Bekasi Akan Kirim Surat ke Anies
-
Bangun ITF Sunter Pakai Utang, Jakpro Pastikan Tak Bayar Pakai APBD Jakarta
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda
-
Karen Agustiawan Ungkap Pertemuan Pertama dengan Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Pertamina