Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mempertanyakan kebijakan Kementerian Agama, yang memindahkan materi jihad dan khilafah dari pelajaran fikih ke sejarah dalam bahan ajar madrasah.
Menurut HNW, hal tersebut mestinya tidak perlu dilakukan. HNW mengklaim, sejumlah pahlawan Indonesia merebut kemerdekaan dengan cara berjihad.
Pernyataan tersebut disampaikan HNW melalui cuitan yang dibagikan di jejaring Twitter pribadinya @hnurwahid, Selasa (12/10/2019).
Lebih lanjut, HNW menambahkan pendiri Nadhlatul Ulama KH Hasyim Asy'ari juga mendeklarasikan resolusi jihad untuk melawan penjajah Belanda , yang hingga kini diakui sebagai bagian dan perjuangan bangsa.
"Jas Merah! Betul itu. Tapi kenapa 'jihad' akan dihapuskan dari buku ajar? Bukankah sejarah kemerdekaan Indonesia usir penjajah Belanda, disemangati & dipenuhi al dengan jihad olhe pahlawan-pahlawan bangsa seperti Pangeran Diponegoro. Bahkan KH Hasyim Asy’ari fatwakn Resolusi Jihad! Maka Jas Hijau juga!," cuit HNW.
Dalam tulisannya, HNW menyertakan bidikan layar pemberitaan mengenai resolusi jihad memiliki arti penting dalam sejarah Indonesia.
Tidak Dihapus
Untuk diketahui, Kementerian Agama melakukan revisi materi ajaran khususnya soal khilafah dalam mata pelajaran agama Islam di madrasah. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran B-4339.4/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/12/2019.
Surat itu ditandatangani Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Ahmad Umar.
Baca Juga: Pengesahan UU KPK Dipermasalahkan, DPR Siap Beri Penjelasan di Sidang MK
Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin telah menjelaskan bahwa pemindahan materi tentang khilafah dan jihad dari mata pelajaran fikih ke sejarah karena alasan kontekstual. Kamarudin mengatakan kekinian khilafah tidak lagi cocok di Indonesia.
Kamarudin juga memastikan materi tentang khilafah dan jihad tidak akan dihapus lantaran merupakan fakta dari sejarah peradaban Islam.
"Itu (materi khilafah dan jihad) tetap akan disampaikan. Tetapi akan diberikan perspektif yang lebih produktif dan lebih kontekstual. Nanti disampaikan bahwa khilafah itu tidak lagi cocok untuk Indonesia," kata Kamarudin di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
9.401 Peserta BPJS PBI Tak Terlacak dan 3.934 Lainnya Telah Meninggal, Mensos Beri Penjelasan
-
Efisiensi Anggaran, Gus Ipul Ajak Pegawai Kemensos Naik Kendaraan Umum hingga Sepeda Sekali Sepekan
-
Viral! Wartawan Diculik dan Diperas Oknum Mengaku Polisi di Bekasi, Saldo Rp13 Juta Ludes
-
Menteri Hukum Serahkan 146 Sertifikat KI, Lindungi Warisan Budaya Bali
-
Ketahuan Saat Bayar Utang! Begini Kronologi Penangkapan Mahfud Dukun Pengganda Uang Asal Cianjur
-
Program KNMP Dongkrak Produktivitas Nelayan hingga Dua Kali Lipat
-
Gugur dalam Misi Perdamaian PBB, Ini Rincian Penghormatan dan Santunan untuk 3 Prajurit TNI
-
Naik 500 Persen! Program KNMP Sukses Ciptakan Belasan Lapangan Kerja Baru di Wilayah Pesisir
-
Kemensos Desain Ulang Pola Kerja untuk Efisiensi dan Produktivitas Digital