Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mempertanyakan kebijakan Kementerian Agama, yang memindahkan materi jihad dan khilafah dari pelajaran fikih ke sejarah dalam bahan ajar madrasah.
Menurut HNW, hal tersebut mestinya tidak perlu dilakukan. HNW mengklaim, sejumlah pahlawan Indonesia merebut kemerdekaan dengan cara berjihad.
Pernyataan tersebut disampaikan HNW melalui cuitan yang dibagikan di jejaring Twitter pribadinya @hnurwahid, Selasa (12/10/2019).
Lebih lanjut, HNW menambahkan pendiri Nadhlatul Ulama KH Hasyim Asy'ari juga mendeklarasikan resolusi jihad untuk melawan penjajah Belanda , yang hingga kini diakui sebagai bagian dan perjuangan bangsa.
"Jas Merah! Betul itu. Tapi kenapa 'jihad' akan dihapuskan dari buku ajar? Bukankah sejarah kemerdekaan Indonesia usir penjajah Belanda, disemangati & dipenuhi al dengan jihad olhe pahlawan-pahlawan bangsa seperti Pangeran Diponegoro. Bahkan KH Hasyim Asy’ari fatwakn Resolusi Jihad! Maka Jas Hijau juga!," cuit HNW.
Dalam tulisannya, HNW menyertakan bidikan layar pemberitaan mengenai resolusi jihad memiliki arti penting dalam sejarah Indonesia.
Tidak Dihapus
Untuk diketahui, Kementerian Agama melakukan revisi materi ajaran khususnya soal khilafah dalam mata pelajaran agama Islam di madrasah. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran B-4339.4/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/12/2019.
Surat itu ditandatangani Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Ahmad Umar.
Baca Juga: Pengesahan UU KPK Dipermasalahkan, DPR Siap Beri Penjelasan di Sidang MK
Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin telah menjelaskan bahwa pemindahan materi tentang khilafah dan jihad dari mata pelajaran fikih ke sejarah karena alasan kontekstual. Kamarudin mengatakan kekinian khilafah tidak lagi cocok di Indonesia.
Kamarudin juga memastikan materi tentang khilafah dan jihad tidak akan dihapus lantaran merupakan fakta dari sejarah peradaban Islam.
"Itu (materi khilafah dan jihad) tetap akan disampaikan. Tetapi akan diberikan perspektif yang lebih produktif dan lebih kontekstual. Nanti disampaikan bahwa khilafah itu tidak lagi cocok untuk Indonesia," kata Kamarudin di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Bantargebang Jadi 'Bom Metana' Dunia, Timbunan Sampah Tembus 80 Juta Ton!
-
Mendagri Dorong Penguatan Penggunaan Soft Approach dalam Mencegah Ekstremisme & Terorisme
-
MPR Batalkan Rencana Ulang LCC Empat Pilar Kalbar, Dua Sekolah Juga Sepakat
-
Kapal Global Sumud Flotilla Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak Tentara Israel!
-
Kecelakaan Maut Kereta Tabrak Bus di Bangkok, Masinis Positif Narkoba
-
Menteri PANRB: Kampus Jadi Kunci Cetak Talenta Digital ASN Masa Depan
-
Rupiah Tembus Rp17.660 per Dolar AS, Menkeu Purbaya: Jangan Takut, Ekonomi Kita Bagus!
-
Soal 'Orang Desa Tak Pakai Dolar', Purbaya: untuk Menghibur Rakyat, Presiden Mengerti Rupiah
-
Obrolan Prabowo dan Menkeu Purbaya di Lanud Halim: Dari Dolar sampai Rencana Naik Haji
-
Hari Ini Rupiah Keok-IHSG Jeblok, Prabowo Panggil Menkeu hingga Gubernur BI ke Istana