Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan ultimatum kepada eks Sekretaris Mahkamah, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono untuk segera menyerahkan diri.
Peringatan itu disampaikan lantaran KPK berpeluang menjemput paksa Nurhadi dan Rezky karena dianggap telah beberapa kali mangkir panggilan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi perkara di MA tahun 2011-2016.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan, penyidik telah memberiksan surat panggilan kepada keduanya, namun tak pernah dipenuhi Nurhadi dan Rezky.
"Kami sudah panggil secara patut menurut hukum. Ketika para tersangka itu kemudian mangkir dari pemanggilan yang sah yang telah dilayangkan penyidik KPK," kata Ali, dikonfirmasi, Selasa (4/2/2020).
Lantaran dianggap tak memiliki itikad baik, penyidik KPK tidak akan melayangkan surat panggilan kembali kepada keduanya. KPK, kata Ali, memiliki startegi khusus agar Nurhadi dan Rezky bisa datang ke KPK.
"Yang jelas bukan dalam bentuk surat panggilan. Mudah-mudahan dengan kami sampaikan ini para tersangka tetap kooperatif bisa menyerahkan diri atau datang ke gedung KPK," kata dia.
KPK, kata Ali membuka peluang untuk menjemput paksa Nurhadi dan menantunya akibat ulahnya tak kooperatif terhadap prosedur pemanggilan di KPK.
"Kami dari penyidik akan melakukan tindakan (jemput paksa) tersebut karena secara administratif sudah kami siapkan," ujar Ali.
Meski begitu, Ali merahasiakan upaya KPK yang akan menjemput paksa Nurhadi dan menantunya untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Baca Juga: Kompak Mangkir, KPK Panggil Kembali Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantu
"Tidak kami sampaikan waktunya, karena tentu ini bagian dari penangananperkara bagian dari strategi penyidik untuk bisa para tersangka hadir," kata dia.
Diketahui, KPK sejauh ini urung menahan Nurhadi dan Rezky meski telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap dan gratifikasi perkara di MA pada Senin (16/12/2019) lalu.
Selain Nurhadi dan Rezki, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto yang juga sudah berstatus tersangka dalam kasus ini belum dijebloskan ke penjara.
Meski demikian, ketiga tersangka telah dicekal tidak boleh bepergian keluar negeri sebagaimana telah diminta oleh KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.
Masa berlaku pencegahan Nurhadi bersama dua tersangka lainnya itu terhitung sejak 12 Desember 2019 dan berlaku selama 6 bulan ke depan.
Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Mertua dan menantu itu diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.
Berita Terkait
-
KPK Cecar Dewan Syuro PKB Abdul Gofur soal Aliran Suap Tersangka Hong Arta
-
Mainan HP di Rutan, KPK: Siapa Pun Dilarang Besuk Mirawati Basri Sebulan
-
KPK Dapat 6 Jaksa Pengganti Sugeng dan Yadyn yang Dipulangkan ke Kejagung
-
Jika Diperlukan Penyidik, KPK Baru Geledah Kantor PDIP Terkait Kasus Harun
-
Ronny Sompie Dicopot karena Kasus Harun, KPK Ogah Ikut Campur Dapur Yasonna
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
BPOM Ingatkan Risiko Pangan Bermasalah, Ini Tips Aman Memilih Hampers Natal
-
BPOM Ungkap Peredaran Pangan Ilegal dan Kedaluwarsa Jelang Nataru, Nilainya Capai Rp 42 Miliar
-
Golkar Copot Musa Rajeckshah dari Ketua DPD Sumut, Sekjen Bongkar Alasannya
-
OTT KPK di Kalsel, Dua Orang Tiba di Gedung Merah Putih untuk Pemeriksaan Intensif
-
Bupati Bekasi Kena OTT KPK, Berikut 5 Fakta Penting Terkait Penangkapan Ade Kuswara Kunang
-
Polri Akan Terapkan Contraflow di Tol Favorit Selama Libur Nataru! Berikut Titik dan Jadwalnya
-
Pemprov DKI Hibahkan Gedung YLBHI, Pramono Anung: Akses Keadilan Warga Tidak Mampu
-
KPK Akui Tangkap Kajari dan Kasi Intel Kejari HSU Saat OTT di Kalsel, Langsung Dibawa ke Jakarta
-
Buntut Kereta Bandara Tabrak Avanza di Kalideres, Terjadi Penumpukan di Stasiun Rawa Buaya
-
Tabrakan di Kalideres: Avanza Dihantam Kereta Bandara, Penumpang Luka Parah