Suara.com - Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku tak percaya bila aktivis dan pengacara Hak Asasi Manusia Veronica Koman menyerahkan data tahanan politik (tapol) Papua langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Canberra, Australia.
Ferdinand mencurigai Veronica Koman telah melakukan propaganda demi kepentingan pribadi mencairkaan dana operasional.
Hal itu disampaikan oleh Ferdinand melalui akun Twitter miliknya @ferdinandhaean2. Ferdinand meminta agar semua pihak berhati-hati.
"Saya tidak percaya klaim Veronica Koman. Waspada propaganda menyesatkan untuk cari uang. Klaim untuk mencairkan operasional," kata Ferdinand seperti dikutip Suara.com, Selasa (11/2/2020).
Menurut Ferdinand, tidak mudah bagi seorang sipil menemui Jokowi bahkan hingga menyerahkan data-data. Terlebih Veronica Koman pada akhir 2019 telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai provokator aksi kerusuhan di Papua.
"Tidak semudah itu bertemu presiden dan Jokowi tahu status Veronica DPO negara," ungkapnya.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Senin (10/2/2020), Veronica menyebut telah menyerahkan dokumen tapol Papua. Dokumen tersebut diserahkan kepada Jokowi melalui tim Veronica yang berada di Canberra.
Dokumen tersebut, kata Veronica, memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia.
Sejak Desember 2018, para gubernur, bupati, pimpinan gereja, pimpinan adat, akademik, aktivis dan mahasiswa telah memohon kepada Presiden Jokowi untuk menarik pasukan dari Nduga. Veronica mengklaim permintaan itu tidak pernah diindahkan pemerintah pusat.
Baca Juga: Harga Bawang Putih Tembus Rp 70.000 Per Kilogram, Normalnya Rp 27.000
Jokowi diketahui sedang melakukan kunjungan kerja ke Australia sejak Jumat (7/2/2020) dan dijadwalkan kembali ke tanah air pada Senin (10/2/2020).
Berita Terkait
-
Kunjungi Canberra, Jokowi Dapat Hadiah Daftar Nama Puluhan Tapol Papua
-
Amnesty International Minta Australia Bahas soal HAM Papua dengan Jokowi
-
Jokowi Kunjungan ke Australia, Veronica Koman Serahkan Data Tapol Papua
-
Rute Formula E Tak Kunjung Rampung, Anies Minta Bantuan Jokowi
-
Jokowi Pidato Menggunakan Bahasa Indonesia di Parlemen Australia
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
BI Sebut Temuan Uang Palsu Rp100 Ribu di Parung Berkualitas Rendah: Cukup Cek Pakai Metode 3D
-
Gelar Aksi, Pemuda Antikorupsi Desak KPK Segera Panggil Bos Agrinas Terkait Impor Mobil Pikap
-
Kutip Hamkke Gamyeon Meolli Ganda, Prabowo Tegaskan Persahabatan dan Masa Depan Bersama RI-Korsel
-
Penasaran Harta Terbaru Prabowo-Gibran? KPK: Sudah Lapor dan Bisa Dicek Publik!
-
Dapat Semangat Prabowo, Mahasiswa Indonesia di Korea: Memotivasi Saya Berkontribusi bagi Indonesia
-
Modal Uang Print Biasa, Begini Cara Dukun Gadungan Mahfud Jerat Korban Penggandaan Uang di Bogor
-
KPK Tetapkan 2 Pengusaha Tersangka Kasus Haji, Bantahan Gus Yaqut di Ujung Tanduk?
-
DJKI dan BRIN Dorong UMKM Bali Lindungi Kekayaan Intelektual
-
Disaksikan Pemiliknya, KPK Geledah Rumah Ono Surono Terkait Skandal Proyek di Pemkab Bekasi
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Guru Besar UI: Indonesia Tak Bisa Gugat Langsung, Harus Lewat PBB