Suara.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak akan menanggung biaya pasien yang dinyatakan positif terjangkit virus corona. Pernyataan itu terlontar melalui akun Twitter BPJS saat salah seorang warganet @moamerasumitro mengonfirmasi hal tersebut.
"@BPJSKesehatanRI BPJS tidak bisa digunakan untuk virus corona? Apakah hal ini benar?" tanya pengguna Twitter @moamerasumitro.
BPJS Kesehatan lantas membenarkan hal tersebut. Ini lantaran penyakit yang disebabkan karena wabah tak akan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Keputusan tersebut telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 yang menyebutkan bahwa segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan ditanggung oleh Negara.
"Penyakit corona tidak dijamin BPJS Kesehatan karena masuk ke penyakit yang menimbulkan wabah. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan ditanggung Kemenkes, Pemda, dan atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis @BPJSKesehatanRI via Twitter.
Jawaban dari BPJS Kesehatan ini menimbulkan banyak pertanyaan netizen. Lalu siapa representasi pemerintah yang akan menanggung biaya pasien terduga virus corona. Apakah rumah sakit langsung di bawah Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan? Ini yang masih menimbulkan pertanyaan.
"Loh mananya? Barusan kata @Dr_Moeldoko di @MataNajwa gratis ditanggung negara," tulis @antipolitisibsk.
Komentar yang hampir sama juga dilontarkan oleh @Wancenn. "Tidak dijamin BPJS tapi ditanggung negara, apaan sih?"
Penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 tak ditanggung oleh BPJS Kesehatan melainkan langsung oleh Negara. Ini karena sumber dana BPJS Kesehatan berasal dari iuran peserta sementara karena COVID-19 termasuk wabah, pembiayaannya harus langsung oleh Negara dengan sumber dana dari Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, atau sumber dana lain yang dianggap sah oleh peraturan undang-undang.
"BPJS itu medic aid program skala nasional yang fundingnya didapat dari iuran peserta BPJS, untuk kasus Coronavirus ini karena merupakan wabah penanganannya dijamin oleh negara. Jadi bukan dari iuran para peserta BPJS yang bayarkan," tulis akun @arkuyyy.
Berita Terkait
-
Perawatan Gigi Apa Saja yang Ditanggung BPJS Tahun 2025? Cek Syarat dan Prosedur Klaim
-
GoTo Bikin Terobosan: Driver Juara Gojek Kini Dapat BPJS Gratis
-
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Resmi Go Live Nasional Penjaminan Dugaan KK/PAK di Aplikasi
-
Cara Pindah BPJS Mandiri ke PBI: Simak Syarat dan Langkah-Langkah Lengkapnya
-
5 Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan Pakai HP, Mudah Tanpa Ribet
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan