Suara.com - Direktur Migrant Care Indonesia, Anis Hidayah melayangkan kritik kepada Wali Kota Depok, Mohammad Idris karena belum mengunjungi perumahan yang menjadi tempat tinggal dua orang warga yang positif terjangkit virus corona. Kritik tersebut bukan tanpa alasan karena menurut Anis, M Idris adalah sosok yang paling banyak bicara soal perumahan tersebut.
"Bahkan sampai saat ini pak wali kota yang paling banyak bicara tentang perumahan kami juga belum datang ke perumahan kami. Padahal hanya empat kilometer dari kantor wali kota," demikian kata Anis saat diundang dalam acara Mata Najwa pada Rabu malam (4/3/2020).
Anis Hidayah sebelumnya sempat mengungkapkan kegelisahannya di media sosial terkait informasi yang simpang siur mengenai perumahan tempat ia tinggal. Informasi tersebut menyebar usai orang-orang mengetahui bahwa dua pasien yang dinyatakan positif terkena virus corona tinggal di perumahan yang sama.
"Yang lebih membuat kami terkejut adalah data pasien itu lengkap sekali dan itu sudah viral saat kami menerima. Nama detail, alamat, dan sebagainya. Kondisi perumahan setelah itu juga penuh dengan media yang menyorot rumah," kata Anis.
Anis juga menyayangkan sikap pemerintah kota Depok yang banyak mengeluarkan pernyataan menyakitkan terkait pasien maupun lingkungan tempat tinggalnya.
"Statement otoritas dari A sampai Z berbeda-beda dan banyak yang menyakitkan. Menyakitkan bagi pasien, menyakitkan bagi lingkungkan kami, dan itu banyak yang simpang siur," ujarnya.
Ia tidak terima saat Wali Kota Depok menuduh warga perumahannya eksklusif.
"Statement Wali Kota tempat kami tinggal mengatakan kalau warga di perumahan Studio Alam Indah itu eksklusif. Tidak saling kenal satu dengan yang lain. Padahal, itu tidak sama sekali. Kami itu guyub, saling mengenal, dan banyak ruang untuk kita bertemu," demikian ungkap Anis.
Akibat pernyataan-pernyataan yang dilontarkan sembarangan oleh sejumlah pejabat pemerintahan, warga di perumahan terkait kini harus menanggung stigma negatif.
Baca Juga: Pasar Jaya Jual Masker Rp 300 Ribu per Boks, YLKI: Itu Eksploitasi Warga
"Kami sudah merasakan banyak sekali kerugian di perumahan kami akibat informasi yang simpang siur ini. Warga di perumahan kami jadi tidak boleh ngantor sampai dapat surat resmi bahwa bebas corona. Selain itu, pada hari Senin dan Selasa, kami kesulitan memesan transportasi online. Banyak yang di-cancel karena ini adalah perumahan Studio Alam Indah yang positif corona. Saya juga mengalami sendiri, anak saya histeris gara-gara ditanya oleh teman-temannya karena tahu dia tinggal di perumahan Studio Alam Indah," kata Anis menerangkan.
Ditanya Kesiapan Hadapi Corona, Moeldoko Akui Perlu Perbaikan Komunikasi
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengakui bahwa perlu adanya perbaikan dalam komunikasi pasca melihat upaya penanganan virus corona kemarin.
Pasalnya, terdapat sejumlah pernyataan dan sikap pemerintah, baik dari menteri maupun kepala daerah justru membuat masyarakat semakin resah.
Moeldoko mengatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait penyusunan beberapa protokol penangangan virus corona baru (COVID-19) di Indonesia.
Hal ini disampaikan Moeldoko ketika hadir dalam acara Mata Najwa bertajuk "Melawan Corona" yang tayang pada Rabu (4/3/2020) malam.
Awalnya, Moeldoko menjelaskan, "Pemerintah memiliki strategi penangangan dari awal dengan pengalaman flu burung, SARS dan pada 2019 sudah membuat Instruksi Presiden (Inpres) No.4 2019. Di mana di situ semua kementrian diberikan tugas dan tanggung jawab yang sangat clear dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit pandemi global dan kedaruratan nuklir".
Pembawa acara, Najwa Shihab memotong perkataan Moeldoko, "Pak Moel, dalam evaluasi Anda, negara sudah melakukan yang terbaik, begitu? Karena jubir saja baru ditentukan kemarin".
Moeldoko mengatakan bahwa Kantor Staf Presiden(KSP) sudah membuat PINTER (Pusat Informasi Terpadu) COVID-19 pada tanggal 7 Februari 2020. Semua informasi tentang perkembangan korona disampaikan di sana, kata Panglima TNI ini.
Ia menambahkan, "Sekarang ini diperkuat lagi, soal khusus yang berkaitan dengan penyakit virus corona-nya, ditunjuk oleh Istana, juru bicara Achmad Yurianto. Dia yang menjelaskan secara konkrit bagaimana corona dan penanganannya."
Catatan Redaksi: Jika Anda merasakan gejala batuk-batuk, demam, dan lainnya serta ingin mengetahui informasi yang benar soal virus corona Covid-19, sila hubungi Hotline Kemenkes 021-5210411 atau kontak ke nomor 081212123119.
Berita Terkait
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
21 Tahun Kasus Munir: Komnas HAM Periksa 18 Saksi, Kapan Dalang Utama Terungkap?
-
Komnas HAM Akui Sulit Panggil Saksi Kasus Munir, Ancam Bakal Lakukan Panggilan Paksa
-
Anis Hidayah Janji Mundur Jika Kasus Munir Tak Jadi Pelanggaran HAM Berat per 8 Desember 2025
-
Tragedi Demo Berdarah: Komnas HAM Kejar Keadilan, Periksa 7 Anggota Brimob Hari Ini
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor