Suara.com - Dugaan korupsi yang terjadi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah DP 0 Rupiah menyita perhatian warganet.
Tagar #BongkarKorupsiDP0Rupiah turut menjadi topik populer di jejaring sosial Twitter.
Kekesalan warga Jakarta atas program Rumah DP 0 Rupiah kini bertambah, sejak munculnya dugaan korupsi dalam pengadaan tanah tempat dibangunnya program perumahan rakyat tersebut.
Program Rumah DP 0 Rupiah merupakan salah satu program kerja unggulan Gubernur DKI Anies Baswedan. Program ini menawarkan rumah rakyat dengan uang muka 0 rupiah.
Sejatinya, program ini digagas Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, mantan wakil Gubernur Jakarta pada saat Pilkada 2017 lalu, untuk membantu warga yang belum memiliki rumah tinggal.
Namun, dalam pelaksanaannya, program rumah DP 0 Rupiah ini tak cukup laris. Pasalnya, meski menawarkan DP nol persen atau 0 rupiah, skema pembayaran cicilannya cukup menyulitkan warga kelas bawah Jakarta yang menjadi target pemasaran.
Cicilan bulanan yang mencapai separuh dari UMP yang diterima warga Jakarta dinilai masih belum menjangkau kalangan menengah ke bawah.
Kekinian, warga dibuat terkejut dengan adanya dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh perusahaan pemenang tender pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah DP 0 Rupiah.
PD Sarana Jaya merupakan perusahaan properti yang menangani proyek-proyek Ibu Kota, salah satunya adalah pembangunan Rupah DP 0 Rupiah ini.
Baca Juga: Ridwan Kamil Minta Maaf Ngopi Bareng Menteri di Guiding Block Tunanetra
Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah memanggil beberapa pihak PD Sarana Jaya terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sepanjang tahun 2018 hingga 2020.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan pemanggilan tersebut. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan.
Sementara itu, Dirut PD Saran Jaya, Yoory C Pinintoan juga membenarkan panggilan pemeriksaan tersebut. Yorry menuturkan bahwa pemeriksaan bukan hanya mengenai pembelian tanah untuk Rumah DP 0 Rupah saja.
"Iya bukan hanya DP 0 Rupiah." ujar Yoory.
Kasus tersebut menuai beragam komentar dari warganet. Termasuk politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli.
Romli menulis melalui Twitter-nya bahwa program Rumah DP 0 Rupiah adalah program gagal, dan kini terendus bau korupsi. Romli pun turut menyindir Gubernur Anies Baswedan terkait persoalan ini.
"Rumah DP Rp 0 ini program gagal, baik dari sisi target hingga yang mampu beli bukan kelas bawah, eh sekarang terendus bau korupsi, @aniesbaswedan gak akan bisa tidur nyenyak." tulis Romli.
Selain Romli, warganet juga mengungkapkan kekesalannya. Akun @WagimanDeep__ menulis, "Selain ngakalin warga dengan cicilan tinggi Rumah DP 0 Rupiah yang sebesar kotak sabun itu. Ternyata disinyalir ada korupsi di dalam pembelian lahannya, juga masalah tender yang tanpa proses dll. Mending ngontrak di haji bolot."
Berita Terkait
-
Penuh Haru, Foto Pasien Covid-19 dan Dokter Menikmati Senja Viral di China
-
Sebut Rumah DP Rp 0 Bau Korupsi, Politisi PSI: Anies Gak Bisa Tidur Nyenyak
-
Hakim Ketua Sakit, Sidang Putusan Class Action Banjir Jakarta 2020 Ditunda
-
Berharap Menangi Gugatan, Pengacara Korban Banjir: Buat Pembelajaran Anies
-
Anies Digugat Korban Banjir, Sidang Putusan Class Action Digelar Hari Ini
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara