Suara.com - Munculnya dugaan adanya korupsi dalam program rumah DP Rp 0 menuai polemik.
Terkait hal ini, Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan selaku penggarap program ini.
Meski demikian, pemanggilan ini masih belum bisa terwujud. Pasalnya rencana ini mendapat penolakan dari kubu pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Hal ini diungkap oleh anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak.
Menurutnya, pembicaraan di komisinya itu menjadi alot karena adanya pertentangan.
"Belum ada titik temu pembicaraan antara anggota komisi B fraksi pendukung Anies dengan anggota Komisi B lainnya,” ujar anggota Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2020).
Karena itu, Komisi B masih belum bisa menindaklanjuti soal rapat dengar pendapat ini. Ia meminta agar pimpinan komisi lebih gencar untuk membahas rapat.
"Masih sulit untuk bisa rapat, kami akan minta pimpinan Komisi B yang lain untuk lebih proaktif mengadakan rapat,” ujarnya.
Meski masih memiliki perdebatan di internalnya, Gilbert meyakini pemanggilan akan dilakukan secepatnya. Nantinya ia akan segera meminta keterangan mendalam dari Yoory.
Baca Juga: Anak Buah Anies Diperiksa Polisi, Publik Serukan #BongkarKorupsiDP0Rupiah
"Belum tahu kapan, tapi segera (dilakukan pemanggilan),” katanya.
Ia juga menilai persoalan yang menimpa program unggulan Anies saat kampanye ini tak boleh dianggap enteng. Terdapat juga indikasi adanya oknum yang ikut bermain dalam kasus ini.
"Kami belum tahu jelas uraian masalahnya. Kami tidak bisa langsung menyimpulkan siapa yang bermain karena ini kejadian baru. Tapi ini sangat serius,” kata dia.
Program rumah DP Rp 0 yang digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menuai masalah. Kali ini kepolisian menduga adanya indikasi korupsi dalam kebijakan itu.
Belakangan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah melakukan pemanggilan terhadap PD Sarana Jaya, selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang menggarap program ini.
Pihak Sarana Jaya lantas membenarkan soal adanya pengusutan dari kepolisian itu. Beberapa orang karyawan telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
"Memang betul kami memang ada surat panggilan dari Bareskrim Polri terkait hal itu dan sudah ada beberapa yang dimintai keterangan juga,” ujar Humas Sarana Jaya Keren Margaret Vicer saat dikonfirmasi, Selasa.
Berita Terkait
-
Kasus Dugaan Korupsi di Rumah DP Rp 0, Sarana Jaya: Bisa Ditanya ke Polisi
-
Anak Buah Diperiksa Polisi, Rumah DP Rp 0 Anies Diduga Berbau Korupsi
-
Sebut Rumah DP Rp 0 Bau Korupsi, Politisi PSI: Anies Gak Bisa Tidur Nyenyak
-
Anies Pecat Kadis Perumahan, Alasannya: Rumah DP 0 Rupiah Tidak Laku
-
Anggaran Rumah DP 0 Rupiah Anies Dipangkas Jadi Rp 500 Miliar
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
-
Malam Minggu Spesial di Bundaran HI: Warga Rayakan HUT Jakarta ke-499 Sambil Nonton Konser
-
Soroti Ketimpangan Distribusi MBG, Garuda Institute Dorong BGN Perkuat Akurasi Sasaran
-
Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan
-
Resmi! Zulhas Lantik Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta Gantikan Eko Patrio
-
GMNI Desak Pemerintah Hentikan Total Program Kopdes Merah Putih: Jangan Boroskan APBN
-
Kemenhan Akui 32 Peserta Hamil Sempat Ikut Latsarmil SPPI, Akhirnya Dipulangkan