Suara.com - Munculnya dugaan adanya korupsi dalam program rumah DP Rp 0 menuai polemik.
Terkait hal ini, Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan selaku penggarap program ini.
Meski demikian, pemanggilan ini masih belum bisa terwujud. Pasalnya rencana ini mendapat penolakan dari kubu pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Hal ini diungkap oleh anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak.
Menurutnya, pembicaraan di komisinya itu menjadi alot karena adanya pertentangan.
"Belum ada titik temu pembicaraan antara anggota komisi B fraksi pendukung Anies dengan anggota Komisi B lainnya,” ujar anggota Gilbert saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2020).
Karena itu, Komisi B masih belum bisa menindaklanjuti soal rapat dengar pendapat ini. Ia meminta agar pimpinan komisi lebih gencar untuk membahas rapat.
"Masih sulit untuk bisa rapat, kami akan minta pimpinan Komisi B yang lain untuk lebih proaktif mengadakan rapat,” ujarnya.
Meski masih memiliki perdebatan di internalnya, Gilbert meyakini pemanggilan akan dilakukan secepatnya. Nantinya ia akan segera meminta keterangan mendalam dari Yoory.
Baca Juga: Anak Buah Anies Diperiksa Polisi, Publik Serukan #BongkarKorupsiDP0Rupiah
"Belum tahu kapan, tapi segera (dilakukan pemanggilan),” katanya.
Ia juga menilai persoalan yang menimpa program unggulan Anies saat kampanye ini tak boleh dianggap enteng. Terdapat juga indikasi adanya oknum yang ikut bermain dalam kasus ini.
"Kami belum tahu jelas uraian masalahnya. Kami tidak bisa langsung menyimpulkan siapa yang bermain karena ini kejadian baru. Tapi ini sangat serius,” kata dia.
Program rumah DP Rp 0 yang digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menuai masalah. Kali ini kepolisian menduga adanya indikasi korupsi dalam kebijakan itu.
Belakangan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah melakukan pemanggilan terhadap PD Sarana Jaya, selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang menggarap program ini.
Pihak Sarana Jaya lantas membenarkan soal adanya pengusutan dari kepolisian itu. Beberapa orang karyawan telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
Berita Terkait
-
Kasus Dugaan Korupsi di Rumah DP Rp 0, Sarana Jaya: Bisa Ditanya ke Polisi
-
Anak Buah Diperiksa Polisi, Rumah DP Rp 0 Anies Diduga Berbau Korupsi
-
Sebut Rumah DP Rp 0 Bau Korupsi, Politisi PSI: Anies Gak Bisa Tidur Nyenyak
-
Anies Pecat Kadis Perumahan, Alasannya: Rumah DP 0 Rupiah Tidak Laku
-
Anggaran Rumah DP 0 Rupiah Anies Dipangkas Jadi Rp 500 Miliar
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Rumah Dijarah, MKD Pertimbangkan Keringanan Hukuman untuk Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya
-
Tertangkap! 14 ABG Pelaku Tawuran di Pesanggrahan Jaksel Bawa Sajam hingga Air Cabai
-
Bukan Penipuan! Ternyata Ini Motif Pria Tabrakan Diri ke Mobil di Tanah Abang
-
Resmi! Gubernur Riau Jadi Tersangka, Langsung Ditahan 20 Hari!
-
PSI Minta Satpol PP Tegas Tertibkan Parkir Liar di Trotoar: Sudah Ganggu Pejalan Kaki!
-
Drama di MKD DPR Berakhir: Uya Kuya Lolos dari Sanksi Kode Etik
-
Drama Penangkapan Gubernur Riau: Kabur Saat OTT, Berakhir Diciduk KPK di Kafe
-
Usman Hamid Sebut Soeharto Meninggal Berstatus Terdakwa: Sulit Dianggap Pahlawan
-
Ini Pertimbangan MKD Cuma Beri Hukuman Ahmad Sahroni Penonaktifan Sebagai Anggota DPR 6 Bulan
-
MKD Jelaskan Pertimbangan Adies Kadir Tidak Bersalah: Klarifikasi Tepat, Tapi Harus Lebih Hati-hati