Suara.com - Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Aulia Guzasiah, menilai penyelenggaran Pilkada serentak 2020 yang dijadwalkan pada akhir tahun sebaiknya ditunda atau dikaji terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan melihat kurva kasus Covid-19 di Indonesia yang masih terus meningkat.
Aulia mengaku khawatir apabila Pilkada serentak 2020 tetap diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Meskipun pihak penyelenggara pemilu sudah mengatur protokol kesehatan saat pemungutan suara, namun menurut ia akan tetap mengkhawatirkan.
"Bayangkan saja, ada sekitar 105 juta orang di 270 daerah (data DP4 Kemendagri), yang nantinya tetap harus bergerak dan berkumpul bersama-sama di suatu tempat pada hari pelaksanaannya," kata Aulia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2020).
Aulia juga membayangkan kalau misalkan kondisi tersebut malah dikaitkan dengan dinamika politik sektoral dan intrik-intrik konflik yang niscaya akan terjadi selepas pemilihan.
Menurutnya kondisi itu malah akan memperkeruh situasi dan menggagalkan upaya pembatasan sosial yang sebenarnya sudah diusahakan dari beberapa bulan yang lalu.
Aulia tidak memungkiri apabila tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Akan tetapi, ia menganggap tidak etis dan empatik apabila Pilkada Serentak 2020 dipaksa untuk tetap berjalan di tengah pandemi hanya untuk memuaskan hasrat dan agenda politik semata.
Karena itu Aulia menilai penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 bisa dilangsungkan dengan menunggu kurva kasus Covid-19 di Indonesia benar-benar telah menurun.
"Paling tidak, tunggu dulu sampai angka kasus ini memperlihatkan tanda-tanda mereda. Apalagi sejak Perppu Nomor 2 Tahun 2020 terkait Pilkada yang dikeluarkan di awal bulan Mei kemarin, jumlah kasusnya belum juga kunjung mengalami penurunan. Bahkan cenderung semakin meruncing," pungkasnya.
Baca Juga: Gaya Kepemimpinan Ganjar Pranowo dalam Menangani Covid-19 di Jawa Tengah
Berita Terkait
-
Pesepeda Pernah Jadi Korban Begal, Pemprov DKI: Tak Baik Main Sampai Malam
-
Misteri Lonjakan Corona di Jawa Timur, Menkes Terawan Sampai Turun Tangan
-
Kematian Akibat Corona Capai 2.404, Kolombia Perpanjang Lockdown
-
Anggaran APD Pilkada 2020 Belum Pasti, Ketua KPU Khawatir Petugas Dipidana
-
Polri Siapkan Dua Pertiga Kekuatan untuk Amankan Pilkada Serentak 2020
Terpopuler
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Berapa Biaya Bulanan Motor Listrik Indomobil eMotor Tyranno?
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- Fajar Sadboy Kecelakaan, Keluarga Pingsan Dengar Kabar
Pilihan
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
Terkini
-
Pengamat Sebut Demokrasi RI Tunjukkan Daya Tahan, Perbedaan Pendapat Dikelola Baik di Era Prabowo
-
Survei Poltracking: Kepuasan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran Tetap Tinggi di Tengah Tekanan Global
-
Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
-
Iran Keras soal AS Blokade Selat Hormuz: Kalau Mereka Melawan Kami Melawan, Kami Tidak Tunduk!
-
Demokrasi RI Ternyata Masih 'Sakti', Survei LSI Buktikan Publik Masih Menaruh Kepercayaan Penuh!
-
Prabowo Temui Putin di Tengah Krisis Global, Pakar: Langkah Krusial Amankan Energi RI
-
Viral Dulu Baru Ditangani? Pramono Anung Akui Keluhan Warganet Bikin Kinerja Pemprov Ngebut
-
Langit Indonesia Dijual? Sjafrie Sjamsoeddin Bakal Teken Akses Bebas untuk Militer AS
-
Soal Dugaan AS Bebas Akses Wilayah Udara Indonesia, Sukamta: Kedaulatan Tak Bisa Ditawar
-
11 Ribu Warga Dicoret dari Daftar Penerima Bansos 2026, Ini Penjelasan Kemensos