Suara.com - Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mengatakan sangat memahami jika yang menentang Undang-Undang Cipta Kerja dari kalangan civil society organization seperti masyarakat adat dan aktivis lingkungan.
Menurut Rustam banyak kalangan gerakan sosial, aktivis akar rumput yang menantang konstruksi dominan dari pembangunan berdasarkan pendekatan neo-liberal.
Mereka menawarkan paradigma alternatif terhadap kapitalisme. Pandangan ini terutama didukung kalangan gerakan sosial, aktivis akar rumput yang menantang konstruksi dominan pembangunan berdasarkan sistem kapitalisme. Pendekatan ini, kata Rustam, melihat kecenderungan negara dan pasar yang menindas.
Menurut Rustam pada dasarnya civil society mempunyai kesamaan pandangan mengenai keadilan sosial, persamaan, dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Respons mereka terhadap kecenderungan negara dan pasar yang menindas tersebut terutama dilakukan melalui pengembangan pembangunan alternatif, kata Rustam.
Antara lain dalam bentuk pembangunan berbasis komunitas, seperti usaha bersama, saling membantu, koperasi produsen dan konsumen, sistem produksi yang didasarkan kepada teknologi ramah lingkungan sampai kepada kembali kepada ekonomi subsisten.
Akan tetapi, menurut Rustam, akan sulit bagi negara menerapkan pembangunan seperti ini, terutama jika berharap pertumbuhan ekonomi tinggi, kesempatan kerja penuh dan proyek-proyek pembangunan skala besar. Juga bagi pasar berorientasi keuntungan sebesar-besarnya tentu pendekatan ini tidak menarik mereka untuk investasi, kata Rustam.
Rustam menekankan tidak ada gerakan buruh tanpa kapitalisme. Perjuangan buruh bukan hancurkan kapitalisme sebagaimana ajaran Marxist, tapi mengoreksi keburukan-keburukan kapitalisme. Tanpa kapitalisme ekonomi tidak tumbuh. "Itu yang terjadi di negara-negara Uni Soviet dan Cina masa lalu. Tapi mereka lakukan reformasi ekonomi," kata dia.
Rustam mengatakan tidak ada kapitalisme (bebas), tidak ada dunia usaha. Yang kemudian muncul adalah kapitalisme negara. Kapitalisme negara bisa lebih menindas kapitalisme bebas. "Kenapa? Karena negara punya alat-alat kekuasaan seperti tentara, polisi, intelijen," katanya.
Baca Juga: Halau Buruh ke DPR, Perbatasan Menuju Jakarta Dijaga Ketat Ribuan Aparat
"Jangan kaget justru di negara-negara dengan sistem kapitalis, gerakan buruh sangat kuat dan menikmati upah yang layak; juga gerakan lingkungan atau civil society," Rustam menambahkan.
Berita Terkait
-
Pimpinan DPR RI Terima Draf RUU Ketenagakerjaan dari Koalisi Serikat Buruh
-
Disentil Buruh karena Lambat, DPR Janji Bikin UU Ketenagakerjaan Baru Secara Terbuka
-
Demo 30 September 2025: Ribuan Buruh Gedor DPR, Tuntut Naik Gaji 10,5 Persen dan Setop Upah Murah
-
Petani Hingga Buruh Lega Menkeu Purbaya Tak Naikkan Cukai Rokok
-
Di Balik Senyum Buruh Gendong Beringharjo: Upah Tak Cukup, Solidaritas Jadi Kekuatan
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Warga Dukung Pemekaran Kelurahan Kapuk: Semoga Urusan KTP Tak Lagi Ribet dan Bolak-balik
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren
-
Susul Viral Tepuk Sakinah, Kini Heboh Tepuk Pajak dari Pegawai DJP