Suara.com - Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mengatakan sangat memahami jika yang menentang Undang-Undang Cipta Kerja dari kalangan civil society organization seperti masyarakat adat dan aktivis lingkungan.
Menurut Rustam banyak kalangan gerakan sosial, aktivis akar rumput yang menantang konstruksi dominan dari pembangunan berdasarkan pendekatan neo-liberal.
Mereka menawarkan paradigma alternatif terhadap kapitalisme. Pandangan ini terutama didukung kalangan gerakan sosial, aktivis akar rumput yang menantang konstruksi dominan pembangunan berdasarkan sistem kapitalisme. Pendekatan ini, kata Rustam, melihat kecenderungan negara dan pasar yang menindas.
Menurut Rustam pada dasarnya civil society mempunyai kesamaan pandangan mengenai keadilan sosial, persamaan, dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Respons mereka terhadap kecenderungan negara dan pasar yang menindas tersebut terutama dilakukan melalui pengembangan pembangunan alternatif, kata Rustam.
Antara lain dalam bentuk pembangunan berbasis komunitas, seperti usaha bersama, saling membantu, koperasi produsen dan konsumen, sistem produksi yang didasarkan kepada teknologi ramah lingkungan sampai kepada kembali kepada ekonomi subsisten.
Akan tetapi, menurut Rustam, akan sulit bagi negara menerapkan pembangunan seperti ini, terutama jika berharap pertumbuhan ekonomi tinggi, kesempatan kerja penuh dan proyek-proyek pembangunan skala besar. Juga bagi pasar berorientasi keuntungan sebesar-besarnya tentu pendekatan ini tidak menarik mereka untuk investasi, kata Rustam.
Rustam menekankan tidak ada gerakan buruh tanpa kapitalisme. Perjuangan buruh bukan hancurkan kapitalisme sebagaimana ajaran Marxist, tapi mengoreksi keburukan-keburukan kapitalisme. Tanpa kapitalisme ekonomi tidak tumbuh. "Itu yang terjadi di negara-negara Uni Soviet dan Cina masa lalu. Tapi mereka lakukan reformasi ekonomi," kata dia.
Rustam mengatakan tidak ada kapitalisme (bebas), tidak ada dunia usaha. Yang kemudian muncul adalah kapitalisme negara. Kapitalisme negara bisa lebih menindas kapitalisme bebas. "Kenapa? Karena negara punya alat-alat kekuasaan seperti tentara, polisi, intelijen," katanya.
Baca Juga: Halau Buruh ke DPR, Perbatasan Menuju Jakarta Dijaga Ketat Ribuan Aparat
"Jangan kaget justru di negara-negara dengan sistem kapitalis, gerakan buruh sangat kuat dan menikmati upah yang layak; juga gerakan lingkungan atau civil society," Rustam menambahkan.
Berita Terkait
-
Pesangon dan THR Tertahan, Mantan Buruh Sritex Demo Pengadilan
-
Bukan untuk Kantong Pribadi, Buruh Senior Depok Kawal Upah Layak bagi Generasi Mendatang
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
Buruh Tuntut UMP DKI Rp5,89 Juta, Said Iqbal: Ngopi di Hotel Saja Rp50 Ribu!
-
Tuntut Kenaikan Upah 2026, Massa Buruh dari Jakarta dan Jabar Padati Kawasan Monas
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Bus TransJakarta Hantam Tiang PJU di Kolong Tol Tanjung Barat, Satu Penumpang Terluka!
-
El Clasico Legenda Bakal Hadir di GBK, Pramono Anung: Persembahan Spesial 500 Tahun Jakarta
-
Jakarta Dikepung Banjir, Ini 5 Cara Pantau Kondisi Jalan dan Genangan Secara Real-Time
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi