Suara.com - Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mengatakan sangat memahami jika yang menentang Undang-Undang Cipta Kerja dari kalangan civil society organization seperti masyarakat adat dan aktivis lingkungan.
Menurut Rustam banyak kalangan gerakan sosial, aktivis akar rumput yang menantang konstruksi dominan dari pembangunan berdasarkan pendekatan neo-liberal.
Mereka menawarkan paradigma alternatif terhadap kapitalisme. Pandangan ini terutama didukung kalangan gerakan sosial, aktivis akar rumput yang menantang konstruksi dominan pembangunan berdasarkan sistem kapitalisme. Pendekatan ini, kata Rustam, melihat kecenderungan negara dan pasar yang menindas.
Menurut Rustam pada dasarnya civil society mempunyai kesamaan pandangan mengenai keadilan sosial, persamaan, dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Respons mereka terhadap kecenderungan negara dan pasar yang menindas tersebut terutama dilakukan melalui pengembangan pembangunan alternatif, kata Rustam.
Antara lain dalam bentuk pembangunan berbasis komunitas, seperti usaha bersama, saling membantu, koperasi produsen dan konsumen, sistem produksi yang didasarkan kepada teknologi ramah lingkungan sampai kepada kembali kepada ekonomi subsisten.
Akan tetapi, menurut Rustam, akan sulit bagi negara menerapkan pembangunan seperti ini, terutama jika berharap pertumbuhan ekonomi tinggi, kesempatan kerja penuh dan proyek-proyek pembangunan skala besar. Juga bagi pasar berorientasi keuntungan sebesar-besarnya tentu pendekatan ini tidak menarik mereka untuk investasi, kata Rustam.
Rustam menekankan tidak ada gerakan buruh tanpa kapitalisme. Perjuangan buruh bukan hancurkan kapitalisme sebagaimana ajaran Marxist, tapi mengoreksi keburukan-keburukan kapitalisme. Tanpa kapitalisme ekonomi tidak tumbuh. "Itu yang terjadi di negara-negara Uni Soviet dan Cina masa lalu. Tapi mereka lakukan reformasi ekonomi," kata dia.
Rustam mengatakan tidak ada kapitalisme (bebas), tidak ada dunia usaha. Yang kemudian muncul adalah kapitalisme negara. Kapitalisme negara bisa lebih menindas kapitalisme bebas. "Kenapa? Karena negara punya alat-alat kekuasaan seperti tentara, polisi, intelijen," katanya.
Baca Juga: Halau Buruh ke DPR, Perbatasan Menuju Jakarta Dijaga Ketat Ribuan Aparat
"Jangan kaget justru di negara-negara dengan sistem kapitalis, gerakan buruh sangat kuat dan menikmati upah yang layak; juga gerakan lingkungan atau civil society," Rustam menambahkan.
Berita Terkait
-
Negara Dinilai Tak Peka karena Masih Dipajaki, Lyan: Pesangon Itu Uang Bertahan Hidup di Masa Senja
-
Cuma Naik Rp2 Ribuan per Hari, Buruh Tolak Upah Minimum 2026 Ala Menaker, Usul Formula Baru
-
Buruh Tolak Kenaikan Upah 3,5 Persen: Masak Naiknya Cuma Rp80 Ribu
-
Minta Pramono Naikkan Upah Jadi Rp6 Juta, Buruh Sesalkan UMP DKI Kalah dari Bekasi-Karawang
-
Buruh Tuntut UMP DKI Rp6 Juta, Gubernur Pramono Malah Tak Bisa Ditemui, Ada Apa?
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
KSPI Desak RUU PPRT Disahkan: Pekerja yang Menopang Ekonomi Justru Paling Diabaikan
-
Cegat Truk di Tol Cikampek, Polda Metro Bongkar Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Rp 4,2 Miliar
-
Detik-detik Mencekam Pesawat Oleng Lalu Jatuh di Karawang, Begini Kondisi Seluruh Awaknya
-
Inovasi Layanan PT Infomedia Nusantara Raih Penghargaan dari Frost & Sullivan
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Pramono Sebut Pengangguran Jakarta Turun 6 Persen, Beberkan Sektor Penyelamat Ibu Kota
-
Selidiki Kasus BPKH, KPK Ungkap Fasilitas Jemaah Haji Tak Sesuai dengan Biayanya
-
Ada Terdakwa Perkara Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Tersandung Kasus Petral, Ada Riza Chalid?
-
Skandal Korupsi Ekspor POME: Kejagung Periksa 40 Saksi, Pejabat dan Swasta Dibidik
-
Polisi Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Dicekal: Bukan karena Risiko Kabur, Tapi...