Suara.com - Menkopolhukam Mahfud MD, membuat sebuah cuitan yang memantik perdebatan dengan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW).
Melalui akun Twitternya @mohmahfudmd, ia memulai perdebatan dengan mengungkit soal ideologi yang menyangkut pemerintahan.
"Ada meme: Bulan September dalam ribut-ribut Film G.30.S/PKI Pemerintah dituding pro komunisme, bulan Oktober karena ribut-ribut UU Ciptaker dituduh pro kapitalisme," tulis Mahfud mengawali, Minggu (11/10/2020).
"Teori apa yang bisa menjelaskan ideologi Pancasila kita? Mungkin kita perlu mempertimbangkan teorinya Fred Riggs tentang "Prismatic Society"," sambungnya.
Tidak butuh waktu lama, cuitan Mahfud MD itu langsung disanggah oleh Hidayat Nur Wahid.
"Karena kita sepakat NKRI adalah negara Pancasila, justru aneh kalau Pemerintah dan/atau Rakyat tidak meributkan/menolak Komunisme dan Kapitalisme di bulan apapun. Karena memang Komunisme dan Kapitalisme tidak sesuai dengan Pancasila," kata HNW menanggapi.
Menurut Mahfud, HNW dalam hal ini gagal paham karena tidak mungkin komunisme dan kapitalisme berada dalam satu rezim.
"Gagal paham, Ustadz. Benar, kapitalisme dan komunisme harus kita ributin. Tapi kalau satu pihak dituding kapitalis sekaligus komunis itu salah. Sama dengan antum, misalnya, menuduh Aidit itu komunis sekaligus kapitalis. Menurut Anda, rezim kita ini memang komunis dan kaputalis sekaligus?" sahut Mahfud.
Ia menambahkan, kapitalisme dan komunisme memang harus dilawan karena keduanya tidak sesuai dengan Pancasila.
Baca Juga: Perang Cuitan dengan HNW soal UU Ciptaker, Mahfud MD Bawa-bawa DN Aidit
"Rakyat bagus kalau meributkan itu. Tapi mana bisa orang dituduh komunis dan kapitalis sekaligus? Absurd itu," imbuh Mahfud.
Oleh sebab itu, Mahfud mengajak HNW untuk mendalami teori "prismatic society" karena mungkin bisa menjadi sebuah jawaban.
"Intinya begini: yang tuduh pemerintah pro komunis itu salah karena oleh yang lain justeru dituduh kapitalis; pun yang tuduh pemerintah kapitalis juga salah karena oleh yang lain dituduh komunis. Jadi ini bukan soal ideologi tapi soal pilihan kebijakan. Kebijakan boleh saja dikritik, ditolak, atau didemo," urai Mahfud.
Hingga artikel ini dibuat, penjelasan Mahfud soal ideologi tersebut belum ditanggapi oleh HNW.
Namun, sejumlah warganet ikut terpancing untuk mengutarakan pendapat di kolom komentar kicauan tersebut.
"Itu sama saja dengan pertanyaan; Pemerintah kita demokratis atau otoriter? Karena bisa saja prosesnya seolah demokratis, tetapi tindakan pemerintah/penguasa otoriter. Yang dimaksud kapitalis dalam kontek sekarang adalah membela para pemilik modal (itu bisa dilakukan pemerintah komunis/kapitalis)," kata akun @topan**.
Berita Terkait
-
Istana Segera Umumkan Struktur Komite Reformasi Polri: Pastikan Ada Nama Mahfud MD!
-
KPK Bantah Cuma Tunggu Laporan Mahfud MD Usut Dugaan Korupsi Whoosh: Informasi Kami Cari
-
Dalami Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh, KPK Tak Hanya Tunggu Laporan Mahfud MD
-
Disentil Mahfud MD Gegara Ditantang Lapor Kasus Kereta Whoosh, KPK Mendadak Bilang Begini
-
Strategi Pemuda Mengubah Indonesia, Masuk Partai atau Pendidikan?
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- 3 Rekomendasi Mobil Keluarga 9 Seater: Kabin Lega, Irit BBM, Harga Mulai Rp63 Juta
Pilihan
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
Terkini
-
Konvensyen DMDI ke-23 di Jakarta, Sultan Najamudin Tekankan Persatuan dan Kebesaran Rumpun Melayu
-
Polemik Ijazah Jokowi Masih Bergulir, Pakar Hukum Ungkap Fakta Soal Intervensi Politik
-
Geger Ijazah Gibran! Pakar Ini Pertanyakan Dasar Tudingan dan Singgung Sistem Penyetaraan Dikti
-
Dana Pemda Rp 234 T Mengendap di Bank, Anggota DPR Soroti Kinerja Pemda dan Pengawasan Kemendagri
-
Diteror Lewat WhatsApp, Gus Yazid Lapor Polisi Hingga Minta Perlindungan ke Presiden Prabowo
-
Survei Gibran 'Jomplang', Rocky Gerung Curiga Ada 'Operasi Besar' Menuju 2029
-
Menteri Imigrasi di FLOII Expo 2025: Saatnya Tanaman Hias Indonesia Tembus Dunia!
-
KPK Lanjutkan Operasi 'Memiskinkan' Nurhadi, Hasil Panen Rp1,6 Miliar Disita
-
Mensos Gus Ipul Pastikan BLT Cair Utuh Rp300 Ribu, Tak Ada Potongan Sepeser Pun!
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR