Suara.com - Manajemen Pelaksana atau PMO Program Kartu Prakerja menyebut telah menyalurkan Rp 5,7 triliun insentif kepada 4,9 juta penerima dari gelombang satu hingga 10 per 30 Oktober 2020.
“Kenapa tidak banyak? Karena Permenko menyatakan kami menyalurkan 600 ribu per bulan itu betul-betul per bulan, tidak bisa dirapel,” kata Direktur Eksekutif PMO Program Kartu Prakerja, Denni Purbasari dalam webinar di Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah mengalokasikan Rp 20 triliun untuk program Kartu Prakerja.
Setiap penerima mendapatkan total insentif Rp 2,4 juta yang dibayar per bulan sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan setelah menyelesaikan pelatihan dan memberikan peringkat dan ulasan pelatihan.
“Kalau dirapel di depan biasanya orang-orang cepat belanja dan kemudian di bulan kedua, kurang uang,” imbuhnya.
Denni menambahkan dari gelombang 1-10, total peserta yang mendaftar mencapai 40 juta orang, 47 persen di antaranya pendaftar perempuan.
Dari jumlah itu, 26 juta lolos verifikasi email, kemudian 18 juta lolos verifikasi nomor telepon selular, dan dari jumlah itu mengerucut menjadi 5,59 juta orang menerima surat keputusan (SK) penerima program.
Ia menjelaskan dari jumlah itu, 5,2 juta orang telah membeli pelatihan dan sebanyak 4,94 juta peserta telah selesai minimal satu pelatihan.
“Yang telah menerima insentif (dengan yang menyelesaikan satu pelatihan) selisihnya pendek, kenapa? Karena setiap hari kami melakukan pengecekan dan pembayaran insentif, begitu rating, ulasan diterima, kami salurkan (insentif),” imbuhnya.
Baca Juga: Insentif Nakes yang Tangani Covid-19 di Bondowoso Belum Turun 3 Bulan
Denni menambahkan 5,59 juta peserta itu berasal dari 514 kabupaten/kota di Tanah Air dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Rote Ndao.
“Jalan digital ini bisa merengkuh Indonesia dalam waktu tiga bulan saja. Kalau ini pelatihannya offline harus pergi ke kota besar, tinggal di sana beberapa bulan dan itu semua uang transportasi, makan, tapi dengan digital, sekarang bisa melayani Sabang-Merauke hingga kepulauan,” katanya. [Antara]
Berita Terkait
-
RAPBN 2027: Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Rp 632 Triliun, Tertinggi Sejak 2022
-
Subsidi Motor Listrik Berlaku September 2026
-
3 Kemenangan Prabowo Jika Masyarakat Gunakan Motor Listrik
-
Ojol Bakal Diposisikan sebagai UMKM, Ini Keuntungan yang Disiapkan Pemerintah
-
Toyota Indonesia Sambut Rencana Insentif Kendaraan Listrik dengan Baterai Nikel
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Harga Pangan 19 Agustus: Cabai dan Daging Sapi Merangkak Naik
-
Film Live-Action Look Back Masuk Kompetisi BFI London Film Festival 2026
-
Hari Kelima Gempa NTT, 5 Pesawat TNI AU Bawa 65 Ton Logistik
-
Sikat Pemodal Kakap, Kementerian ESDM Usut Tuntas Rantai Bisnis Emas Ilegal Rp846 Miliar
-
Gempa NTT Ganggu 91 BTS, XLSMART Percepat Pemulihan hingga Tersisa 5 BTS
-
Rumus Luas dan Keliling Layang-Layang, Lengkap dengan Contoh Soal
-
PK Bapas Luwuk Ikuti Sidang TPP di Rutan Poso, Bahas Pembinaan 19 WBP
-
Udara Pelalawan Tak Sehat, Berbahaya untuk Penderita Asma dan Sakit Jantung
-
Apakah Lampu Ruangan dan Layar Laptop Bisa Memicu Flek Hitam?
-
Gunakan Uang APBDes Rp574 Juta untuk Renovasi Rumah dan Bayar Utang, Kaur Keuangan Desa di Sukabumi