Suara.com - Manajemen Pelaksana atau PMO Program Kartu Prakerja menyebut telah menyalurkan Rp 5,7 triliun insentif kepada 4,9 juta penerima dari gelombang satu hingga 10 per 30 Oktober 2020.
“Kenapa tidak banyak? Karena Permenko menyatakan kami menyalurkan 600 ribu per bulan itu betul-betul per bulan, tidak bisa dirapel,” kata Direktur Eksekutif PMO Program Kartu Prakerja, Denni Purbasari dalam webinar di Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah mengalokasikan Rp 20 triliun untuk program Kartu Prakerja.
Setiap penerima mendapatkan total insentif Rp 2,4 juta yang dibayar per bulan sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan setelah menyelesaikan pelatihan dan memberikan peringkat dan ulasan pelatihan.
“Kalau dirapel di depan biasanya orang-orang cepat belanja dan kemudian di bulan kedua, kurang uang,” imbuhnya.
Denni menambahkan dari gelombang 1-10, total peserta yang mendaftar mencapai 40 juta orang, 47 persen di antaranya pendaftar perempuan.
Dari jumlah itu, 26 juta lolos verifikasi email, kemudian 18 juta lolos verifikasi nomor telepon selular, dan dari jumlah itu mengerucut menjadi 5,59 juta orang menerima surat keputusan (SK) penerima program.
Ia menjelaskan dari jumlah itu, 5,2 juta orang telah membeli pelatihan dan sebanyak 4,94 juta peserta telah selesai minimal satu pelatihan.
“Yang telah menerima insentif (dengan yang menyelesaikan satu pelatihan) selisihnya pendek, kenapa? Karena setiap hari kami melakukan pengecekan dan pembayaran insentif, begitu rating, ulasan diterima, kami salurkan (insentif),” imbuhnya.
Baca Juga: Insentif Nakes yang Tangani Covid-19 di Bondowoso Belum Turun 3 Bulan
Denni menambahkan 5,59 juta peserta itu berasal dari 514 kabupaten/kota di Tanah Air dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Rote Ndao.
“Jalan digital ini bisa merengkuh Indonesia dalam waktu tiga bulan saja. Kalau ini pelatihannya offline harus pergi ke kota besar, tinggal di sana beberapa bulan dan itu semua uang transportasi, makan, tapi dengan digital, sekarang bisa melayani Sabang-Merauke hingga kepulauan,” katanya. [Antara]
Berita Terkait
-
Insentif Mobil Listrik Belum Jelas Changan Indonesia Pilih Pasang Harga Normal
-
Insentif Mobil Listrik Tak Kunjung Jelas, Kemenperin Khawatir Penjualan Tertahan
-
Pemerintah Siapkan Aturan Insentif Pendanaan Hijau, Libatkan Perbankan dan Swasta
-
GAIKINDO Desak Pemerintah Beri Insentif Merata Untuk Mobil Bensin Hingga Hybrid
-
Pemerintah Tunda Insentif Motor Listrik, Nasib Ditentukan Juli 2026
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Kelola Sampah Organik ala Warga Meruya Selatan Hingga Jadi Bernilai Ekonomi
-
Ribuan Taruna TNI-Polri Jadi Kakak Asuh Siswa di 178 Sekolah Rakyat
-
833 ASN Pendamping PKH Punya Pekerjaan Sampingan, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Rp7,9 Miliar
-
Prabowo Bakal Resmikan B50 Pekan Depan
-
PDIP: Prabowo Tahu Hukum Masih Dipakai untuk Kepentingan Politik, Rakyat Tunggu Perubahan
-
Presiden Belarus Tawarkan Alih Teknologi Otomotif hingga Alat Berat untuk Indonesia
-
Lagu Bupati Purwakarta 'Lalaki Langit' Berpotensi Langgar UU TPKS, Ancaman Hukuman 9 Bulan Penjara
-
Lagu Om Zein Dinilai Lecehkan Perempuan, Dianggap Humor Pun Tidak Lucu!
-
ICW: Prabowo Menormalisasi Rangkap Jabatan lewat Pengangkatan Nanik S. Deyang Cs
-
2.000 Taruna Diterjunkan ke Sekolah Rakyat, Pemerintah Bantah Ada Militerisasi