Suara.com - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti mengklaim belum mengetahui mengenai pentolan Front Pembela Islam (FPI) yang menolak melakukan swab test. Ia mengaku belum mendapatkan informasi rinci soal hal itu.
Widyastuti mengatakan pihaknya belum tahu penolakan yang dilakukan Rizieq seperti apa. Terlebih lagi sekarang Rizieq dan keluarga mengaku akan melakukan tes swab mandiri.
"Saya enggak tahu konteksnya seperti apa pada saat beliau ditawari ya gitu saja," ujar Widyastuti di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/11/2020).
Karena itu, ia menyebut pihaknya akan mencari tahu informasi penolakan swab test itu terlebih dahulu. Dengan demikian maka setelahnya ia baru bisa mengambil tindakan yang diperlukan mengenai penanganan penyebaran Covid-19.
"Tentu kami perlu dapat informasi yang lebih jelas sehingga bisa berkomentar karena saya belum tahu beritanya seperti apa," tuturnya.
Selain itu, Widyastuti menyebut penelusuran kasus corona di kawasan Petamburan pasca hajatan di kediaman Rizieq 14 November lalu berjalan lancar. Pihak aparat hingga Camat dan Kelurahan setempat ikut membantunya.
"Sejauh ini teman teman kami yang bekerja di petamburan bersama dengan perangkat satgas RT,RW, Lurah, Camat kemarin dengan tim polda sudah berjalan dengan baik," pungkasnya.
Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta ikut menanggapi soal tindakan pentolan Front Pembela Islam (FPI) yang menolak untuk ikut swab test pemeriksaan corona. Hal ini disebut PDI-P sudah melanggar Peraturan Daerah (Perda).
Anggota fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menyebut Rizieq melanggar Perda nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 di Jakarta. Perda ini belum lama disusun dan baru diberlakukan.
Baca Juga: Rizieq Tolak Tes Swab Langgar Perda Covid, PDIP: Anies Jangan Tebang Pilih!
Dalam Perda itu dikatakan, jika ada warga menolak untuk mengikuti swab test yang diselenggarakan pemerintah, maka bisa dikenakan denda maksimal Rp 5 juta.
Jhonny menyebut Pemprov DKI seharusnya berani menegakan aturan itu dan tak tebang pilih karena Rizieq yang melanggar maka tak disanksi. Sebab pemerintah merupakan contoh bagi masyarakat.
"Perda covid kan sudah harus diberlakukan, supaya pemerintah provinsi DKI tidak tebang pilih. Dia harus tegas menunjukkan," ujar Jhonny saat dikonfirmasi, Senin (23/11/2020).
Berita Terkait
-
Dinkes DKI Pastikan Belum Ada Kasus Positif Campak di Jakarta, Pengawasan Tetap Diperketat
-
DKI Siaga Cuaca Panas Ekstrem, 31 RS dan Ratusan Puskesmas Antisipasi Heat Stroke
-
Jakarta Belum Temukan Kasus Campak, Dinkes Ingatkan Risiko Penularan dari Sekitar
-
Waspada! Kasus DBD di Jakarta Mulai Merayap Naik di Awal 2026
-
Superflu Belum Ditemukan di Jakarta, Bagaimana Langkah Mitigasi Pemprov DKI?
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Ratusan Ponsel Pelaku Begal Diperiksa, Polda Metro Jaya Dalami Jaringan
-
Viral Mobil Porsche Gunakan Pelat Dinas Mabes TNI, Kapuspen Duga Palsu
-
ShopeeVIP Gandeng Duolingo, Bikin Belanja Lebih Hemat & Upgrade Diri Lebih Menyenangkan
-
Plot Twist Muse Model Ngaku Dibegal di Jakbar, Hasil Visum: Itu Bisul Meletus
-
Airlangga: Kebijakan DHE dan Ekspor via Danantara Mulai Berlaku 1 Juni 2026
-
Jakarta Dikepung 24 Ribu CCTV, Polda Metro Jaya: Penjahat Tak Punya Ruang Gerak!
-
Bersih-bersih Jakarta! Polda Metro Jaya Tangkap 173 Bandit Jalanan, Sita 8 Senjata Api
-
Banten Daerah Industri, Marinus Gea Desak Program HAM Fokus Lindungi Hak Buruh
-
Eks Gubernur BI Beri Masukan ke Prabowo soal Penanganan Hadapi Krisis
-
Jakarta Barat Kini Berjuluk 'Gotham City', Hardiyanto Kenneth: Saya Jadi Batman!