Kuasa Hukum: Nurhadi Tak Miliki Kewenangan Pembinaan Karier Hakim di MA

Suara.com - Kuasa hukum bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Rudjito angkat bicara terkait pengakuan saksi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung (MA) Supatmi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam persidangan.

Rudjito mengklaim dalam kesaksian Supatmi bahwa tak ada sama sekali kliennya dapat mengatur hakim maupun perkara di MA.

Kesaksian Supatmi itu, tak seperti apa yang disampaikan Jaksa dalam dakwaannya.

"Dakwaan itu kan dikesankan seolah-olah Pak Nurhadi memiliki kewenangan yang terkait dengan pembinaan hakim dan dalam perkara ini pada hari ini terutama seketika memeriksa saksi Supatmi. Tadi jelas membuktikan bahwa pak Nurhadi tak memiliki kewenangan dengan berkaitan pembinaan hakim. Jadi, dakwaan KPK tak tepat dan keliru," ucap Rudjito di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2020).

Rudjito menjelaskan bahwa karier hakim di lingkungan MA kewenangannya diurus pada masing-masing Direktorat Jenderal.

Seperti, Ditjen Peradilan Umum, Ditjen Peradilan Agama, Ditjen Peradilan Tata Usaha Negara, dan Ditjen Peradilan Militer.

"Soal pembinaan itu di MA ada dua bagian kepegawaian yang non hakim itu memang ada dibawah Sekretariat MA, tetapi terkait dengan pembinaan hakim itu masing-masing kewenangannya diserahkan ke masing-masing Dirjen," tandas Rudjito.

Supatmi dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim menjelaskan, tugas Sekretaris MA untuk membantu mengurus setiap kegiatan dalam bidang kesekretariatan.

"Kalau kewenangan jabatan sekma memang membantu tugas-tugas ketua MA, tapi di dalan tugasnya menangani di bidang kesekratariatan," ucap Supatmi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2020).

Baca Juga: Sidang Suap Nurhadi, Saksi Beberkan Gaji Sekretaris MA Hingga Rp 50 Juta

Jaksa KPK pun sempat menanyakan Supatmi, apakah sekretaris MA memiliki kewenangan untuk mengatur dalam melakukan mutasi hakim di pengadilan negeri.

"Tidak ada. Itu kewenangan penuh di dirjen. Kalau hakim agama di dirjen peradilan agama, kalau agama. Kalau di PTUN di Dirjen Peradilan PTUN," ucap Supatmi.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan Rezky didakwa menerima suap sebesar Rp 45,7 miliar dari Dirut PT MIT, Hiendra.

Uang suap diterima Nurhadi itu untuk membantu perusahaan Hiendra melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN).

Selain suap, Nurhadi juga didakwa menerima uang gratifikasi mencapai Rp 37.287.000.000.00. Uang gratifikasi itu, diterima Nurhadi melalui menantunya Rezky dari sejumlah pihak.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Nurhadi dan Riezky didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.