Kasus Edhy Prabowo, KPK Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang?

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang menjerat menteri Kelautan dan Perikanan non-aktif Edhy Prabowo dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Edhy kekinian telah ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya terkait suap izin ekspor benih Lobster.

"Termasuk pula tentu akan dilakukan analisa terhadap peluang kemungkinan penerapan pasal TPPU," ungkap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (2/12/2020).

Ali menuturkan, lembaga antitasuah harus memiliki dua alat bukti untuk menjerat Edhy dalam pasal TPPU.

Menurut Ali, penyidik antirasuah kini masih terus mengumpulkan bukti-bukti tambahan terkait kasus Edhy.

Selain itu KPK juga akan melakukan pemanggilan sejumlah saksi-saksi untuk memperkuat perbuatan Edhy dan enam orang lainnya dalam tindak pidana korupsi.

"Untuk saat ini KPK fokus pada pembuktian unsur-unsur pasal yang dipersangkakan atas diri tujuh tersangka. Setelah nanti memeriksa sejumlah saksi, akan dilakukan analisa lebih lanjut dari hasil pemeriksaan itu," tutup Ali.

Edhy diduga menerima suap mencapai Rp 3,4 miliar dan 100 ribu dollar Amerika Serikat. Uang itu sebagian diduga digunakan Edhy bersama istrinya untuk berbelanja tas hermes, sepeda, hingga jam rolex di Amerika Serikat.

Seperti diketahui, Edhy bersama istrinya Iis Rosita Dewi ditangkap dalam operasi tangkap tangan tim satgas KPK di Bandara Soekarno Hatta, Tanggerang pada Rabu (25/11/2020) dini hari.

Baca Juga: KPK Berpotensi Seret Ali Ngabalin di Kasus Suap Benih Lobster

Edhy ditangkap di Bandara Soetta, usai melakukan kunjungan di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat.

Dalam OTT itu, KPK sempat mengamankan sebanyak 17 orang. Namun, dalam gelar perkara yang dilakukan penyidik antirasuah dan pimpinan hanya tujuh orang yag ditetapkan tersangka termasuk Edhy.

Sementara istrinya, Iis Rosita Dewi, lolos dari jeratan KPK. Sehingga, ia dipulangkan dan hanya menjalani pemeriksaan intensif.

Edhy menjadi tersangka bersama enam orang lainnya yakni stafsus Menteri KKP, Safri; Pengurus PT ACK, Siswadi; staf isteri Menteri KKP, Ainul Faqih; dan pemberi suap Direktur PT DPP, Suharjito. Kemudian, Andreau Pribadi Misata selaku stafsus Menteri KKP dan Amiril Mukminin pihak swasta.

Mereka pun telah dilakukan penahanan selama 20 hari. Sejak Rabu (25/11/2020) sampai (14/12/2020).