Besok, Kedubes Inggris dan PBB Bahas soal Korupsi di Indonesia via Webinar

Suara.com - Kedutaan Besar Inggris dan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) memperingati hari Anti Korupsi Internasional 2020 dengan menggelar sebuah diskusi webinar. Tujuannya ialah guna meningkatkan kesadaran perjuangan melawan korupsi di tanah air. 

Indonesia dianggap telah membuat kemajuan dalam pemberantasan korupsi melalui implementasi konvensi yang berkelanjutan. Namun, dalam kenyataannya pemberantasan korupsi masih menjadi tangan karena sifatnya yang sistemik dari praktik korupsi yang tertanam di beberapa sektor. 

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste Owen Jenkins mengatakan bahwa tindakan korupsi bisa mengancam segala hal hingga merusak kepercayaan publik. Dari webinar itu, publik akan mendapatkan beragam informasi soal tantangan dalam pemberantasan korupsi. 

"Korupsi di mana pun mengancam integritas pasar, merusak persaingan yang sehat, menghalangi masuknya investasi asing secara langsung, merusak kepercayaan publik, dan merusak aturan hukum," kata Owen dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/12/2020). 

"Pada acara ini peserta akan berbagi pengalaman tentang pengadaan publik dan konteks Beneficial Ownership di Indonesia terkait dengan tantangan yang ada, khususnya seputar transparansi," tambahnya.

Dalam webinar tersebut juga akan dibahas bagaimana upaya dan kebijakan anti-korupsi substansial Indonesia, serta bagaimana dukungan dari Inggris melalui program Anti-Korupsi yang dibuat di Indonesia guna mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam bekerja dengan mitra-mitra kami termasuk UNODC, Layanan Digital Pemerintah,  Kemitraan Kontrak Terbuka dan Kepemilikan Terbuka.

Sementara itu, Country Manager UNODC dan Liaison untuk ASEAN, Collie Brown menjelaskan kalau mesti adanya komitmen dari para pemimpin di setiap sektor kalau praktik korupsi tidak bisa ditolerir dan sanksi terberat akan diberikan dan ditegakkan terhadap mereka yang melakukan korupsi. 

"Penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan pemantauan yang efektif juga harus ada. Selain itu, sistem yang dapat mencegah adanya konflik kepentingan dan transparansi dalam langkah-langkah pendanaan politik juga harus ada," ujar Collie. 

Lebih lanjut, Inggris telah bekerja sama dengan Indonesia dalam inisiatif pencegahan korupsi melalui Program Anti-Korupsi Global, termasuk kegiatan di Indonesia untuk memperkuat kapasitas otoritas dalam memerangi korupsi, meningkatkan transparansi Beneficial Ownership, dan digitalisasi pengadaan publik. 

Baca Juga: Rocky Gerung ke Mensos Juliari: Ditugasi Urus Rakyat Miskin, Malah Merampok

Rencananya, webinar akan dilaksanakan pada Selasa (8/12/2020) pukul 14.30 WIB melalui aplikasi Zoom. Webinar yang dilangsungkan dengan diskusi panel itu akan berfokus pada Agenda Reformasi Pengadaan Publik di Indonesia.

Akan hadir pembicara dalam webinar tersebut yakni pembicara Herda Helmijaya (Koordinator Harian Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK), Sarah Sadiqa, (Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan di LKPP), Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Bappenas, Bapak Taufik Hanafi; dan perwakilan dari masing-masing mitra pendukung program Anti-Korupsi Inggris- Government Digital Service, UNODC, Kontrak Kemitraan Terbuka dan Kepemilikan Terbuka.