Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan soal dirinya yang sempat absen dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR. Ia berujar ketidakhadiran dirinya dalam rapat tersebut beralasan karena dipanggil Presiden Jokowi.
Adapun pemanggilan Jokowi tersebut dalam rangka melakukan rapat pembahasan mengenai vaksinasi yang diperbolehkan untuk lansia di tas usia 60 tahun.
"Tadi memang ada rapat mengenai vaksinasi lansia ini. Kemudian vaksinasi lansia ini kan maju lebih cepat, dan harusnya jadwalnya di bulan Maret dan April baru mulai. Jadi mesti diatur kembali alokasi dari jumlah vaksinmya seperti apa dan itu sulit diwakili dan jadi saya harus juggling time," kata Budi di Kompleks Parlemen DPR, Senin (8/2/2021).
Budi sendiri mengaku sudah menyampaikan ihwal ketidakhadiran dirinya dan permintaan penundaan rapat dari pukul 13.00 WIB menjadi pukul 16.00 WIB kepada Komisi IX DPR.
"Memang waktu itu minta di sini jam 16.00 WIB, saya kan agak mundur dikit selesainya (rapat dengan Jokowi) kan 16.15 WIB," ujar Budi.
Menkes Absen di Raker
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengancam memperkarakan agenda rapat kerja dengan Menkes Budi apabila tetap berlanjut tanpa diskors. Pasalnya Budi absen dalam rapat kerja itu dan mengirimkan Wamenkes Dante Saksono Harbuwono sebagai pengganti.
Menurut Saleh, sesuak Pasal 272 ayat 2 dalam rapat kerja seharusnya dihadiri oleh menteri terkait secara langsung dan tidak bisa diwakilkan. Sejatinya rapat kerja membahas APBN Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2021 dan proyeksi penambahan anggaran Kemenkes dari anggaran penanganan Covid-19 memang dijadwalkan untuk dihadiri Menkes.
"Ya menurut saya jangan kita langgar sesuatu yang sudah ada ini ada ketentuannya undang-undang loh ini, masa DPR yang buat undang-undang ini membantah melanggar undang-undang yang dibuat sendiri. Itu satu," kata Saleh dalam rapat, Senin (8/2/2021).
Baca Juga: Absen di Raker Gegara Dipanggil Jokowi, Menkes Disuruh Belajar Atur Waktu
Yang kedua, ini preseden buruk. Besok-besok menterinya gini lagi nih. Kalau ini dibiarkan besok-besok sudah, macam seremonial aja rapat-rapat ini. Macam pembukaan lomba gerakan masyarakat hidup sehat, disuruh yang buka wakil menteri terus," sambung Saleh.
Saleh menegaskan bahwa rapat kerja membahas anggaran Kementerian Kesehatan mau tidak mah harus dihadiri oleh Menteri Kesehatan karena berpedoman pada aturan. Ia bahkan tidak segan untuk memperkarakan rapat apabika tetap berlanjut tanpa kehadiran menteri karena dianggap melanggar.
"Ini bukan seremonial, ini konstitusional. Ada (anggaran) Rp132 triliun yang sekarang berubah jadi Rp134 triliun yang kita mau bahas. Jadi menurut saya ini konstitusional, kalau mau dilanggar ini mohon maaf saya bisa perkaran ini rapat ini. Ada lembaganya kok memperkarakan ini kita laporkan saja ini ke lembaganya," tutur Saleh.
Senada dengan Saleh, melalui virtual Anggota Komisi IX DPR Sutan juga meminta agar rapat ditunda sampai dihadiri langsung oleh Menkes Budi.
"Oleh karena itu kami mengusulkan tidak terlalu lama juga kita menunggu sampai jam 16.00 WIB, yang penting kita tidak menyalahi dari MD3 dan ketentuan-ketentuan," kata Sutan.
Sementara itu, Wamenkes Dante menjelaskan ihwal ketidak hadiran Menkes Budi dalam rapat yang diagendakan pukul 13.00 WIB. Ia berujar bahwa posisi Budi saat ini sedang bersiap untuk menhadap Presiden Joko Widodo.
Berita Terkait
-
DPR Desak Kemenkes Sanksi Tegas 4 RS di Papua yang Tolak Pasien Ibu Hamil
-
Geger Kematian Ibu Hamil di Papua, Pimpinan DPR Sebut Negara Lalai: No Viral No Justice
-
DPR Batasi Delegasi Buruh, Komisi IX Absen: Ada Apa di Balik Audiensi Tuntutan Kenaikan Upah?
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
MIND ID Komitmen Perkuat Tata Kelola Bisnis Berintegritas dengan Berbagai Program Strategis
-
DPR Ajak Publik Kritisi Buku Sejarah Baru, Minta Pemerintah Terbuka untuk Ini...
-
Mengurai Perpol 10/2025 yang Dinilai Tabrak Aturan, Dwifungsi Polri Gaya Baru?
-
Bareskrim: Mayoritas Kayu Gelondongan Banjir Sumatra Diduga dari PT TBS
-
Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo: Terima Kasih, Kami Mampu!
-
31 Perusahaan Resmi Diselidiki Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra, Siapa Jadi Tersangka?
-
Daftar Lengkap Perusahaan yang Disebut Kejagung Jadi Penyebab Banjir di Wilayah Sumatera
-
Demo Korupsi Pertambangan, Mahasiswa Desak KPK Periksa Komisaris PT LAM Lily Salim
-
Kementerian P2MI Raih Peringkat 5 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
-
'Biar Kapok': DPR Desak Polisi Beri Efek Jera ke Youtuber Resbob Penghina Sunda dan Bobotoh