M. Lutfi dan Tri Rismaharini dianggap oleh publik belum memuaskan karena kebijakan yang dibuat tidak dapat terimplementasi dengan baik.
Misalnya saja M.Lutfi cukup kontroversial dengan rencana kebijakan impor beras. Hal ini pun bertentangan dengan kondisi surplus beras yang dialami oleh petani sehingga M.Lutfi dianggap tidak optimal menyelaraskan program kerjanya terutama dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.
Sementara Tri Rismaharini, hingga saat ini mantan Wali Kota Surabaya tersebut belum memenuhi harapan publik terutama dalam konteks peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.
Inovasi di Kementerian Sosial yang sampai sekarang hanya bertumpu pada perbaikan data kemiskinan menyebabkan upaya untuk meningkatkan (pemulihan) Kesejahteraan Sosial cenderung diabaikan.
Belum lagi soal kontroversi Kebijakan Kementerian Sosial yang menghentikan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang menyasar pada 9 juta KK Miskin mendatang.
Gaya kepemimpinan Risma yang kurang humanis ketika berada di lapangan juga dinilai tidak memberikan dampak pada akselerasi kinerja seperti saat Bencana Banjir Bandang di NTT dimana Risma sempat memarahi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang hanya menjadi Relawan Sosial.
Metodologi Survei CISA
Pengambilan sampel melalui Systematic Random Sampling (Sampel Acak Sistematis). Sampel terdiri atas 1.600 responden (Margin of Error 2,5% dan tingkat kepercayaan di 95%).
Dilakukan di 34 Provinsi yang ada di Indonesia melalui wawancara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan.
Diselenggarakan dari tanggal 12-16 April 2021.
Baca Juga: Pesan Jokowi Usai Tinjau Vaksinasi Massal Para Seniman dan Budayawan
Tag
Berita Terkait
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Lantik Ketua dan Anggota Dewan Direksi LPEI
-
Luluk PKB: Penetapan Tersangka Gus Yaqut Harus jadi Momentum Reformasi Total Tata Kelola Haji
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026
-
Defisit APBN 2025 Hampir 3 Persen, Purbaya Singgung Danantara hingga Penurunan Pajak
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional